Justisia.com Ratusan buruh dan mahasiswa dari berbagai daerah di Jawa Tengah menggelar audiensi dengan pemerintah provinsi untuk menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan. Audiensi tersebut dihadiri buruh dari wilayah Cepu, Grobogan, Brebes, Tegal, Batang, hingga Semarang. Jumat, (01/05).
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah, Mulyono, menyebut audiensi berjalan lancar dan mendapat respons dari pemerintah daerah.
“Alhamdulillah berjalan dengan baik, antusias kawan-kawan buruh dan mahasiswa sangat luar biasa,” ujar Mulyono.
Dalam pertemuan tersebut, KASBI menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta pelanggaran normatif oleh sejumlah perusahaan. Bahkan, beberapa kasus disebut telah masuk ranah pidana, seperti penonaktifan BPJS secara sepihak sebelum adanya surat PHK resmi.
“Kami meminta tindakan tegas agar ada efek jera dan tidak terjadi di perusahaan lain,” tegasnya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Mulyono juga menyoroti buruknya akses infrastruktur di wilayah Sayung. Ia menyebut hingga kini perbaikan jalan justru dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
“Akses yang buruk membuat buruh harus memutar jauh, biaya bensin bertambah, bahkan saat banjir kendaraan mereka rusak. Ini menambah beban buruh,” tuturnya.
Isu upah turut menjadi perhatian utama. Menurut Mulyono, terjadi kesenjangan signifikan antara upah di Jawa Tengah dengan daerah industri lain seperti Karawang.
“Kalau di Karawang bisa sampai Rp5,8 juta bahkan mendekati Rp6 juta, di Jawa Tengah masih sekitar 55–60 persen dari itu. Bahkan di beberapa daerah hanya sekitar Rp2,3 juta,” jelasnya.
Ia juga menilai relokasi industri ke Jawa Tengah tidak sepenuhnya menguntungkan buruh. Selain tidak semua pekerja terserap, dampak lingkungan seperti banjir di kawasan industri turut memperparah kondisi masyarakat.
“Buruh di daerah seperti Sayung bahkan harus meninggikan rumah karena banjir. Ini harus jadi perhatian serius,” tambahnya.
Terkait peringatan Hari Buruh di Jakarta, KASBI Jawa Tengah menyatakan tidak ikut serta. Mulyono menegaskan pihaknya memilih fokus memperjuangkan hak buruh di daerah.
“Kondisi buruh saat ini belum untuk bersenang-senang. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Kalau tidak, kami akan terus turun ke jalan bersama mahasiswa,” ujarnya.
KASBI berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat segera menindaklanjuti berbagai tuntutan, mulai dari penegakan hukum ketenagakerjaan, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan standar upah di Jawa Tengah.
Red/Ed: Redaksi
Penulis: Gibral
About the Author
