Warga Wadas Desak Pemerintah Jateng Hentikan Penambangan Dengan Datangi Gubernuran

0
52
Warga Wadas Desak Pemerintah Batalkan Tambang dengan datangi Gubernuran
foto warga wadas di depan kantor gubernuran Jawa Tengah. Sumber: Gempadewa
Anastya Mawar Dini
Kru Magang 2020 | + posts

Semarang, Justisia.com – Warga Wadas beserta Gerakan Masyarakat Peduli Alam Wadas (GEMPADEWA) mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah pada, Senin (21/6/2021).

Mereka mendesak pemerintah agar menghentikan rencana pertambangan dan segala bentuk proses pengadahan tanah di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Kedatangan warga Wadas beserta GEMPADEWA ke Kantor Gubernur Jawa Tengah membawa dua agenda, yaitu mengajuakan surat permohonan keterbukaan surat informasi publik dan konferensi pers penolakan warga atas rencana pertambangan di Desa Wadas, dan klarifikasi repsesivitas Polres Purworejo terhadap Kuasa Hukum warga saat 23 April 2021 di Desa Wadas.

Sementara itu, melalui pers release warga Wadas, dan GEMPADEWA mengungkapkan jika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dianggap tidak tegas karena menutupi akses informasi untuk warga Desa Wadas.

Pada tanggal 5 Juni 2020, Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor 539/29 tentang perpanjangan atas penetapan lokasi dan pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo yang memiliki jangka waktu satu tahun.

“Pada tanggal 5 Juni 2021, segala aktivitas proses pengadaan tanah di Desa Wadas tidak juga diberhentikan, padahal sudah melewati jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya,” ungkap warga Wadas dalam pers release.

Berdasarkan pers release, warga Wadas sudah melakukan penolakan penambangan bahkan sebelum terbitnya Surat Keputusan Izin Penetapan Lokasi Nomor 509/41 Tahun 2018 tentang persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Bener yang berlaku selama dua tahun.

“Munculnya nama desa Wadas dalam terbitnya izin penetapan lokasi tersebut, menunjukkan suatu sikap yang kesewenang-wenangan dari pemerintah terhadap warga Desa Wadas untuk menentukan nasibnya sendiri,” tuturnya

Penambangan di Desa Wadas dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang No 02 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

“Pertambangan batuan andesit tersebut untuk menyuplai bahan material yang digunakan untuk membangun bendungan di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo,” tambahnya dalam uraian pers release tersebut.

Hingga pada, 21 Juni 2021 penolakan terhadap penambangan di Desa Wadas terus dilakukan, setidaknya ada sekitar 16.000 orang untuk mendesak penghentian pertambangan tersebut.

Maka dari itu, melalui pers release tersebut warga desa Wadas beserta GEMPADEWA menyatakan sikap yang mendesak Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar menerima segala tuntutan warga Wadas, mengehentikan segala bentuk perampasan tanah di Desa Wadas, penghentian untuk memfasilitasi aktifitas tambang dan perusakan alam di Desa Wadas dengan dalih kepentingan umum.

Mendesak untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia, menerapkan pemerintahan yang mengedepankan kepentingan rakyat, transparan, tidak diskriminatif terhadap warga Wadas, dan menyerukan kepada publik bahwa sikap warga Wadas konsisten menolak segala rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas.(Red. sI)

Baca juga:  KBMW Desak DEMA-SEMA U Lakukan Konsolidasi Akbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here