Menyongsong Era Nikah Sirri

0
189

Cincin
Justisia.com- Pandangan umum terkait term ‘nikah sirri’ mengandung tiga patologi mendasar. Pertama, perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Kedua, tidak dicatatkan secara administratif di lembaga negara. Ketiga, tidak diinformasikan atau diumumkan kepada publik, sehingga rentan memunculkan fitnah. Namun, peran pencatatan perkawinan lah yang seolah memegang peran istimewa bagi tiap perkawinan. Sebab, negara hanya mau mengakui perkawinan yang sah, jika dicatatkan di petugas pencatat nikah (PPN).
Dalam sejarah Islam, tidak ada ide satu pun tentang pencatatan dalam perkawinan. Semua praktek pernikahan termasuk pernikahan yang dilakukan nabi Muhammad adalah praktek nikah sirri, jika dipandang dari hukum positif Indonesia. Nikah versi Islam, sah dengan cara mematuhi aturan-aturan syariat dengan menghadirkan wali, saksi. Namun, dalam konteks perkawinan di Indonesia, nikah selain harus mematuhi peraturan agama juga wajib mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama atau di catatan sipil. Lantas, apa implikasinya jika seseorang tidak mencatatkan pada sebuah institusi perkawinan?
Jamak orang beranggapan bahwa nikah sirri akan merenggut hak-hak perempuan. Karena perempuan akan selalu tertindas, dan selalu terhegemoni oleh perintah suami. Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 1, sebagai pedoman dasar hukum (Islam) di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini jelas bertujuan nikah adalah untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah, sebagaimana yang dimandatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 bab II tentang dasar-dasar perkawinan. Maka, ketika seseorang telah mencapai tujuan yang mulia itu, lantas apakah harus dengan pencatatan?
Ada tiga argumen mendasar ketika redaksi mengambil tema ini. Pertama, bagi orang pribumi, melangsungkan praktek nikah sirri merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Kebanggaan karena bebas dari belenggu penjajah. Mengingat gerak-gerik pribumi diatur oleh penjajah ketika pernikahan dicatatkan. Pendek kata, melakukan praktek nikah sirri merupakan bukti rasa nasionalisme sebagai warga pribumi untuk melawan para penjajah.
Kedua, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), nikah ‘resmi’ yang dicatatkan di hadapan PPN justru lebih banyak dibandingkan kasus KDRT dalam nikah sirri. Artinya, pandangan tentang nikah sirri yang selalu negatif dapat termentahkan dengan argumen ini. Toh, nyatanya tidak semuanya nikah sirri mempraktekkan ketidakadilan bagi pihak perempuan. Justru ketika nikah sirri dilangsungkan di hadapan pemuka adat dengan niat yang tulus, pernikahan tak sedikit malah langgeng, bahkan terlihat adem ayem.
Ketiga, dari dasar legislasi hukum terutama dari UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (pasal 2 ayat 1). Ini adalah sumber ‘premier’ dari pernikahan. Ketika seseorang menikah sesuai dengan agama, otomatis secara agama pernikahan itu sah dan mestinya negara wajib mengakui keberadaan kedua mempelai. Adapun proses pencatatan perkawinan sebagaimana terurai dalam pasal 2 ayat 2 hanya sebagai pelengkap dari suatu perkawinan. Atau sebagai sumber ‘sekunder’ atau hanya pelengkap. Logika sederhana, apakah dasar pelengkap itu bisa menindas peran sumber primer yang ada?
Berangkat dari pemahaman di atas, mestinya pemahaman masyarakat terkait nikah harus segera diluruskan. Nikah sirri tidak melulu menghadirkan malapetaka bagi keluarga. Artinya, pandangan umum yang menjustifikasi nikah sirri secara berlebihan harus segera diluruskan. Pemahaman demikian tidak menghendaki adanya keamburadulan sistem perkawinan. Namun, wacana terkait nikah sirri harus lah kembali ke singgasana ke-haribaan Tuhan sesuai dengan aturan main dalam tiap-tiap agama. (J)