KIP Kuliah, Ganjil Kebijakan Rentan Kepentingan

0
1339
Sumber: UIN Walisongo Semarang
M. Lutfi Nanang Setiawan
Sekretaris Redaksi Jurnal Justisia 2022 | + posts

Ada belasan pondok pesantren di sekitar UIN Walisongo, jika memang motifnya mengajukan permohonan kerjasama, kenapa pondok yang dimanfaatkan hanya empat, tidak ada separuhnya?

Semarang, Justisia.com – 322 mahasiswa baru KIP Kuliah 2021 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal 20-21 Oktober, bersiap datang dan menempati pondok pesantren yang sudah ditunjuk oleh pihak kampus. Melalui pengajuan permohonan kerjasama, pondok tersebut adalah Ma’had Al-Jami’ah, Pondok Pesantren BeSongo, Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah, dan Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus.

Keputusan itu tertera dalam Susulan Surat Pemberitahuan tentang Tempat Tinggal Mahasiswa KIP Kuliah Nomor. 3670/Un.10.0/R.3/KM.02.05/10/2021. Keputusan mondok bagi mahasiswa baru KIP-K 2021 ini wajib. Buntutnya, pilihan itu hanya dua: melanjutkan beasiswa atau bersedia diberhentikan dari beasiswa.

Susulan Surat Pemberitahuan Tempat Tinggal Mahasiswa KIP Kuliah
Susulan Surat Pemberitahuan tentang Tempat Tinggal Mahasiswa KIP Kuliah Nomor. 3670/Un.10.0/R.3/KM.02.05/10/2021.

Kebijakan itu dibulatkan melalui Pakta Integritas bermateraikan Rp 10.000 yang mana mahasiswa baru KIP-K 2021 dimintai pernyataan akan kesanggupan bertempat tinggal di Ma’had UIN Walisongo atau Pondok Pesantren yang sudah bekerjasama dengan UIN Walisongo Semarang minimal 1 tahun pada tahun pertama.

Pakta Integritas bermateraikan Rp 10.000
Pakta Integritas bermateraikan Rp 10.000

“Sudah aturan dari kampus, jadi konsekuensinya harus mondok,” ujar Lidya, mahasiswa baru KIP-K 2021.

Keunggulan KIP-K sendiri, seperti yang tertulis dalam Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah; pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi; kedua, pembebasan biaya kuliah dan; ketiga, bantuan biaya hidup. Untuk kewajiban mondok minimal satu tahun, adalah regulasi sendiri yang diturunkan oleh kampus.

Melalui penulusuran lebih lanjut, ternyata kewajiban mondok bagi mahasiswa baru penerima KIP tidak hanya dibebankan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tetapi hampir merata di seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

“Itu (kewajiban mondok) memang merata hampir di setiap univ PTKIN. Jadi, sudah menjadi aturan tersendiri begitu dari Kemenag,” ungkap Sudirman Al-Ashfa, ketua angkatan Persatuan Mahasiswa Bidikmisi dan KIP-K (Permadani) 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sudirman juga menjelaskan, di UIN Sunan Kalijaga sendiri juga terdapat kebijakan; kewajiban mondok bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah dengan minimal satu tahun di pondok yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Penjelasan ini menggambarkan bahwa prosedur dan motif kebijakan kewajiban mondok bagi mahasiswa penerima KIP hampir sama di beberapa kampus PTKIN.

Ternyata, beberapa hari setelah turunnya surat keputusan dari pihak kampus, tidak sedikit dari mahasiswa yang mempertanyakan isi kebijakan tersebut. Salah satunya yang paling disorot adalah perihal penempatan pondok mahasiswa KIP-K 2021. Banyak yang memperdebatkan karena banyak kejanggalan.

Lebih Dekat, Lebih Erat

Berdasarkan amatan dan tinjauan melalui struktural di kampus, beberapa pengasuh pondok pesantren yang ditunjuk sebagai penempatan mahasiswa KIP-K 2021 menduduki posisi yang strategis di kampus.

Pertama, Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. mempunyai pondok yang berlokasikan dekat dengan kampus atau tepatnya di Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, yaitu Darul Falah Besongo. Menggantikan rektor sebelumnya, Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, kini ia menjabat sebagai rektor UIN Walisongo periode 2019-2023.

Kedua, Dr. H. Ahmad Izzudin, M. Ag. Pondoknya yang berfokus pada kajian dan penelitian Falak; Life Skill Darun Najah, beralamatkan di Wonosari, Ngaliyan, Semarang. Di UIN Walisongo, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ketiga, Ma’had Al-Jami’ah UIN Walisongo. Didirikan pada 21 Januari 2011, dengan dalih untuk memenuhi persyaratan alih status dari IAIN menjadi UIN. Sebagai pesantren bilingual, Ma’had Al-Jami’ah memfokuskan pada bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari.

Dengan amatan pencitraan satelit (google earth), dapat diketahui lokasi dan jarak antara keempat pondok yang ditunjuk dengan kampus. Hasil analisis reporter Justisia menemukan bahwa dua dari keempat pondok tersebut jaraknya cukup jauh dari kampus.

Pondok Life Skill Darun Najah dengan kampus, jika dilihat melalui pantauan google maps, jaraknya kurang lebih 5 kilometer, atau jika kondisi lalu lintas normal bisa ditempuh kisaran 10 menit. Atau misalnya pondok YPMI Al-Firdaus, jaraknya dengan kampus sekitar 4 kilometer atau juga bisa ditempuh 10 menit. Angka tersebut menunjukkan jarak antara pondok (Life Skill dan YPMI Al-Firdaus) dengan kampus UIN Walisongo Semarang.

Jarak Pondok Life Skill Darun Najah lewat pantauan Google Maps
Jarak Pondok YPMI Al-Firdaus lewat pantauan Google Maps

Masalahnya bukan terletak pada seberapa dekat dan jauh jarak pondok dengan kampus. Keganjilan yang sering dipertanyakan oleh mahasiswa UIN Walisongo adalah bagaimana bisa melewatkan kerjasama dengan pondok yang dekat dengan daerah lingkup kampus juga, kenapa hanya mencantumkan empat pondok tersebut (Life Skill, YPMI Al-Firdaus, BeSongo, dan Ma’had Jamiyah).

Jika ditelusuri melalui google maps, ada beberapa pondok yang dekat dengan kampus UIN Walisongo (baik kampus 3 atau 2), sebut saja misalnya ada Pondok Pesantren Progresif Fatimah, Pondok Pesantren Al-Ihya’, Pondok Pesantren Al-Masthuriyah, Yayasan Bina Insani, atau pondok sekitar lainnya.

Pondok dekat UIN Walisongo lewat pantauan Google Maps

Keputusan penempatan tempat tinggal mahasiswa yang ada dalam Pengumuman Tentang Pendaftaran Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021 Nomor B-31977/Un.10.0/R.3/KM.02.01/08/2021 tersebut adalah pondok yang sudah menjalin kerjasama dengan UIN Walisongo Semarang.

“Kalau setahu saya, yang buat anak KIP-K cuma mondok yang kerjasama sama UIN gitu. Yang sudah dipilih sama UIN mungkin,” imbuh Lidya.

Jawaban yang senada juga diungkapkan oleh mahasiswa baru KIP-K 2021, Kamila, sewaktu reporter Justisia mencoba mewawancarainya pada Minggu (17/10).

“Yang menentukan dari pihak akademik. Jadi ya, mungkin, pondok-pondok itu sudah kerjasama dengan UIN,” jawab Kamila.

Kamila juga menyayangkan, pihak akademik (baca: kampus) harusnya tidak menentukan mahasiswa bertempat tinggal di pondok mana. Biar mahasiswa penerima KIP-K sendiri yang memilih sesuai kehendak hati di mana ia bertempat tinggal.

Jangka satu hari usai meminta pendapat kepada mahasiswa baru KIP-K perihal penempatan pondok, reporter Justisia mencoba menghubungi keempat pengasuh pondok yang ditunjuk. Sayangnya, yang bersedia menanggapi hanya pengasuh Yayasan Pembina Mahasiswa Islam (YPMI) Al-Firdaus, Ali Munir.

Selebihnya, reporter Justisia mendapat kenihilan dan no respons dalam mengkonfirmasi dan meminta penjelasan lanjut perihal penempatan pondok mahasiswa KIP-K kepada pengasuh pondok Life Skill, pondok BeSongo, dan Ma’had Al-Jami’ah.

“Kampus yang mengajukan ke pondok,” jelas kyai Ali Munir kepada reporter Justisia sewaktu menghubunginya pada Senin (18/10). Ia juga menjelaskan, pihak pondok sendiri tidak pernah mengajukan permohonan kerjasama ke pihak kampus. Pola kerjasama itu adalah kampus mengajukan permohonan ke pondok terkait.

Kebijakan Sarat Romantisme Perdebatan

Kendati demikian, walaupun pondok-pondok terkait yang ditunjuk melalui pola kerjasama sudah sedia menampung mahasiswa baru KIP-K 2021, ternyata format tersebut memantik tarik ulur pendapat dan geliat problematik. Direspon secara berbeda oleh mahasiswa.

Dalam hal ini, pihak yang turut hanyut dalam pergulatan perdebatan polemik kebijakan KIP-K adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas UIN Walisongo Semarang.

“Ya, nggak sepakat soal kewajiban menempati ponpes. Sarat kepentingan pribadi dan penyalahgunaan wewenang,” terang Munif, Koordinator Sosial dan Politik Dema-U.

Munif juga menjelaskan penunjukan pondok-pondok tertentu sangat sarat kepentingan. Wewenang direduksi menjadi satu peraturan atau hukum yang secara mendasar membawa keuntungan pada pemangku kebijakan dan lingkaran sekitarnya.

“Sebelum itu (keganjilan kebijakan KIP-K), kenapa ada kewajiban untuk mondok. Itu pertama. Kemudian, berlanjut ke penunjukan pondok-pondok tertentu yang kita lihat sarat kepentingan di situ,” imbuh Munif.

Kebijakan yang Rentan dan Timpang

Sewaktu reporter melanjutkan pertanyaan kepada pengasuh YPMI Al-Firdaus soal bagaimana motif pengajuan permohonan kerjasama tersebut, ia malah mengelak dengan melemparkan jawaban untuk bertanya kepada pihak rektorat.

“Dalam urusan itu, pak Sugeng yang menangani,” imbuh kyai Ali Munir sembari membagikan kontak WhatsApp-nya.

Pun, untuk bertanya perihal pak Sugeng di kampus sebagai posisi apa, kyai Ali Munir menjawab, “Tanyakan sendiri, Mas. Saya juga tidak tahu.”

Tidak ada harapan, terlebih kejelasan. Reporter Justisia tidak bisa mendapat jawaban dan kejelasan dari kyai Ali Munir. Gambaran ini juga sama ditemui ketika mencoba menghubungi Sugeng, yang tidak ada kejelasan sebagai apa di kampus, dengan hanya membaca pesan WhatsApp dan tidak diangkat ketika ditelpon pada 18, 19, dan 20 Oktober.

Reporter Justisia hendak melanjutkan proses konfirmasi ke pihak terkait (yang tertera dalam SK KIP-K), yaitu Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Arif Budiman, justru mendapat balasan yang kurang membahagiakan; minim respon dan kejelasan yang tidak memuaskan.

Lagi-lagi, beberapa kali reporter Justisia mencoba mengkonfirmasi melalui chat dan sambungan telepon WhatsApp (WA) pada 19 dan 20 Oktober, tidak ada respon sama sekali, walaupun nomor tersebut online dan berdering ketika ditelpon.

Pada Kamis (21/10), reporter Justisia mendatangi rektorat. Tentu untuk menindaklanjuti perihal penempatan mahasiswa KIP-K 2021 yang sebelumnya nihil respon ketika dihubungi lewat WhatsApp. Berjumpa dengan satpam, reporter Justisia meminta izin untuk bertemu dengan WR III.

Masuk ke gedung rektorat yang senyap, dingin dan wangi. Menaiki tangga yang lebar yang tidak menanjak, reporter Justisia bersemuka dengan resepsionis dan menjelaskan maksud bertemu dengan WR III, ia mempersilahkan untuk duduk sembari menunggunya meng-check ruangan Wakil Rektor III.

Tidak berselang lama, dengan isyarat tangan lambai, ia berucap, “Tidak ada, Mas.”

Reporter Justisia kembali menghubungi Wakil Rektor III pada Selasa, 2 November dan Rabu, 10 November melalui pesan WhatsApp, tetapi pesan hanya dilihat tidak ada jawaban. Pada Rabu, 24 November kembali menghubungi lewat pesan WhatsApp dan panggilan telepon, namun tidak ada jawaban. Sampai tulisan ini terbit, tidak ada kejelasan dan jawaban dari Arif Budiman, selaku Wakil Rektor III UIN Walisongo, Semarang.

Selain itu, beberapa kali kejadian kawan-kawan pers mahasiswa yang ingin meminta kejelasan dan konfirmasi perihal isu kampus, motifnya selalu sama; pihak rektorat mengelak tanpa ada kejelasan. Terlebih, isu tersebut sensitif dan rentan untuk diusut secara tuntas dan pungkas.

Banyak kebijakan yang ganjil dalam KIP Kuliah bagi mahasiswa baru 2021. Selain perihal penempatan pondok mahasiswa yang menimbulkan polemik, juga kebijakan pembayaran yang justru dinilai tidak laik.

“Kurangnya koordinasi antara kampus dengan mahasiswa penerima KIP-K tentang kejelasan dana untuk mahasiswa yang ditempatkan di pondok itu menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu,” ujar Harun, mahasiswa baru KIP-K 2021.

Ia menegaskan, bagaimana bisa kampus menurunkan kebijakan wajib mondok 1 tahun, tetapi belum ada kejelasan dana untuk masuk pondok (biaya administrasi daftar ulang). Padahal mereka kebanyakan berlatar belakang membutuhkan biaya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari di Semarang. [Ed.M2 /Red. IM]

*Lidya, Kamila dan Harun adalah nama samaran, bukan nama asli.

Baca juga:  Di Balik Pembubaran Lapak Baca Gratis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here