Demokrasi Partai Politik Kolektif

0
107
sumber ilustrasi : http://portalnulis.blogspot.com

Oleh: Addib Mufti

Indonesia, negara kesatuan dengan sistem demokrasi multi partai yang dianutnya. Berpartai merupakan hak setiap warg negara yang merdeka. Semakin banyak partai yang bermunculan membuktikan bahwa dunia demokrasi di Indonesia yang semakin dewasa ini terus berkembang semakin baik dan sehat.

Bukan tanpa persoalan, korupsi masih menjadi persoalan besar, yang membuat sistem perpolitikan ini manjdi buruk dan rusak. Korupsi seperti bahaya laten, yang sangat sukar untuk dihilangkan. Berbagai upaya untuk menanggulanginya sudah dilakukan, tapi kembali lagi, korupsi masih ada, dan belum selesai.

Untuk duduk dalam kursi jabatan ekskutif, legislative, memang harus melalui partai politik (Parpol). Maka parpol dijadikan sebagai kendaraan politik untuk siapa saja yang ingin mendapatkan kursi-kuri jabatan tesebut. Siapa yang menjadi anggota parpol ? siapa saja yang ingin masuk menjadi bagian dari partai politk dapat memasukinya. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan yang paling utama harus mengikuti ideologi parpol yang diikuti.

Partai sebagai kendaraan politik dengan struktur organisasi di dalamnya. Parpol di Indonesia salah satu tugasnya sebagai media atau wadah memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Sehingga parpol tidak semata berkecimpung pada saat-saat moment pilkdada atau pemilu untuk mememangkan calon yang diusungnya.

Berkembangnya parpol yang semakin banyak dapat terlihat setelah era reformasi. Karena sebelumnya kegiatan berpartai sangat di batasi pada beberapa partai politik yang sudah ada saja saat itu (Red: Golkar, PDIP, PPP).

Kini 20 tahun sudah dilewati setelah reformasi, kembali ke persoalan korupsi yang masih menjadi persoalan besar. Dan data yang ada dari lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) menunjukan banyak oknum pelaku korupsi berlatar belakang partai politik. Lantas siapa yang salah dalam posisi ini ?. Mereka rata-rata yang terlibat korupsi dari karalangan legislatif (DPR RI, DPRD, DPD) dan ekskutif (para pemimpin daerah). Mereka tentu diusung partai politik dalam mendaatkan kursi jabatan yang mereka duduki saat ini.

Menilik dapur belakang partai politik, bahwa dalam melakukan roda operasionalnya mereka membutuhkan banyak biaya untuk menopangnya. Sumber pendanaan parpol dapat didapatkan dari tiga sumber. Sesui dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 yang diatur dalam UU 2/2011 tentang Partai Politik.

Terdapat tiga sumber keuangan partai politik yakni (1) iuran anggota; (2) perseorangan dan badan usaha; serta (3) bantuan keuangan negara.

Fokus pembicaraan akan merujuk pada iuran anggota partai. Karena sumber pendanaan ini yang banyak menimbulkan banyak persoalan. Serta transparansi keuangan yang juga tidak pernah jelas.

Politik Kolektif

Pada dasarnya setiap partai poltik juga menerapkan iuaran dari setiap kadernya sebagai salah satu sumber pendanaan. Hal ini memang sudah wajar dan layak di lakukan oleh setiap partai, dan menjadi bentuk sumbangsih kader terhadap partainya. Di sini muncul sebuah persoalan, dimana iuran anggota parpol sering terjadi ketidak seimbang. Dimana selalu ada oknum yang memberikan sumbangan terlewat banyak dari yang lain. Dan mereka yang menjadi donatur besar sehingga akan mendapatkan tempat dan porsi yang lebih istimewa di dalam partai.

Secara sederhana, pola-pola yang tidak sehat dalam parpol terjadi dari hal demikian. Pola ketidak seimbangan, yang berdampak buruk pada hilangnya esensi dan fungsi partai politik melalui kader-kadernya yang bermental rusak.

Mantan Presiden ke-4, Gus Dur saat aktif dalam parpol pernah mewacanakan bahwa seharusnya iuran kader terhadap partai saat itu di samakan. Artinya ada upaya kolektif (political collective party) yang secara sama dan bersama dalam menghidupi partai tersebut. Upaya tersebut cenderung akan lebih berhasil menghilangkan dominasi kekuatan seseorang (domination power) dalam partai, dan tidak ada hak istimewa sesorang (previlage).

Politik uang transaksional yang menjamur tersbut dapat di mungkinkan berasal dari sistem yang tidak sehat. Menjadikan biaya politik dan demokrasi yang menjadi mahal, sehingga hanya dapat dimainkan oleh segelintir elit parpol dengan modal kapitalnya yang besar.

Dalam bukuk Biografi Buya Syafii Maarif karya Alois A Nugroho, Buya Syafii mengatakan bahwa peradaban budaya politik kita rendah dan kumuh. Meski setelah reformasi demokrasi Indonesia disebut sebagai proses demokrasi yang berhasil dan sehat, namun demokrasi saat ini dipegang banyak oknum yang tidak berwawawasan picik serta tidak bertanggung jawab.

Problem utama demokrasi di Indonesia, ditilik dari kacamata ekonomi-politik, adalah terjadinya proses transmutasi praktik neoliberalisme di lingkungan politik yang koruptif di Indonesia.

Dominasi dan Keseimbangan

Pertama, adalah pola pebisnis menjadi donatur satu partai tunggal. Kedua, pebisnis menjadi donatur beberapa partai sekaligus, dan kemudian pebisnis menciptakan partai itu sendiri. Itu sedikit gambaran dan cukong elit parpol.

Adanya donor politik yang besar berdampak pada kinerja yang buruk karena memikrkan bagaimana mengembalikan modal besar yang dikeluarkan. Para pemodal menjadi mampu mempengaruhi segala kebijakan yang akan dibuat. Ibarat sebuah balas budi, politik timbal balik juga berlaku dalam dunia politik. Para pembuat kebijakan yang berangkat dari parti-partai bermental korup tidak akan bisa menahan desakan para pemodal untuk memuluskan segala keinginan mereka (ijon politik). Alhasil kebijakan, regulasi aturan yang lahir tidaka kan berpihak kepada rakyat sampai kapanpun dan tidak seimbang (non balance) .

Hilangnya esensi keberadaan politik sebagai tempat untuk memberikan pendidikan politik yang sehat dan dewasa kepada warga negara. Semua terperangkap dalam ekspliotasi dan instrumentalisasi untuk kepentingan politik, dan perebutan kekuasaan semata.

Negara memang mempunyai kewajiban untuk menyisihkan sebagian APBN untuk pendanaan partai politik. Sebagai bentuk terimakasih negara atas pendidikan politik yang telah di berikan. Besaran bantuan ditentukan atas banyaknya suara pemilih parpol yang didapatkan pada saat pemilu. Namun, demikian malah menjadi motivasi tersendiri untuk menjadi pemenang dalam kontestasi demokrasi. Lebih buruknya lagi hal demikian dilakukan dengan menghalalkan berbagai cara. Karena bantuan terbanyak akan didapatkan partai pemenang pemilu.

Seharusnya partai melakukan kontestasi dengan kreatifitasnya masing-masing secara seimbang antara semua parpol. Sehingga biarkan rakyat yang menilai siapa yang lebih layak untuk dipilih. Namun karena hilangnya kesadaran fungsi dasar partai politik menjadikan keberadaan banyaknya perpol ini semacan kontestai perlombaan dengan harga mati untuk dimenangkan.

Meski tidak menjadi pemenang, ketika masih tetap bisa mnjelankan tugas sebagaimana kebeadaannya sema masih akan mendapatkan hati dan eksistensi kebradaannya.Wallahua’lam bis showab.