Kartu dengan Bahasa Universal

0
296
sumber: suarapena.com

Oleh: M. Rifqi Arifudin

Beberapa pekan terakhir di media cetak, sosial ataupun elektronik ramai membahas kartu kuning. Mungkin bagi kaum pria langsung berpikiran jika isu ini berkaitan dengan sepak bola. Nyatanya bukan demikian, kartu kuning yang ramai diperbincangkan adalah tentang tindakan yang dilakukan oleh Zaadit Taqwa selaku ketua BEM UI yang memberikan kartu kuning kepada jokowi saat acara dies natalis Universtitas Indonesia.

Menelisik sejarahnya, seperti yang dikutip dari kompas.com bahwa kartu kuning muncul pertama kali pada tahun 1970, namun inspirasinya muncul sejak tahun 1966 saat perempat final pertandingan antara Inggris dan Argentina. Saat pertandingan berlangsung ada salah satu pemain dari Argentina yang melakukan pelanggaran keras, oleh sebab itu wasit yang memimpin pertandingan memberikan isyarat kepada pemain tersebut untuk meninggalkan lapangan. Karena tidak paham apa yang dimaksud oleh wasit, si pemain tidak kunjung meninggalkan lapangan. Oleh sebab itu muncul ide untuk membuat media komunikasi universal yang bisa dipahami semua orang ketika wasit memberi peringatan kepada pemain atau mengeluarkannya dari lapangan, yang hingga kini dinamai kartu merah dan kuning.

Dari penjelasan di atas timbul sebuah pertanyaan, bagaimana seharusnya menyampaikan kritik yang baik? Bukankah sah-sah saja menggunakan kartu kuning untuk memberikan peringatan kepada seseorang, walapun bukan di atas rumput hijau. Sebab kartu kuning adalah salah satu bahasa universal yang sangat dipahami oleh hampir semua penduduk dunia.

Jika ditinjau dari sisi hukum, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sudah diatur dalam UU Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang terdiri dari VII bab. Dalam pasal 2 ayat (1) Bab pertama ketentuan umum dijelaskan bahwa Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sudah jelas jika negara sangat memperbolehkan kita untuk mengeluarkan pendapat. Harus diketahui pula jika mengeluarkan pendapat harus berdasarkan pertimbangan yang matang pula. Kembali lagi kepada undang-undang yang menjelaskan bahwa dalam menyampaikan pendapat harus berdasarkan 5 asas yang ada. Kelima asas tersebut yaitu, asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; asas musyawarah dan mufakat; asas kepastian hukum dan keadilan; asas profesionalitas; serta asas manfaat. Jika kita sebagai subjek yang mengeluarkan pendapat hakikatnya kita sudah melaksanakan apa yang menjadi hak kita sebagai manusia dan melaksanakan apa yang sudah diatur dalam undang-undang, namun tidak boleh lupa jika kita mengeluarkan pendapat kita juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 6 bab 3 hak dan kewajiban disebutkan bahwa Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; menghonnati aturan-aturan moral yang diakui umum; menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menjaga dan menghonnati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Jadi benang merahnya, mengeluarkan pendapat boleh saja, namun harus diperhatikan pula apakah sudah sesuai dengan asas yang ada. Mengritik keluar boleh saja, tetapi alangkah baiknya jika setiap kritikan yang ada harus dipertimbangkan secara matang bukan sekadar karena skeptis saja. Perihal kartu kuning yang dilakukan oleh Zaadit, dirasa memang kurang tepat. Alangkah baiknya jika hendak memberikan kartu kuning itu saat presiden bersama kabinetnya bermain sepakbola, dan ketua BEM UI tersebut berlaku sebagai pengadil lapangannya.