Wakil Rektor III Geger, Pemutaran Film Pulau Buru Hampir Dibubarkan

0
181
tanah-air-beta
Foto: metrosemarang.com/yulikha elvitri

Njenengan jangan mengatakan betul dulu. Dalam surat hanya terdapat acara diskusi tidak ada pemutaran film. Saya juga tahu gerak-gerik mahasiswa lho,“ percakapan antara panitia pelaksana bedah film “Pulau Buru Tanah Air Beta” dengan satuan pengamanan Kampus II UIN WALISONGO sebelum pemutaran film dimulai kamis malam  di depan Racana UIN WALISONGO Semarang (8/6).

 Pemutaran Film berjudul “Pulau Buru Tanah Air Beta” karya sutradara Rahung Nasution diprakarsai oleh Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi. Kelompok mahasiswa yang terdiri dari lembaga  dan kajian kampus fakultas, antara lain BEM FITK, BEM FST, LPM Edukasi, Komunitas Ayo Membaca, Komunitas Pencinta Alam “PASTHUN WALI”, LPM Saintek, PMII Abdurahman Wahid, serta PMII Saintek. Menghadirkan  Yunantyo Adi selaku pegiat sejarah, Eko Sutikno ex tahanan pulau buru, serta  Ubaidillah Ahmad selaku dosen untuk menjadi fasilitator diskusi malam itu.

“Acara di awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya,” ucap moderator. Peserta dari berbagai  kampus dan elemen masyarakat dari Semarang berdiri dan melantunkan Lagu Indonesia Raya. Mereka yang baru datang pun menempatkan diri untuk mengikuti penonton lain.

Pantauan justisia.com mobil dinas Wakil Rektor III melewati para penonton di sebrang jalan halaman racana. Turun dari kendaraan Suparman Syukur berbincang-bincang dengan panitia pelakasana dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Sains dan Teknologi di timur penonton berkumpul. Tiba-tiba Wakil Rektor III memepercepat langkahnya melewati belakang proyektor  menghampiri pembicara yang duduk di depan.

Wakil Rektor tetap ngotot

“Film-film mengenai tahanan politik lagi sensitif-sensitifnya. Seharunya anda (Gus Ubaid) sebagai akademisi memikirkan efek samping. Mengenai administrasi, sudah tidak ijin kepada saya apalagi memberitahu.  Dekan pun  sudah melarangnya. Efek samping terhadap UIN sendiri. Apalagi dulu Fakultas Syariah geger karena “Indahnya Kawin Sejenis”,” tutur Suparman Syukur kepada  Ubaidillah Ahmad .

Pernyataan mengenai efek samping acara tersebut dijawab oleh Dosen FITK UIN Walisongo sebagai upaya pencerdasan mahasiswa dalam menganalisa wacana. Pemutaran film sebagai salah satu cara mempertajam analisa sosial. “Saya datang sebagai dosen  berbicara persfektif akademik untuk bertukaran pikiran mengenai analisis wacana sangat penting bagi kita semua. UIN Walisongo akan menjadi terbuka terhadap berbagai film tanpa pandang bulu. Menjadi Kemanusian & Peradaban yang sesungguhnya bukannya menjadi kerdil,” tegasnya.

Wakil Rektor III tidak puas atas keabsahan ijin yang diperlihatkan panitia kepadanya. Kegiatan tingkat fakultas seharusnya mendapat rekomendasi dari Wakil Dekan II atau Wakil Dekan III.

 “Yang jelas salahnya acara ini  tidak ada infromasi kepada saya,” tutur Suparman Syukur. Ucapan yang meluncur dari mulut Wakil Rektor III ini menuding mal administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Acara setingkat fakultas harus ijin kepadanya. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab kemahasiswaan untuk mengayomi kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa.

Perihal harus terdapat ijin dari wakil rektor, Abdul Ghofar selaku  koordinator Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi tidak setuju dengan sekup acara ini dikarenakan sekup  lembaga intra dan kajian di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan serta Fakultas Sains dan Teknologi. “Dasar kami, bahwa sekup kegiatan ini wilayah fakultas bukan universitas. Panitia sudah koordinasi  dengan  satuan pengamanan Kampus II UIN Walisongo  melalui surat yang telah ditandatangani oleh Kasubbag Kemahasiswaan  FITK untuk penyelenggaran diskusi,” tegasnya.

Penyelenggaraan diskusi merupakan bentuk kebebasan akademik yang tertuang UU 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Bahwa wilayah kampus dikaji sesuatu yang ilmiah secara objektif.  Pembicara yang didtangkan dari tiga elemen, yaitu ex tahanan politik, sejarah serta akademik. “Kalau tudingan anti pancasila itu fitnah yang tidak berdasar,” tukas pria asal Kendal. (j/rl)