Full Day School antara Solusi dan Petaka

0
261
Prof. Fatah Syukur, M.Pd saat diwawancarai dikantornya, Kamis (15/06) (Foto : Syaifur)

Beberapa hari ini Indonesia digemparkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 23 tahun 2017 tentang hari sekolah dilaksanakan 8 jam per hari atau 40 jam selama 5 hari dari senin sampai jumat yang dikeluarkan senin 12 Juni 2017.

Permen ini rencananya akan dilaksanakan bulan juli mendatang, sebagai Program Penguatan Karakter (PPK). Ini mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat baik yang pro dan kontra.

Profesor bidang Manajemen Pendidikan UIN Walisongo, Fatah Syukur ikut angkat bicara mengenai permen tersebut. Dia menuturkan namanya peraturan tidak hanya sekedar legal formal namun berbasis pada data dan analisis sehingga ketika peraturan diterapkan tidak menimbulkan masalah.

“Menurut saya yang namanya Full Day School (FDS) jika dilaksanakan di Indonesia harus mempertimbangkan banyak hal, karena masyarakat kita sangat beragam, dari masyarakat kota yang serba modern sampai masyarakat desa yang cukup terbelakang,” tutur Fattah Syukur saat ditemui wartawan justisia.com di Kantor Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Kamis (15/06) sore.

“Sehingga kalau aturan ini diseragamkan akan menjadi tidak efisien, salah satu pertimbangan diadakannya FDS supaya anak-anak dalam kesehariannya bisa dipantau dan dikontrol di sekolah karena pendidikan karakternya itu bisa terjamin,” imbuh pria berkacamata.

Lebih lanjut Fatah Syukur menekankan tidak selalu benar jika anak seharian penuh disekolah akan terjamin pendidikan karakternya.

“Jika FDS dilaksanakan sekolah harus mempertimbangkan berbagai hal, misal dari asupan gizi, biaya sekolah, dan fisik dari murid-murid,” pungkas pria Alumni S1 IAIN Walisongo. (Sfr)