LBH Semarang; Semarang Masuk Nominasi Pelanggar Hak Buruh se-Jateng

doc/LBH Semarang

Semarang, Justisia.com – Catatan Tahunan Lembaga Bantuan Hukum Semarang memasukan Kota Semarang dalam nominasi pelanggar hak buruh se-Jawa tengah. Hal ini tercatat dengan jelas dalam Catatan tahunan LBH Semarang Tahun 2022, Jumat (23/12).

Penggiat LBH Semarang, Riski Putra Edry memaparkan masuknya Kota Semarang dalam nominasi Pelanggar hak buruh tersebut bisa terjadi karena upah kerja yang tidak sesuai. Selain itu, wilayah lain seperti Kudus, Rembang, wonogiri dan lain sebagainya turut ikut masuk dalam nominasi pelanggar hak buruh.

Pelanggaran yang dimaksud kebanyakan berupa upah buruh yang tidak sesuai bahkan tunjangan hari raya yang tidak diberikan.

“Pelanggaran yang dominan terjadi itu berupa upah dan THR pada beberapa kota seperti Kudus, Semarang, Jepara, Karanganyar, dan Rembang,” papar Rizki.

Ia mengungkapkan bahwa selain beberapa kota yang telah diungkapkan diatas, Brebes dan Wonogiri juga turut masuk nominasi. Kedua kota tersebut masuk nominasi pelanggaran, namun pelanggaran tersebut sebatas ketidakpastian pengangkatan pegawai honorer sebagai pegawai pemerintah.

“Selain itu, ada juga pelanggaran walau hanya sebatas ketidakpastian pegawai honorer sebagai pegawai pemerintahan, kayak Brebes dan Wonogiri,” ungkapnya.

Menurut data yang tercatat dalam catatan akhir tahun tersebut, setidaknya terdapat 16 kasus pelanggaran yang terjadi dalam satu tahun ini. Dengan sekitar 710 buruh di Semarang menjadi korban pelanggaran haknya oleh dua perusahaan besar. Hal tersebut berdampak pada penempatan Semarang sebagai Kota pelanggar hak buruh pada peringkat ke-2 setelah Kota Kudus, yang menyentuh angka 9150 buruh. (Red. Anita)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *