Pengaruh Medis Terhadap Pembentukan Hukum Bagi Penyandang Difabel

0
100

Oleh : Jaedin

Tuhan menjadikan manusia berbeda dari segi fisiknya. Ketika masyarakat menjumpai perbedaan dalam segi fisik dan mental (difabel), cenderung memandang sebelah mata. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Naisonal Tahun 2012, penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah 6.047.008 jiwa atau setara 2,54% dari keseluruhan penduduk. Meskipun penyandang disabilitas atau difabel demikian besar, perhatian publik Indonesia masih tergolong rendah. Tidak sedikit para penyandang difabel yang mengalami perlakukan diskriminatif. Keterbatasan fisik dan mental mereka anggap sebagai kutukan.

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 oleh Kementrian Kesehatan , sebanayak 17% penduduk Indonesia menyandang disabilitas. Sekitar 6% atau 19 juta dari 250 juta jiwa hidup dengan gangguan mental atau juga disebut disabilitas psikososial. Dalam sebuah laporan Human Right Watch dijelaskan bahwa disabilitas psikososial merupakan istilah yang lebih sering dirujuk untuk menggambarkan orang dengan masalah kejiwaan yang terkait seperti depresi, bipolar, skizofrenia, dan katonia.

Mengenai permasalahan yang terjadi disabilitas psikososial atau difabel mental kerap kali dianggap aib, banyak keluarga yang akhirnya meninggalkan penyandang difabel mental di panti, yayasan, rumah sakit jiwa selama bertahun-tahun bahkan juga terjadi penelantaran di jalanan sehingga menjadi gelandangan psikotik.

Dalam sebuah Majalah Mahasiswa, Ekspresi UNY, mencatat bahwa berbagai stigmatisasi dan diskriminasi yang sering dialami oleh orang dengan gangguan jiwa dan mental. Mereka dipandang berbeda di dengan masyarakat pada umumnya, seperti perlakukan dikeluarkannya dari sekolah, diperhatikan dari pekerjaan, diceraikan oleh pasangan, hingga juga ditelantarkan oleh keluarga, dipasung, serta dirampas harta bendanya. Senada dengan ketika salah satu Menteri Kesehatan RI, Dr. Nafisah Mboi, SP.A, MPH.

Padahal pemerintah sudah mengatur bagi penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama, seperti hak-hak manusia pada umumnya. Mendapatkan hak pekerjaan, penididikan, sipil maupun politik. Bahkan juga hak melangsungkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016, Mengenai Hak penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat 3 poin b menjelaskan bahwa ���Penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal���. Kemudian dalam persoalan Hak Privasi Pasal 8 terdapat dalam poin b menyatakan bahwa membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan ketrunan melalui perkawinan yang sah. Poin c. ��� penghormatan rumah dan keluarga���. Kemudian poin d. Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga���. Poin e. Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menurat, dan membentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Mengenai penyandang disabilitas sangat banyak ragam dan jenisnya. Salah satunya difabel mental. dalam undang-undang diatas ada praturan bahwa penyandang difabel juga memiliki hak ��� melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah���.

Dalam wacana fikih tidak ada istilah kata dalan mengartikan difabel mental, penulis hanya menemukan kata safih dan uthi. Seperti dalam Kamus Al-munawir kata safih berasal dari kata �������������� – ���������������� – ������������ menganggap bodoh/ memperbodoh sedangkan arti dari orang bodoh tersebut diambil dari kata ������������ (orang bodoh/tolol).Serta terdapat pula dalam literatur fikih kata uthi��� yang artinya idiot.

Melihat pengertian diatas, kata safih (bodoh) dan uthi��� (idiot) masih butuh rincian dan kriteria-kriteria yang lebih mendalam, penamaan bodoh, tolol, dan idiot adalah berdasarkan tingkatan IQ, ini terdapat dalam pembahasan retradasi mental. Retradasi mental adalah bagian dari tuna grahita/difabel mental. Retridasi mental adalah keadaan dengan intelegensia yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan mental secara keseluruhan (seperti juga dalam dimensi), tetapi gejala utama yang menonjol ia intelegensi yang terbelakang. Retridasi mental juga disebut oligofrenia (oligo=kurang atau sedikit dan fren=jiwa atau tuna mental).

Mengenai hak mereka dalam melangsungkan keturunan dalam segi legal-formal hukum tentu penyandang difabel mempunyai hak untuk melanngsungkan keturunan dan pernikahan, namun jangan sampai hukum dibentuk menghilangkan nilai-nilai tujuan hukum itu sendiri. Penulis melihat bahwa jika sebuah perkawinan itu tetap dilangsungkan akan memberi dampak kerusakan maka lebih baik penyandang difabel tidak dikawinkan. Karena dilihat dari sisi bahaya yang timbul lebih besar terhadap keluarga.

Misalnya dalam segi medis kesehatan, seperti dikutip dalam www.pontianakpost.co.id yang berjudul ��� Gangguan Jiwa Karena Keturunan��� mencatat bahwa beberapa penyebab penyandang difabel mental tersebut dibawa sejak lahir, melalui keturunan meskipun tidak semua faktor berasal dari keturunan, ada beberapa faktor seperti psikologis, biologis, dan lingkungan, dan juga faktor gen. Tetapi genetik salah satu faktornya. Atau bisa disebut multikausal.

Mengutip dari Suara Merdeka online berjudul ��� 75% Anak Idiot Karena Usia Ibu���, Dalam sebuah rapat senat terbuka di Auditorium Undip Peleburan, dr. Sulatana menyampaikan mengenai retridasi mental menunjukan bahwa kondisi anak juga disebabkan oleh sindrom fragile X, ini merupakan kasus retridasi mental genetik yang diwariskan. Gejala klinik penyakit sindrim fragile X adalah pembesaran buah testis, telinga besar, dan menggantung, serta wajah panjang. Ia mengatakan retridasi mental tidak bisa diobati karena berkaitan dengan genetik. Namun, penderita bisa ditangani.

Seyogyanya, ketika penyandang difabel mental akan melangsungkan pernikahan harus meninjau ulang akan dampak terhadap keturunannya. Jika penyandang difabel melakukan sebuah perkawinan akan melahirkan anak difabel juga. Maka ini harus dicegah baik dari dicegahnya melakukan perkawinan, atau mereka tetap melangsungkan perkawinan hanya untuk menyalurkan hak hasrat seks mereka, tetapi mereka dicegah untuk melangsungkan keturunan seperti melakukan Keluraga Brencana (KB).

Note: Sekilas Deskripsi dalam Skripsi berjudul ��� Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah��� oleh Jaedin.