Mahkamah Konstitusi: Pengadilan Bebas Intervensi

0
150
Mahkamah Konstitusi: Pengadilan Bebas Intervensi

Mahkamah Konstitusi: Pengadilan Bebas Intervensi
Mahkamah Konstitusi: Pengadilan Bebas Intervensi
SEMARANG – Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Akil Muhtar menegaskan lembaga Peradilan harus dibiarkan merdeka dan tanpa ada intervensi dari siapapun. Bahkan, lembaga yang berada diatasnya tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam hal putusan perkara.

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menjadi pembicara dalam seminar dan bedah buku “Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Pasca Perubahan UUD 1945” karya hakim MK, Ahmad Fadlil Sumadi yang digelar Fakultas Syariah IAIN Walisongo di auditorium kampus 1 IAIN Walisongo, Jum’at (17/5).

Akil juga mengatakan pengadilan bukan hanya lembaga yang bekerja membuat keputusan. “Tapi juga membuat keadilan, harus memerlukan proses yang panjang. Itu yang lama,” serunya.

Pengadilan, katanya, harus mengedepankan indepedensi dan harus dilalui dengan jalan  transparansi dan akuntabilitas. “Secara normatif, pengadilan harus mengutamakan independensinya. Memang pengadilan yang lebih tinggi mempunyai pengawasan, namun mereka tidak bisa melakukan intervensi. Penyidik dan pengawas juga seperti itu, harus independen,” timpal Akil.

Sebagai ketua MK, Akil sangat apresiatif atas terbitnya buku yang ditulis sesama rekan hakimnya di MK. Ia menyanjung penulis sebagai eksplorasi dan meneguhkan kultur akademik di MK. “Hakim konstitusi itu kayak dosen, belajar dan memutuskan isu-isu hukum yang diputus semakin progresif. Hakim dengan tradisi menulis buku harus diteruskan dan bisa menulis buku minimal satu buku dalam setahun. Itu dilakukan agar pikiran negarawan tertampung lewat buku,” timpalnya.

Sementara hakim MK, Fadhlil Sumadi menggarisbawahi bahwa kekuasaan kehakiman sudah diakui secara konstitusional dalam UUD 1995. MA sebagai puncak peradilan mempunyai kewenangan yang luas sebagai manajemen peradilan.

“Pengadilan menganut hirarki Mahkamah Agung. “Lalu lintas” perkara, ada dibawah kuasa MA. Begitu juga dalam hal pembinaan, belajar-mengajar bersifat interaksional, namun transfer keahlian dan etika budaya dalam ilmu hukum,” timpal mantan panitera utama MA ini.

Untuk itu, Fadlil menegasi jika MA harus mempunyai grand desain, baik dari substansi, budaya hukum. Selain itu, status peradilan agama juga sudah sah secara konstitusional, dimana dulu hanya ada di perundang-undangan.

Sedangkan guru besar hukum Islam IAIN Walisongo, Ahmad Rofiq menilai baik apa yang dilakukan MK sebagai mahkamah yang progresif dan mutlak dalam mengeluarkan putusan. Putusan MK, terhadap berbagai kasus bisa dianggap terobosan hukum diantara kekakuan birokrasi.

Ahmad Rofiq juga sedikit mengkritik buku yang dibedah. “Penulisan dalam buku ini banyak salah, terutama penulisan judul buku yang ditulis tebal. Itu tidak umum, dan mungkin kesalahan penerbit, bukan penulisnya,” sindir Rofiq.

Turut hadir dalam seminar Rektor IAIN Walisongo, Prof Dr Muhibbin MAg, Dekan Fakultas Syariah, Dr Imam Yahya, Ketua MUI Jateng, Dr Ahmad Darodji MSi (Nzr)