YLBHI/ LBH dari 17 Daerah Adakan Konferensi Pers, Sepakat Dukung dan Kawal Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021

0
42
Nickmetin Erbakan Zen
Kru Magang Justisia 2021 | + posts

Semarang, Justisia.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dari 17 daerah di seluruh Indonesia adakan Konferensi Pers bersama menanggapi adanya pengesahan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang penuh pro kontra di masyarakat akhir-akhir ini, Selasa (16/11).

Acara yang dimoderatori oleh Nana, berlangsung via online zoom meeting serta live streaming youtube dengan pembahasan seputar perjuangan melawan pelecehan seksual disektor pendidikan perguruan tinggi.

Beberapa perwakilan dari YLBHI dan LBH di daerah hadir untuk memaparkan sekaligus menanggapi langsung sikapnya terhadap Permendikbudristek ini, diantaranya dari LBH Yogyakarta, Kharisma; kemudian Sandi selaku perwakilan LBH Palangkaraya; Melisa dari LBH Makassar; Resika; LBH Pekanbaru; serta Aprilia perwakilan dari YLBHI.

“Langkah konkrit untuk memutus rantai kekerasan seksual di kampus atau perguruan tinggi yang selama ini belum ada titik terangnya atau belum ada satu kampus pun yang dapat menyelesaikan penanganan kekerasan seksual ini dengan berpihak pada korban,” ujar Kharisma saat diberi kesempatan pertama menyampaikan tanggapannya.

Sandi saat berkesempatan menyampaikan paparannya tersebut menjelaskan jika pihak perguruan tinggi tidak bisa lagi mengabaikan pelecehan seksual di kampus, karena sudah ada Permendikbud ini. Sehingga dengan tegas mengatakan sudah seharusnya diawasi bersama, jangan sampai hanya sebuah komitmen tetapi tidak dilaksanakan.

“Hadirnya ketentuan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini haruslah dipandang sebagai upaya atau langkah maju untuk memberikan kepastian hukum dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi karena ini adalah pedoman dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dilingkungan kampus,” ujar Melisa saat diberi kesempatan yang sama.

“Hadirnya ketentuan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini haruslah dipandang sebagai upaya atau langkah maju untuk memberikan kepastian hukum dan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, karena ini adalah pedoman dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus,” ujar Resika saat memaparkannya dengan detail.

Adanya aturan ini menurut Aprilia (YLBHI) merasa bersyukur dan berharap jika implementasinya pada lapangan akan sesuai.

“Tinggal bagaimana tadi implementasi di lapangannya yang harus didorong, apalagi bagaimana aturan ini bisa diadopsi oleh tiap-tiap kampus. Itu hal yang paling penting yang kami minta juga berharap sih pihak-pihak kampus juga sadar untuk ini adalah aturan yang penting dan baik hanya untuk mencega dan menangani kekerasan seksual dikampus,” ujarnya dengan prihatin.

Aprilia merasa heran dengan masalah klasik yang masih saja menjadi penghambat penyelesaian pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia.

“Kita tahu ya di Indonesia kebiasaan aturannya bagus tapi implementasinya ya maaf-maaf aja, suka berbeda. Berharap ini bisa dilakukan dan diawasi tentunya,” jelas April.

Moderator acara ini pada penghujung konferensi menegaskan benang merah dari tiap-tiap poin penting yang sudah dirangkum menjadi sebuah kesepakatan bersama, yaitu:

  1. Sangat mengapresiasi dan mendukung terlaksananya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021
  2. Mendesak semua perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk segera mengimplementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 di lingkungan kampus
  3. Mendorong perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk membuat peraturan pelaksana di tiap-tiap kampus
  4. Mendorong perguruan tinggi untuk bersinergi dengan instansi-instansi terkait dalam hal ini jaringan, organisasi, komunitas dan lain lain untuk membersamai, memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban
  5. Mengajak semua elemen masyarakat Indonesia untuk mendukung dan terlibat aktif dalam proses pelaksanaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021
  6. Mengutuk segala ancaman terhadap pejuang anti kekerasan seksual di lingkungan kampus maupun publik
  7. Mendesak Pemerintah agar merespon dan menindaklanjuti segala ancaman terhadap pejuang RUU dan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini. [Red/M2]
Baca juga:  Hilangkan Persepsi Negatif, Ahmadiyah Gelar Live In Manislor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here