menguji kesintasan tradisi

0
172

Adat adalah kunci dan asal. Adat, yang juga biasa disebut tradisi adalah awal dan mula, juga proses. Ia merupakan seperangkat aturan yang disepakati oleh suatu komunitas masyarakat guna menjaga keberlangsungan kehidupan dalam keteraturan (order).

Satu masyarakat mewarisi tradisi dari generasi sebelum mereka. Generasi ini kemudian mengembangkan tradisi tadi. Di sini, ada proses seleksi. Tradisi yang dipandang tidak membawa unsur progres menunggu giliran untuk dicampakkan. Oleh yang lain sesudah mereka, tradisi yang tercampakkan itu bisa saja ditemukan dan di-recovery lalu dikembangkan.

Di sini, segala kemungkinan terbuka lebar dan punya peluang yang sama. Teramat mungkin, sebuah generasi mengambil tradisi dari generasi sebelumnya, atau bahkan menelantarkan tradisi yang ia warisi. Lalu generasi tua mengumpat generasi muda. Tapi ada hal yang tiada bisa dilupa, satu generasi lahir dengan jiwa jaman yang berbeda dengan generasi sebelumnya.

Sebuah generasi mewakili jamannya sendiri. Maka benar kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib KW. “Didiklah puteramu, karena mereka terlahir bukan pada jaman kalian.” Dalam teks Arab, Ali tidak menggunakan kata allimû, (ajarilah). Sebaliknya, ia menggunakan kata addibû, didiklah. Ali KW sadar akan satu fakta besar.

Sebuah tradisi lahir dan dikonstruk sesuai kebutuhan dan tuntutan jaman. Ada kalanya, tradisi hanyalah sebentuk pengejawantahan dari segala hasrat jaman yang mengerucut pada sebuah sistem kemasyarakatan hingga sistem pemerintahan. Ada kalanya, sistem kemasyarakatan itu tidak cukup. Tradisi ini menuntut sebuah pemerintahan, lengkap dengan aparaturnya. Lahirlah kerajaan-kerajaan di pelbagai wilayah di Nusantara.

Dalam sebuah masyarakat, bahkan yang sudah mengambil bentuk sistem pemerintahan, ada di antara mereka yang amat berhasrat pada perubahan (change) dalam beragam bentuknya. Mereka merasa tidak puas dengan kondisi yang ada pada diri mereka. Mereka berhasrat melakukan perubahan. Hasrat ini diekspresikan dalam bentuk yang tentu saja berbeda-beda.

Ada kalanya ekspresi ini dilakukan dengan santun dan teratur. Seperti seorang miskin yang rajin bekerja, agar kaya. Ia masih berjalan pada tatanan keteraturan (order). Ada pula yang kurang memperhatikan tatanan tradisi publik yang sudah terbentuk. Seorang miskin yang ingin kaya lalu mencuri, misalnya. Ekspresinya telah melintasi batas tradisi, penyimpang (devian), Orang seperti ini menuntut untuk dikembalikan sesuai parameter semestinya.

Pada prinsipnya, masyarakat menghendaki adanya keteraturan (order). Dalam keteraturan, masing-masing posisi dalam masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan merasa nyaman-aman. Masyarakat yang menghendaki kondisi ini rupanya mempunyai dan mengendalikan kuasa (power), baik kuasa politik, maupun pengetahuan (knowledge). Masyarakat lalu menyusun seperangkat sistem untuk menjaga keteraturan.

Alat yang mereka gunakan ini belakangan kita namakan dengan norma, hukum. Di sinilah, masyarakat (society) dengan pengetahuan dan pengalamannya mencipta sistem hukum guna menjaga keseimbangan (equilibrium). Kalaupun ada perubahan, diharapkan perubahan ini terjadi (masih) dalam koridor yang dikehendaki. Sebuah perubahan yang teratur dan terstruktur, serta dalam batas-batas tertentu.

Di sisi lain, ada satu hal yang yang tak bisa dihindari. Sebuah masyarakat tidak bisa melepaskan diri dari saluran komunikasi dan persinggungan dengan komunitas di luar mereka. Kebutuhan dan kehausan akan pengetahuan dan pemenuhan akan kebutuhan ekonomi memaksa sebuah masyarakat untuk membuka diri pada pihak di luar mereka.

Keterbukaan ini pada satu titik juga membuka jemalin tradisi yang ada pada mereka untuk menerima pengaruh dari luar komunitas mereka. Inilah yang kemudian yang belakangan menciptakan adanya hibriditas dalam tradisi pengetahuan, termasuk sistem ketahanan diri dan sistem kontrol sebuah tatanan masyarakat.

Tidak mengherankan, sistem hukum suatu masyarakat kemudian bergeser dan berkembangan dari waktu ke waktu berdasar kebutuhan dan persinggungan suatu masyarakat dengan dunia di lua r mereka. Pada riset kali ini, pembaca bakal menemukan bagaimana masyarakat Nusantara mengembangkan sistem ketahanan sosial, sistem rekayasa sosial, dan sistem pengendali sosial di kalangan mereka.

Riset jurnal edisi kali ini akan membincang kesintasan masyarakat Nusantara dalam menerima dan mereproduksi sistem pengetahuan guna membangun sistem hukum. Dari kerajaan Sriwijaya yang lebih banyak menyerap dan merekonstruksi tradisi Budha, Majapahit (Hindu), Demak (Islam), Kolonial (positivisme), hingga Reformasi (Hukum Nasional).

Kami menyadari, riset seperti ini bukanlah perkara mudah. Kami harus bergelut dengan naskah-naskah yang sudah langka. Langkanya naskah adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh tim riset. Tapi sebuah perjuangan dan tetes keringat kami akhirnya terbayar dengan terbitnya edisi ini. Akhirul kalam, selamat menikmati riset kali ini. Masukan dan saran sangat kami nantikan. [J]

M. Nasrudin