Majalah Justisia Edisi 51

Dalam Hak Sipil dan Politik (Sipol) atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menerangkan bahwa hak dipilih dan memilih adalah hak dasar setiap manusia. Bersifat melekat dan ada sejak ia dilahirkan. Sebagai hak yang tidak boleh dihilangkan atas alasan apapun (non derogable right). Namun apakah seorang koruptor masih layak untuk diberikan hak pilihnya?
Terbitnya PKPU No. 20 Tahun 2018 yang dikeluarkan KPU untuk melarang eks koruptor maju sebagai caleg sebagai upaya membersihkan politik dari korupsi menuai polemik. Setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan beberapa pihak yang keberatan atas pelarangan tersebut membuat jalan terjal menciptakan iklim politik bersih dari korupsi masih akan terus berjalan panjang.

Download Majalah Eks Suka Miskin Berebut Memimpin