Bawaslu Ajak Mahasiswa Awasi Pemilu 2019

0
91
ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka., Senin 5/11. Di Auditorium II UIN Walisongo. foto: arifan

Justia.com Pemilu tak lama lagi akan disambut oleh rakyat Indonesia. Berbagai cara akan dilakukan tim sukses masing-masing calon untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Bahkan isu hoaks, isu sara, dan politik uang pun acap kali dilakukan. Mahasiswa atau pemuda adalah kaum idealis yang diharapkan bisa menyikapi hal tersebut dengan cerdas dan cermat.

“Sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus lebih cermat dan kritis dalam menggunakan hak pilihnya. Ia tetap menggnakan hak pilihnya secara kritis, dalam artian kenapa ia harus memilih, serta harus lebih banyak mencari data dan informasi tentang parpol, caleg, capres dan cawapres,” kata ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka., Senin 5/11. Di Auditorium II UIN Walisongo.

Fajar juga mengharapkan agar mahasiswa ikut mengawasi jalannya pemilu, dan ikut dalam gerakan menolak money politik.

Ukuran hoaks adalah berita yang memang ada faktanya tetapi berita itu dipelintirkan, seperti contoh vidio yang dipotong. Juga memang berita yang tidak ada faktanya, tapi dibuat seolah-olah ada, seperti contohnya foto yang diedit.

“Terkait dengan politik uang, itu justru yang menjadi perhatian khusus kami terkait pemilu legislatif. Karena kita ketahui calon legislatif diseluruh Indonesia ada 17 ribu lebih dan semuanya bersaing untuk mendapatkan satu kursi. Hal ini berpotensi bagi caleg atau parpol untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan tambahan suara, termasuk politik uang,” tutur pria kelahiran Lampung ini.

Kita juga harus hati-hati dengan adanya politik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa, khususnya Kepala Desa, karena meraka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan strategis di masyarakat, jika parpol ataupun cpara calon bisa menggandeng mereka, ini adalah modal besar.

Namun hal tersebut sudah dilarang dengan tegas oleh Bawaslu atas landasan Undang-undang No. 7, Pasal 280, Tahun 2017 tentang Larangan Dalam Kampanye yang juga melarang ujaran kebencian dan adanya isu-isu sara dalam berkampanye.

Pria berumur 44 tahun ini menuturkan “Dampak dari pelanggaran-pelanggaran tersebut jelas menurunkan kualitas pemilu. Misalnya hoaks, jika orang memilih karena fitnah, bisa jadi mereka salah pilih, dan hal itu juga memecah belah. Termasuk money politics, apakah itu benar-benar ikhlas atau ia ingin cari yang lebih banyak nantinya, ini sama artinya ketika kita menerima uang politik, kita sedang mempersiapkan koruptor baru,”

Fajar berharap besar bahwa politik uang tidak terjadi di kalangan mahasiswa, justru mahasiswa menjadi pelopor untuk melakukan gerakan anti politik uang. Tidak hanya di lingkungan mahasiswa itu sendiri, melainkan juga membawa pengaruhnya ke luar.

Khusus untuk berita hoaks, ujaran kebencian dan isu-isu terkait media, di internal Bawaslu sendiri ada Satgas yang bertugas memantau jalannya media, percakapan dan segala hal terkait Pemilu, jika ada media yang menyimpang akan diteruskan ke Satgas Nasional yang bekerjsama dengan Kominfo, yang mana nantinya akun media yang melanggar tadi akan ditutup oleh Kominfo. Bawaslu Jawa Tengah juga bekerja sama dengan Siber Krim Polda Jateng.

“Pemilu bukan formalisasi Demokrasi semata, melainkan bagaimana kita menikmati kedamaian Pemilu karena buah kejujuran dari para kontestan dan keselektifan pemilih dalam memilih. Isu hoaks, isu sara, money politics adalah hal yang harus dihapuskan dari bumi Indonesia,” pungkas Fajar. (rep: arifan)