"Harapannya agar pemerintah memberikan kami hak-hak yang seharusnya kami terima, kami sekarang diberikan tempat tinggal sementara selama satu tahun tapi harapan kami pada tahun berikutnya kami bisa menempati tempat ini secara gratis," ungkap Kaminto.
Selama tahun 2021, setidaknya LBH mendampingi 2000 kasus advokasi, 822 konsultasi hukum, dan 9669 pendampingan Pendidikan hukum kritis.
"Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur harus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Termasuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan perekrut ABK," jelas Hariyanto.
"Kami dari serikat PRT meminta supaya ada tanggung jawab dari negara, karena sudah 17 tahun kami menunyut penhesahan RUU ini, namun tak kunjung dipenuhi," ujar Yati.
Gerakan Aksi Aliansi Jaringan Jawa Tengah adalah wujud respon satu setengah tahun DPR RI tidak mengagendakan adanya pengesahan RUU PPRT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga). Selain itu sudah 17 tahun RUU ini masuk ke dalam PROLEGNAS (Program Legislasi Nasional) dan Minim tindakan dari DPRD khususnya untuk membahas dan mengesahkan RUU, pada Selasa (14/12).
Pembuatan saluran pembuangan air tersebut dimaksudkan, agar air tidak menggenang di sekitar desa saat hujan datang, dan bisa langsung menuju ke sungai. Karena sebelumnya, Dukuh Waruk tidak mempunyai saluran yang cukup guna mengalirkan air hujan ke sungai.

BACA LAINNYA