Membumikan Alam Sebagai Subjek Hukum

0
492
jakarta familia.com

Oleh : Sholihul Aziz

Persoalan agraria terus saja meningkat akhir-akhir ini, mulai dari eksploitasi alam yang terjadi di pegunungan Kendeng sampai pada penggusuran paksa lahan penduduk di Temon Kulon Progo. Hal ini membuat wacana soal hukum yang dinilai tidak progresif kembali muncul karena ketidakberpihakan hukum terhadap mereka yang dikatagorikan sebagai kaum yang lemah.

Memang benar bahwa hukum bukanlah sesuatu yang bersifat netral karena jika hukum bersifat netral maka yang terjadi adalah tarik ulur keatas dengan maksud menjadi payung bagi mereka yang mempunyai kekuasaan dan cenderung semakin menyudutkan kaum yang termarginalkan. Maka dari itu hukum harusnya berpihak pada mereka yang lemah.

Akan tetapi bukan maksud penulis untuk memfokuskan tulisan ini pada kajian antrophosentrisme hukum yang selama ini terus dihubungkan sebagai komponen utama dalam kajian hukum progresif melainkan bermaksud untuk mengingatkan kembali bahwa alam juga termasuk dalam subjek hukum khusus yang harusnya sangat perlu diperhitungkan.

Sumber daya alam merupakan suatu hal yang begitu penting bagi kelangsungan ekosistem makhluk hidup di muka bumi sehingga jika sumber daya alam telah di ekploitasi habis-habisan maka berdampak pada kehancuran makhluq hidup itu sendiri. Melihat kedudukan alam sebagai ekologi yang sangat penting bagi manusia, maka sangat diperlukan juga perlindungan hukum mengenai alam tersebut.

Indonesia dalam konteks negera hukum, yakni adanya undang-undang pokok agraria (UUPA No 05 tahun 1960) memang sudah memuat mengenai pengaturan terhadap permasalahan ekologi dan agraria, dengan adanya undang-undang ini pula diharapkan rakyat petani mempunyai kekuatan hukum untuk memperjuangkan haknya atas tanah, melakukan pembagian hasil yang adil dan mengolah tanahnya demi kemakmuran, disamping itu peran negara juga bergeser yang semula sebagai pemilik berubah menjadi sebagai penguasa.

Akan tetapi melihat realitas yang terjadi di masyarakat dewasa ini, cita-cita itu telah berbanding terbalik mengingat maraknya penyelewengan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang berlebih dengan dalih kepentingan negara. Eksploitasi alam yang diperuntukkan sebagai lahan industrialisasi dan ajang untuk memperkaya segelintir orang nyatanya menggiring pada pemikiran reifikasi dan ekologi dangkal.

Meminjam istilah dari Muhammad Rustamaji yang mengutip pendapat dari Frintjof Chapra dalam bukunya yang berjudul “Pilar-pilar Hukum Progresif “mengemukakan bahwa ekologi dangkal ialah ekologi yang menempatkan manusia diatas atau diluar alam, sehingga kedudukan manusia mendominasi alam. Demikian berakibat alam diposisikan sebagai sarana yang memiliki nilai jual dan nilai instrumental belaka.

Inilah alasan mengapa ekologi dikategorikan sebagai yang lemah dan harus mendapatkan hak setara dengan manusia sebagai sesama komunitas makhluq hidup. Etika antroposentrik hukum seharusnya sudah mulai beranjak dari yang hanya memayungi hak-hak manusia menuju etika pembebasan sumber daya alam, dari alam sebagai objek menuju alam sebagai subjek hukum.

Pada hakikatnya alam mempunyai hak untuk membela diri dimuka hukum, sebuah pohon mempunyai hak untuk hidup, sungai mempunyai hak untuk mengalirkan airnya, dan tanah mempunyai hak untuk tetap subur. Ini sudah fitrah dari asal kejadiannya maka apabila hak-hak mereka direnggut dan dihancurkan mereka mempunyai pembelaan dimuka hukum. Akan tetapi bagimana alam akan mengajukan gugatan ke pengadilan ? maka dari itu diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak alam tersebut.

Sumber Keadilan Hukum Baru

Mengangkat alam sebagai subjek hukum tentunya membutuhkan suatu sumber dasar hukum yang kuat agar mendapatkan kepastian hukum, saat ini kepastian hukum menjadi begitu penting sejak hukum menjadi suatu institusi yang semakin formal. Sumber hukum sendiri bermakna segala sesuatu yang dapat melahirkan hukum atau dapat disebut sebagai asal usul hukum.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa sumber-sumber yang dapat melahirkan hukum bisa digolongkan dalam dua kategori besar yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Adapun yang pertama merupakan sumber yang diakui hukum itu sendiri sehingga secara langsung dapat menciptakan atau melahirkan hukum, sedang yang kedua adalah sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum sehingga tidak dapat secara langsung diterima sebagai hukum

Tentunya jika alam saat ini begitu penting maka seharusnya sumber hukum yang kedua harus diterapkan mengingat kondisi sosial di Indonesia sudah mengalami fase-fase darurat agraria, alam juga membutuhkan perlindungan layaknya manusia dan berhak untuk mendapatkan keadilan. Maka makna sila kelima pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga merupakan keadilan bagi setiap bentuk ekologi alam di Indonesia.