Anwari Nuril Huda: Pernikahan Bagi Difabel Adalah Hak

0
142
Seminar Al-Ahwal As-Syahsiyah Lawyers Club di Auditorium I Kampus I UIN Walisongo. Dok. Justisia

Justisia.com-Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam menyelenggarakan acara seminar dengan tema Layakkah Aku Menikah: Analisis Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental di Auditorium I Kampus I UIN Walisongo Semarang.

Menurut seorang peneliti studi disabilitas dan pendidikan inklusif di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Anwari Nuril Huda, bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menikah.

Menurutnya, orang-orang difabel itu adalah minoritas yang tidak banyak diulas dalam Undang-Undang positif maupun dari Undang-Undang Fiqh. Karena dua perundang-undangan tersebut sifatnya condong kepada kondisi seseorang yang normal. “Kalau kita merujuk kepada normalizm oriented maka nggak akan nyambung,” ujarnya saat diwawancarai reporter Justisia setelah acara seminar usai.

Ia juga menambahkan bahwa pada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 sudah cukup baik karena telah diatur hak-hak penyandang disabilitas. “Tetapi ya Undang-Undang 2016 tentang penyandang disabilitas itu sebenarnya sudah cukup baguslah. Di sana sudah diatur semuanya masalah pernikahan, upah, dan semacamnya,” tambah pria berjas hitam tersebut.

Di sisi lain, dari dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga sepakat bahwa aturan perundang-undangan yang ada di hukum positif ataupun di fiqh sendiri harus direkonstruksi atau ditinjau ulang.

Terkait keturunan dari difabel, ia menegaskan bahwa mereka tetaplah harus memiliki anak. “Misalnya, yang dikhawatirkan jika nanti anaknya difabel, siapa yang mengurus? Nanti jangan-jangan jadi beban. Kontruksi pemikiran seperti inilah yang dijadikan model, masih sangat tradisional. Padahal ketika mereka difabel, siapapun itu. Bukan masalah individu, tetapi persoalan kita. Bagaimana kita merespon positif mereka,” tutur alumni S1 UIN Sunan Ampel tersebut. (Sayyida, Hikmah)