Justisia.com – Presiden Prabowo melakukan wawancara bersama tokoh jurnalis dan pengamat di kediamannya pada 17 Maret 2026 di Hambalang, Jawa Barat. Agenda tersebut hadir dengan sesi tanya jawab yang ditanggapi langsung oleh Prabowo. Ada berbagai macam pertanyaan yang diajukan, mulai dari keterlibatan Indonesia di keanggotaan Board of peace (BoP), ketahanan pangan dan energi, hingga kasus kekerasan terhadap aktivis HAM (Hak Asasi Manusia). Jumat, (20/03).
Dalam wawancara tersebut, Najwa Shihab selaku founder Narasi mencoba untuk meminta tanggapan Prabowo sebagai pemimpin negara terkait kasus penyiraman air keras terhadap tokoh aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus. Ia juga menanyakan posisi orang nomor satu di Indonesia itu dengan mengutip pernyataan dari berbagai pihak yang menilai kasus tersebut sebagai serangan terhadap demokrasi.
“Saya juga ingin mengutip pernyataan menteri koordinator hukum, bapak Yuzril, Komnas HAM, komisi 3 DPR, dimana semuanya menilai ini bukan sekedar tindak kriminal, tetapi serangan terhadap Demokrasi. Saya ingin tahu posisi bapak, apakah setuju dengan penilaian tersebut?,” ucap Najwa Shihab.
Menanggapi pertanyaan tersebut Presiden menegaskan bahwa ia sangat setuju dengan apa yang dinyatakan oleh para pihak yang disebutkan. Bahkan, Ia juga menilai tindak kekerasan yang dialami Andrie sebagai tindak terorisme dan harus di usut para pelakunya hingga aktor yang memerintahkan dan membayarnya. Selain itu, ia juga menyatakan tidak akan pandang bulu terhadap kasus tersebut, sekalipun pelakunya adalah aparat negara.
“Ya pasti lah, ini tindakan terorisme. Harus kita usut, siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Seandainya pelakunya yang berseregam tidak akan di lindungi dan saya menjamin itu, jelas tetap kita usut,” tegas sang presiden ketika ditanya tentang impunitas oleh Najwa Shihab.
Selain itu, Najwa mencoba mengulik keprihatian berbagai tokoh lintas elemen yang menyoroti soal adanya ancaman dan menyempitnya kebebasan suara publik di Indonesia.
“Apakah Bapak bisa memahami ada kekhawatiran yang muncul bahwa ruang aman untuk bersuara menjadi semakin menyempit,” tanya Najwa.
Dalam menjawab permasalahan kebebasan publik, Prabowo menilai bahwa Indonesia termasuk negara yang memberikan akses lebih dalam hal kebebasan berpendapat di antara negara-negara lain. Ia mengajak untuk melihat bahwa akses media sosial sangat bebas dalam memberikan ruang bependapat, baik itu hoaks ataupun tidak.
“Anda merasakan apakah dibandingkan dengan banyaknya negara, apa kita batasi? enggak. Coba Anda lihat di beberapa media yang memproduksi fake news, hoaks. Coba bandingkan sama negara lain”ucap Prabowo.
Memotong pernyataan sang Presiden, Najwa mencoba menunjukkan beberapa kasus orang kritis yang mengalami dampak negatif terhadap permasalah kebebasan bersuara. Hingga akhirnya di jawab oleh sang Presiden dengan asusmsi bahwa itu adalah skema provokasi untuk menghancurkan negara.
“Kadang-kadang kan ada peristiwa yang justru dibuat seolah Anda ngerti ya, itu namanya provokasi, Itu ada di buku intelligen namanya false flag operation. Iya kan? Melakukan aksi teror seolah yang melakukan orang Palestina. Tapi yang melakukan bukan orang Palestina, melainkan yang melakukan Mossad itu terjadi” jelas Presiden.
Hasil wawancara bersama Prabowo ini menunjukkan klaim bahwa pemerintah masih terbuka dan secara tegas menepis anggapan miring terhadap pemerintah. Namun apakah pernyataan tegas Presiden akan diikuti tindakan nyata atau tidak, patut kita tunggu. Lantaran kasus tersebut masih dalam tahap proses pemeriksaan.
Penulis : Dakhlat
Red/Ed : Editor
About the Author
