Komitmen Toleransi Mewujudkan Adiwangsa yang Dicitakan

0
149
sumber foto: rilis.id

Oleh: Aminatun R.S.

Kemajemukan menjadi suatu nilai istimewa yang menggambarkan betapa kayanya Indonesia. Keragaman suku, kebudayaan, ras, dan agama mewarnai sejarah perjalanan bangsa kita bahkan sejak sebelum mencapai kemerdekaannya. Hingga sekarang ketika Indonesia mencapai gelarnya sebagai ‘negara dengan penduduk Muslim terbanyak’ tidak lantas melengserkan posisi suatu hal lain yang berbeda jenis dan konteksnya dari kata ‘Muslim’ maupun ‘Islam’ itu sendiri.

Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam kontemporer, bahkan pernah menyampaikan bahwa peradaban Islam yang gemilang dimulai dari Indonesia yang masih mempertahankan kekhasannya. Itu artinya, sesungguhnya titik fokus perjuangan kita dalam mencapai kemenangan Islam bukan pada usaha bagaimana seharusnya kita membesarkan ‘nama Islam’, akan tetapi lebih kepada bagaimana kita membesarkan ‘nilai-nilai ke-Islaman’.

Perbedaan sudah tentu akan selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karenanya sikap kritis dan toleransi merupakan dua nilai utama yang harus dimiliki setiap orang. Terhadap sesuatu yang baru tidak serta merta kita menyimpulkan baik buruknya ia tanpa pertimbangan dan perhatian yang mendalam. Sikap kritis diperlukan guna mencari dasar atas kevalidan sesuatu tersebut, sehingga menghasilkan nilai benar atau salah.

Namun sikap toleransi di sini membatasi kita untuk tidak memutlakkan suatu kebenaran atau kesalahan, karena benar dan salah merupakan dua hal yang masuk dalam kerangka relatif. Mungkin sesuatu itu menurut kita benar, namun bisa jadi menurut orang lain sesuatu itu tidak benar. Maka ketika seseorang mampu menerapkan sikap toleransinya, ia dapat meminimalisir terjadinya perpecahan yang ‘hanya’ diakibatkan perbedaan sudut pandang (point of view) antara dua atau beberapa orang. Sedangkan cara seseorang memandang sesuatu juga dihasilkan oleh beberapa faktor seperti halnya lingkungan maupun pendidikan yang ia peroleh.

Dalam Islam nilai-nilai seperti halnya toleransi telah diajarkan melalui wahyu-Nya dan bagaimana Nabi Muhammad SAW berpraktik dalam kesehariannya. Piagam Madinah menjadi suatu bukti bahwa keberagaman dalam suatu bangsa atau negara harus dipertahankan dalam kerangka menciptakan perdamaian. Salah satu tugas kenabian yang diemban memang untuk menyebarluaskan Islam dan menjadikannya sebagai agama bagi seluruh alam, namun untuk mencapai sesuatu tersebut tidak sedikit waktu yang diperlukan, melainkan bertahun, berabad, atau bahkan lebih daripada itu.

Ketika Muhammad hijrah ke Yatsrib di tahun ke-13 nya sebagai seorang Nabi, walau diterima dengan baik oleh seluruh penduduknya, tidak lantas membuatnya memaksakan mereka untuk memeluk dan mengikuti ajaran Islam. Secara perlahan Muhammad memperkenalkan Islam dan keistimewaan yang menyertainya, dimulai dari produk kepemimpinan berupa Piagam Madinah yang secara eksplisit mengakui dan menghargai adanya kemajemukan. Islam sebagai agama yang dianut dan didakwahkan Nabi, hidup bersanding dengan Nasrani, Yahudi, dan Majusi dalam sebuah konsep masyarakat madani. Melalui strategi inilah kemudian tujuan untuk mempersatukan umat dan menjadikannya bersinergi guna mempertahankan negara tercapai. “Lakum Diinukum Waliyadiin” sebagai ayat terakhir dalam Surat Al-Kafirun menjadi rujukan toleransi dalam keberagaman antar agama.

Betul jika kita mengatakan toleransi merupakan suatu sikap yang harus dimiliki setiap personal, namun perlu kita ketahui bersama juga bahwa intoleransi dapat muncul dalam diri siapa saja, baik terhadap sesuatu yang berada di luar maupun di dalam kaumnya. Dan pada umumnya, intoleransi ini terus bersinggungan pada masalah keagamaan. Diskriminasi, sikap abai, maupun kebencian terhadap mereka yang berbeda agama daripada suatu agama tertentu masih mendominasi permasalahan intoleransi yang ada.

Ketiadaan tenggang rasa antara umat berbeda agama dapat kita temukan di beberapa kasus. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain, seperti halnya konflik Rohingya di Myanmar. Walau sejumlah media dan pakar di beberapa bidang menyebutkan bahwa konflik ini lebih bersifat politis dan ekonomis, namun kenyataan bahwa Rohingya merupakan komunitas yang mayoritasnya Muslim didiskriminasi oleh mereka yang bukan golongan Muslim. Hingga selanjutnya menjadi sorotan betapa ketidakadilan dan intoleransi masih saja bersanding dengan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan yang selama ini kita perjuangkan.

Lain daripada itu, perbedaan dalam agama yang sama pun tidak dapat kita nafikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam Islam pun tetap memiliki perbedaan dalam memahami sebuah teks. Dalam beberapa kasus, beda pemahaman dalam tafsir seringkali dianggap sesat, atau sejenisnya. Sikap yang demikianlah yang akan membuat friksi di dalam umat Islam sendiri. Tafsir di dalam agama manapun tidak ada yang tunggal, selalu ada perbedaan. Oleh karena itu semua agama memiliki madzhab yang berbeda-beda, bahkan dalam hadis dikatakan, “Agama Yahudi terpecah-pecah karena perbedaan tafsir menjadi 71 firqah, agama Nasrani 72 firqah dan Islam yang terbanyak”. Sehingga persoalan kita bukan bagaimana menghindari tafsir yang berbeda-beda, karena tafsir yang berbeda-beda di semua agama adalah sebuah keniscayaan. Jadi, apa yang mesti kita sikapi adalah mengerti adanya berbagai perbedaan tafsir di masing-masing agama.

Masdar Farid Masudi, Rais Syuriah PBNU menyebutkan ada dua level toleransi yang hendaknya kita ketahui bersama; pertama, toleransi antara umat yang berbeda agama yang dalam hal ini merujuk pada ayat keenam Alquran Surat Al-Kafirun di atas. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sedangkan yang kedua, toleransi di dalam satu agama berkaitan perbedaan pemahaman dan itu niscaya, maka rujukan kita adalah Lanaa amaalunaa walakum amaalukum dalam Surat Al-Baqarah ayat 139. Bagi kami amaliyah keagamaan kami, dan bagimu adalah amaliyah yang kamu miliki. Oleh karenanya, untuk dapat menciptakan kerukunan antara dua atau lebih golongan yang berbeda adalah perlu untuk saling mengenal dan menjalankan hubungan mutualisme sesuai dengan
porsinya.

Kandungan suatu ayat barangkali hanya kita maknai sebagai suatu perintah atau larangan saja, namun di balik itu ada kandungan moral yang perlu digali untuk menciptakan makna yang sebenarnya dikehendaki oleh Alquran itu sendiri. Melalui gagasan bahwa esensi kandungan Alquran adalah “the basic elan of the Quran is moral”, Fazlur Rahman berusaha menyampaikan adanya hubungan yang koheren antara hukum kehendak Allah dengan potensi nurani manusia. Sebab hakekat dari hubungan ini adalah “kebenaran yang sudah ada”, tidak perlu dibuktikan apalagi dicari.

Tegasnya hukum moral itu telah ada, dan yang pasti tinggal “bagaimana” teknik implementasinya dapat dilaksanakan. Dengan kata lain sesuatu yang dikandung Alquran itu adalah semangat moral Qurani. Sehingga baik dalam “Lakum Diinukum Waliyadiin” maupun dalam “Lanaa amaalunaa walakum amaalukum” perlu kita pahami semangat moral untuk bertoleransi ini bukan hanya bagaimana kita menghormati mereka melalui cara-cara yang nampak, entah itu melalui perkataan maupun perbuatan. Namun lebih daripada itu, yaitu dengan menggunakan nurani untuk menciptakan empati murni tanpa sebuah kepentingan.

Muhammad al-Fayyadl dalam karyanya yang berjudul Derrida menuliskan sebuah kutipan yang menggambarkan bagaimana konsep dekonstruksi Jacques Derrida sejalan dengan konsep ‘semangat moral Qurani’ milik Fazlur Rahman di atas. “Kematian” logosentrisme mengawali dunia baru tanpa pusat, tanpa subyek, tanpa ontologi, tanpa sandaran makna dan kebenaran. Inilah dunia yang mengajarkan kita untuk liyangin liyan, menghormati yang beda dalam keberbedaannya dan yang lain dalam kelainannya.

Logosentrisme yang kala itu masih diagung-agungkan para filsuf Barat, oleh Derrida dikatakan hanya mampu mengatasi perubahan yang menghasilkan kesimpulan absolut atas sesuatu yang empiris saja, sementara ia masih mengesampingkan hal-hal yang “tidak nampak”. Logosentrisme oleh Derrida kemudian tidak dapat dianggap sebagai sebuah solusi, dan karenanya perlu untuk didekonstruksi. Dekonstruksi yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya diperlukan untuk penafsiran teks saja, melainkan juga diterapkan dalam memahami secara kontekstual atas keanekaragaman masyarakat sehingga menghasilkan suatu makna penafsiran.

Dalam kemajemukan yang selama ini membingkai wajah Indonesia dekonstruksi ini diperlukan untuk membuka diri, merobohkan puing-puing sekat antar golongan yang seharusnya dibongkar untuk kemudian menyusunnya kembali menjadi puing yang melingkupi semua golongan. Membuka diri adalah membuka pikiran untuk menerima apapun yang dihasilkan dari yang liyan lalu diafirmasi demi kepentingan bersama. Membuka diri tidaklah menjadi sumber dan poros, namun meleburkan diri bersama dengan diri yang liyan untuk bersama-sama mencari kebenaran. Dan tugas inilah yang semestinya kita penuhi dalam rangka mewujudkan keintiman dan keharmonisan sosial.

Menengok pada sejarah lalu, telah kita ketahui bahwa perjalanan sejarah agama bangsa Indonesia berjalan begitu panjang. Sebelum hadirnya “agama-agama besar”, Indonesia bukan negara tanpa peradaban. Dikatakan oleh Koentjaraningrat bahwa perkembangan agama telah dimulai sejak sejuta tahun yang lalu, di mana penduduk kala itu mula-mula memiliki keyakinan akan jiwa, yaitu dengan cara menghormati para leluhurnya. Kemudian seiring berkembangnya pengaruh kebudayaan luar, animisme tergeser oleh adanya agama lain, di mana agama asing pertama di Indonesia adalah Hindu yang diadopsi kerajaan-kerajaan awal Nusantara. Kemudian diikuti Budha, Islam, dan Kristen.

Namun walau demikian agama-agama suku masih dianggap eksis hingga sekarang.
Agama-agama pendatang tersebut dianggap memiliki keunggulan dan perlengkapan doktriner kenegaraan, yang memungkinkan menjadi agama politik sehingga ia bersifat diskriminatif terhadap agama asli. Sejak itu pula apa yang dianggap sebagai “agama resmi” pun hadir di Indonesia, di mana setiap kekuasaan pasti dibentengi kepercayaan tertentu. Bahkan jika kita mengamati kondisi politik Indonesia saat ini, bukan kepercayaan, namun yang lebih kecil daripada hal tersebut, yaitu kelompok dalam suatu kepercayaan, pun yang menjadi ‘kawan’ penguasa.

Sejarah tersebut masih berlangsung hingga masa kolonialisme Belanda dan Jepang di mana keduanya mengunggulkan agama bawaan masing-masing, hingga berlanjut pada masa-masa pembonsaian agama di masa Orde Baru. Pada masa itu dihapuskannya Konghucu dari daftar agama resmi yang disamakan dengan tiadanya etnis Tionghoa. Kenyataan bahwa diskriminasi masih terjadi bahkan setelah Orde Baru tergusur, membuat Abdurrahman Wahid sesaat setelah diangkat sebagai Presiden Indonesia yang ke-4 segera bertindak untuk mengubah beberapa kebijakan soal agama. Akar persoalan ini terletak pada ketegangan yang terjadi antara agama dengan kebudayaan. Pemeliharaan HAM dan pengembangan struktur masyarakat yang adil harus diutamakan.

Dalam sepak terjangnya sebagai presiden, Gus Dur membuat perubahan lain terhadap Instruksi Presiden (Inpres) sebelumnya, yakni mengembalikan Konghucu dalam daftar agama resmi Indonesia. Dalam setiap kebijakannya Gus Dur selalu menekankan aspek pluralitas dan kebebasan beragama. Melalui regulasi yang ia keluarkan, ia mampu meruntuhkan tembok pembatas antara agama resmi dan agamatidak resmi. Melalui gambaran sejarah agama di atas, kita dapat mengambil nilai bahwa toleransi yang sebenarnya adalah bertujuan untuk mengangkat sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam hal pengembalian Konghucu sebagai salah satu agama resmi yang dilakukan oleh Gus Dur bukan berarti guna memihak kaum tersebut, melainkan untuk mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang dinafikan dengan menghapuskan diskriminasi agama. Di sisi lain, hal ini mengajarkan kepada masyarakat luas bahwa perbedaan adalah suatu keniscayaan dan perdamaian adalah sebuah tujuan. Hal tersebutlah yang menjadi landasan pokok bersosial dalam negara, sehingga mewujudkan Adiwangsa yang dicita-citakan. Bangsa yang mulia.

Maka dalam Al-quran Surat al-Hujurat ayat 13 yang menyebutkan “wa jaalnaakum syuuuban wa qobaaila li taaarafu” adalah ayat yang menguatkan betapa pluralitas bukanlah suatu hal yang perlu dikhawatirkan atau bahkan dicegah keberadaannya. Bahwa Allah telah menciptakan seluruh manusia ke dalam berbagai bangsa maupun suku, bukan dengan tujuan untuk saling menyalahkan dalam keberbedaan, melainkan guna saling mengenal dan saling menghormati sesuai porsi dan etika yang telah dijelaskan dalam wahyu-Nya.