Justisia.com Dalam rangka memperingati Hari Buruh, sejumlah mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka, sekaligus menyampaikan berbagai isu dalam audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumat, (01/05).
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Mahasiswa, Nando Bimantara menyampaikan, terdapat beberapa poin utama yang diangkat, di antaranya wacana kebijakan penghapusan program studi sosial-humaniora, status perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), dan persoalan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang dirasa tidak transparan.
“Kami menyampaikan persoalan kebijakan pendidikan, termasuk isu penghapusan prodi sosial-humaniora dan ketidaktransparanan KIP-K,” ujar Nando.
Namun demikian, pihaknya menilai jawaban Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, belum menyentuh substansi persoalan. Respons yang diberikan disebut cenderung normatif dan formalitas semata.
“Kami tidak menemukan jawaban yang substansial. Jawaban yang diberikan terkesan hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai pejabat publik,” lanjutnya.
Nando juga menyoroti tindak lanjut dari hasil audiensi yang dinilai belum jelas. Ia menyayangkan pernyataan gubernur yang meminta pertemuan lanjutan dilakukan di daerah lain, yang dianggap tidak mencerminkan keterbukaan pemimpin daerah dalam menerima aspirasi.
“Seharusnya gubernur bisa langsung menampung aspirasi, bukan justru meminta mahasiswa untuk kembali menemui beliau di tempat lain. Ini menunjukkan kesan eksklusivitas negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai komitmen pemerintah masih sebatas pernyataan politik tanpa langkah konkret.
“Yang disampaikan masih berupa statement politik, belum ada langkah nyata. Ini menjadi problem dalam praktik bernegara,” ujarnya.
Meski demikian, Korlap memastikan bahwa aksi dan audiensi yang dilakukan telah terorganisir dengan baik. Permohonan audiensi telah diajukan beberapa hari sebelumnya dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung sesuai kesepakatan.
Atas hasil audiensi tersebut, mahasiswa menyatakan siap meningkatkan eskalasi aksi apabila tidak ada tindak lanjut konkret dari pemerintah.
“Kami kecewa dan siap melanjutkan eskalasi aksi yang lebih besar jika tidak ada perubahan nyata,” tutupnya.
Red/Ed: Redaksi
penulis: Gibral
About the Author
