Konflik Agraria Memanas, Indonesia Butuh Revolusi

0
350

Oleh: Salwa Nida

Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan
Hati bergetar menampak kering rerumputan
(cuplikan lagu berjudul _Berita Kepada Kawan_– Ebiet G Ade)

Konflik agraria yang akhir-akhir ini mewarnai media tidak lahir secara ujug-ujug. Agraria dalam UUPA tidak diartikan sebatas tanah saja, melainkan mencakup tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peraturan berikutnya yang berkaitan dengan agraria sebagai turunan dari UUD 1945 adalah UU No.5 tahun 1960. Undang-undang yang secara eksplisit mengatur tentang agraria ini sebagai landasan dari problem agraria yang selama ini muncul di Indonesia.

Konflik agraria yang disorot sangat tajam selama ini berkenaan dengan permukaan bumi yaitu tanah. Konflik penguasaan lahan terjadi di berbagai belahan dunia manapun, seperti halnya di Brazil yang melakukan industrialisasi setelah mengkudeta pemerintahan populis kiri Presiden Joao Goulart (1961-1964). Selama 24 tahun mengalami industrialisasi rupanya ketimpangan penguasaan lahan terjadi disana. Kediktatoran militer yang mendorong industrialisasi menyebabkan 46% tanah hanya dikuasai oleh 1% populasi di Brazil. Ketimpangan tersebut menjadi penyebab 4,6 juta petani gurem mengalami kemiskinan ekstrem, serta 20 juta petani yang tidak punya lahan memilih meninggalkan kawasan agraris menuju perkotaan. Petani tanpa tanah dan tanpa alat produksi tersebut melakukan urbanisasi dengan alasan eksploitasi oleh tuan tanah mereka dan menjadikan mereka hidup dalam keadaan miskin. Sedangkan terdapat 12 juta petani tanpa tanah memilih tetap tinggal di desa dan berprofesi sebagai petani penggarap.

Penerapan politik neoliberal menjadi penyebab pemerintah Brazil tidak melakukan reforma agrarian. Kesadaran para petani terhadap ketimpangan lahan mendorong mereka untuk melakukan gerakan sosial. Gerakan petani tanpa tanah muncul pada tahun 1979 di Encruzilhada Natalino. Gerakan petani tanpa tanah yang menuntut hak nya berubah menjadi gerakan nasional Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) tahun 1984. Gerakan ini memiliki massa petani gurem dan memperjuangkan isu reforma agrarian. Melalui gerakannya yang bertahap, MST mampu membebaskan Brazil dari ketimpangan penguasaan lahan. Gerakan sosial ini melawan kapitalisme penguasaan lahan atas tuan tanah dan korporat. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Kapitalisme dan Kebutuhan Revolusi

Bersamaan dengan industri modern dimana antagonism kelas antara kapital dan buruh juga berkembang, meluas dan makin intensif. Kekuasaan Negara semakin menunjukkan karakternya sebagai kekuatan nasional dari kapital terhadap pekerja, kekuatan publik yang diorganisir untuk perbudakan sosial dan suatu mesin dari despotism kelas. (Marx, 1987: 35)

Indonesia memiliki luas daratan 190 juta hektar, sedangkan Negara mengklaim 67,5% atau sekitar 120 juta hektar adalah kawasan hutan. Hal tersebut semata untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih memegang status paru-paru dunia. Padahal menurut citra satelit kawasan hutan di Indonesia hanya seluas 52% dan 12% dari kawasan hutan tersebut sudah dilegalkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Adapun 60% dari luas daratan Indonesia telah digunakan untuk kegiatan korporasi seperti bisnis, perumahan, dan industri ekstraktif. Data tersebut berdasarkan penelitian dari Bachriadi dan Wiradi (2017).

Dengan demikian bisa diketahui bahwa mulai orde baru hingga saat ini Negara serta korporasi telah secara massif menguasai dan menyingkirkan masyarakat di Indonesia. Sementara pada tahun 1961 hingga 1965 pemerintah melakukan landreform, sehingga terjadi penurunan angka dari 6,8% menjadi 3,2% petani yang tidak memiliki tanah pada tahun 1963 dan 1978 (Bachriadi, materi pelatihan Critical Agrarian Studies Of Indonesia (CASI) 6/8 ). Pergantian penguasa di Indonesia berimbas pada munculnya program baru yang meniadakan substansi landreform/agrarian reform sesungguhnya.

Besarnya angka penguasaan lahan oleh korporasi menimbulkan adanya ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan. Permasalahan tersebut yang akhirnya berdampak terhadap para petani di pedesaan. Para petani yang menggantungkan hidupnya dengan ketersediaan lahan tentu saja akan semakin tertekan dengan ketimpangan ini. Apabila dirunut, maka ketimpangan yang terjadi di Indonesia mempunyai ulasan sejarah yang cukup membelalakkan mata. Masa feodal, raja serta kaum bangsawan menjadi tuan tanah besar yan menikmati surplus pertanian. Dengan begitu tanah menjadi benda yang memiliki nilai tinggi. Sehingga sedikit sekali petani yang mendapatkan hasil setimpal dari jerih payahnya di ladang. Hubungan petani dengan bangsawan dicirikan dengan sistem perupetian, perhambaan, atau bagi hasil. Seiring perkembangan zaman, sistem perupetian berubah menjadi sistem upah. Ini dikarenakan tanah-tanah yang awalnya milik raja atau bangsawan beralih tangan ke instansi swasta. Pun yang terjadi saat ini.

“Kerja upahan adalah satu bentuk relasi sosial produksi yang menjadi pertanda ada tidaknya kapitalisme di suatu masyarakat tertentu. Karena dalam teori marx, batas bawah adanya kapitalisme adalah pasar tanah dan pasar kerja,” ungkap Editor Indoprogress, Dede Mulyanto saat menjadi narasumber dalam pelatihan CASI di Bandung, Rabu (7/8).

Pengajar Antropologi Universitas Padjajaran tersebut memperkuat penjelasannya bahwa kerja upahan menunjukkan adanya kapitalistik. Apalagi jika terterdapat warga yang tersingkir (diferensiasi social).

Dilain sisi, Setiawan yang juga menjadi pemateri dalam pelatihan CASI memaparkan setiap masyarakat memiliki jalur kapitalisme sendiri, dan yang paling mutakhir adalah kapitalisme global 4.0. kapitalisme global 4.0 ini kaitan erat dengan industri 4.0

“Teori ekonomi paling dasar kapitalisme adalah pembentukan pasar dalam negeri, maksudnya terjadi ekonomi nasional yaitu semua entitas ekonomi berlangsung terutama capital formassion. Jadi perusahaan masyarakat dimanapun bisa tumbuh dari yang terkecil menjadi lebih besar dan semakin besar,” jelas pria salah satu penulis di Indoprogress.

Relasi sosial antara kapitalis dengan proletariat menimbulkan berbagai problem yang bersubstansi penindasan, apalagi kaitannya dengan agrarian. Butuh perjuangan dari kalangan kelas bawah untuk mengambil alih sesuatu yang berimplikasi ketidakadilan, seperti halnya land grabbing (pencaplokan tanah). Land Grabbing merupakan salah satu konflik agrarian yang sifatnya lebih elegan, sebab yang terlibat didalamnya adalah pemerintah.

Penyelesaian dari konflik agrarian yang kian memanas dengan catatan 659 kejadian konflik agrarian tahun 2017 oleh KPA, semakin mempropagandakan apa itu reforma agrarian yang sebenarnya. Reforma agrarian dalam hal ini menjadi alat untuk mempercepat transisi dari corak formasi pra kapitalis atau feodalisme ke corak produksi lainnya (kapitalisme, sosialisme, atau neo populisme).

“Landreform mulanya bersubstansi keadilan, sedangkan persoalan ekonomi menjadi isu belakangan. Prasyarat dari reforma agrarian diantaranya; adanya kemauan politik, data yang akurat, organisasi masyarakat harus kuat, militer yang mendukung, serta tidak adanya peran ganda elit penguasa yang juga elit bisnis,” ungkap Wiradi, peraih gelar doctor honoris causa dari IPB disampaikan saat pelatihan CASI di Bandung.

Reforma agrarian yang lebih terstruktur serta memiliki landasan historis barangkali sangatlah dibutuhkan saat ini untuk mewujudkan revolusi. Pembagian sertifikat yang dilakukan oleh rezim penguasa saat ini belum bisa menjawab konflik agrarian yang kian memanas. Secara legalitas kepemilikan tanah memang sangat dibutuhkan. Namun, masyarakat belum mendapat jaminan kesejahteraan dari kebijakan tersebut. Setiap rezim penguasa memasukkan reforma agrarian dalam daftar program pemerintahannya. Nyatanya keadilan dan kesejahteraan masih menjadi angan semu masyarakat kelas bawah.