Undang-Undang Perkawinan dalam Kacamata Kesetaraan Gender

0
10
Relasi Gender dan HAM
ilustrasi gambar sumber: kebonjambu.org
Website | + posts

Berbicara tentang kesetaran gender berati berbicara tentang laki-laki dan perempuan, bukan hanya soal perempuan saja ataupun laki-laki saja melainkan keduanya. Istilah ‘gender’ berasal dari Bahasa Inggris yang secara jelas tidak dibedakan pengertian antara kata ‘sex’ dan ‘gender’. Oleh karena itu untuk memahami konsep gender perlu terlebih dahulu untuk membedakan pemahaman antara ‘sex’ dan ‘gender’. Sex sendiri lebih dipahami sebagai perbedaan jenis kelamin secara biologis (kodrat), sedangkan gender dipahami sebagi perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau kontruksi masyarakat.

Menurut Heddy Shri Ahimsha Putra (2000), memahami bahwa istilah gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian, diantaranya: (1) Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu, (2) Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya, (3) Gender sebagai suatu kesadaran sosial, (4) Gender sebagai suatu persoalan sosial budaya, (5) Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis, (6) Gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan.

Secara umum, yang dimaksud gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan dilihat dari nilai dan tingkah lakunya. Gender bisa dipahami juga sebagai sebuah konsep sosial yang membedakan (membagi atau memisahkan) fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan, namun bukan berdasarkan perbedaan biologis (kodrat) melainkan dibedakan berdasarkan kegiatan sosial. Oleh karena itu perlu adanya suatu konsep kesetaraan gender guna memberikan peran, kedudukan dan fungsi yang sama terhadap laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial.

Sedangkan dalam pemilihan istilah “kesetaraan gender” merupakan upaya bahwa perempuan menaruh harapan dan keinginan agar boleh dan dapat memiliki peran dan kedudukan yang setara layaknya laki-laki. Setara disini sebagai bukti bahwa perbedaan biologis (kodrat) antara perempuan terhadap laki-laki begitu juga sebaliknya, bukanlah penghalang bagi keduanya untuk menunjukan aksi dan kapabilitasnya dihadapan masyarakat (ruang publik).

Dewasa ini masyarakat mulai menyadari bahwa ketidaksetaraan status dan kedudukan laki-laki dan perempuan, serta ketidaksetaraan yang merugikan perempuan dalam kebanyakan masyarakat hukum, merupakan kenyataan yang bukan hanya ditentukan secara biologis atau kodrati, tetapi lebih banyak secara sosial. Selain itu dia mengatakan bahwa ketidaksetaraan yang terkondisi secara sosial itu harus dapat diubah baik dalam tingkat individual maupun dalam tingkat sosial, kearah keadilan, kesebandingan atau kepatutan dan kesetaraan serta kemitraan antara laki-laki dan perempuan.[1]

Hal ini terlihat ketika isu kesetaraan gender terus mengemuka bersamaan dengan berbagai asumsi banyaknya masalah ketidakadilan yang dihadapi oleh kaum Wanita. Kaum feminis menganggap bahwa indikator ketidakadilan tersebut dapat disaksikan dalam berbagai bentuk tindakan diskriminatif yang dialami kaum wanita, dan indikator tersebut dijadikan senjata untuk mengangkat isu tersebut di berbagai lini kehidupan dan dijadikan program sosial yang didesain secara akademik serta disosialisasikan secara politis.[2]

Tidak terkecuali dalam ranah hukum, sering juga terjadi tumpang tindih dan berat sebelah ketika hukum itu dirasa hanya mementingkan salah satu pihak semata. Hukum dan aturan menjadi alat yang paling efektif dan efisien dalam mengontrol masyarakat, dengan sifatnya yang mengatur, memaksa dan universal (menyeluruh). Maka dari itu perlu adanya rasa saling menerima akan kehadiran hukum tersebut, guna meminimalisir segala hal yang berpotensi merugikan dan mendiskriminasikan salah satu pihak. Inilah salah satu yang menjadi titik tekan kesetaran gender yang berupaya merubah dan menghilangkan segala peraturan dalam perundang-undangan yang berpotensi membatasi dan mengurangi peran dan kedudukan perempuan. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan

Perlu diketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal hubungan antara suami dan istri kemudian menjadi sebuah keluarga menggunakan istilah ‘perkawinan’ bukan ‘pernikahan’. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Dan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menuai berbagai persoalan dan polemik, khususnya dalam kajian kesetaraan gender. Dimana peraturan-peraturan yang ada terkadang terlihat begitu pro-kesetaraan gender namun disisi lain kontra-kesetaraan gender. Kontra-kesetaraan gender dalam Undang-Undang Perkawinan berati dirasa adanya pembedaan dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam ranah hubungan suami istri yang dirasa tidak setara, seperti laki-laki sebagai suami cenderung diposisikan untuk berperan lebih di ruang publik, sementara perempuan sebagai istri lebih cenderung diposisikan berada di ruang domestik.

Hal tersebut dapat dijumpai dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) secara eksplisit mengatur pembagian peran tersebut dengan menyatakan “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Meskipun dalam Pasal 31 ayat (1) suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan bergaul dengan masyarakat.

Pembagian peran yang dikotomis antara publik dan domestik tersebut menyebabkan perempuan (istri) mengalami rasa ketidaksetaraan yang berimplikasi pada ketidakadilan, bahkan bisa berpotensi menimbulkan diskriminasi dan kekerasan gender. Pasal tersebut dirasa tidak memberikan solusi terhadap fakta sosial yang terjadi, bahwa perempuan pun juga dapat menjadi kepala keluarga, entah dalam kondisi suami yang tidak mampu mencari nafkah atau perempuan yang memilih menjadi orang tua tunggal (single parent) dan berperan mencari nafkah untuk keluarganya sendirian.

Sama halnya dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2), dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hadirnya istilah kewajiban menjadi suatu hal yang mengarah kepada kemutlakan (kepastian), bahwa suami (laki-laki) pasti melindungi dan memberikan segala keperluan rumah tangga, jika tidak mampu melakukannya maka gagal sudah ia menjadi suami. Sedangkan bagi istri (perempuan) jika ia tidak mampu dan bisa mengatur rumah tangganya dengan baik, maka gagallah ia menjadi sosok istri.

Hal demikian seolah-olah membatasi ruang dan peran antara keduanya, padahal suami juga berkewajiban untuk terlibat dan ikut campur mengatur urusan yang ada dalam rumah tangga. Begitu juga istri, berkewajiban untuk menjaga suami dari hal-hal yang membahayakan dan merusak kondisi jasmani dan rohaninya, serta ikut memberikan segala sesuatu untuk keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya. Jikalau istri sampai tidak dilibatkan dalam persoalan ini, seolah-olah istri dianggap seperti tidak memiliki kemampuan. Padahal setiap makhluk pasti memiliki kemampuan dan kelebihan masing-masing guna menunjang keberlangsungan dan keterampilan hidupnya.

Berbeda lagi dalam Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Namun pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, serta wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dilain sisi pengadilan akan memberi izin jikalau didapati seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Perizinan tersebut seolah-olah hanya mengarah kepada istri (perempuan), aturan seperti ini dirasa cenderung mendiskriminasikan pihak istri. Apalagi tidak ada aturan yang mengizinkan atau membolehkan istri untuk bersuami lebih dari seorang (poliandri). Terus yang menjadi pertanyaannya, bagaimana nasib istri jika perihal keadaan istri yang membolehkan suami berpoligami tersebut justru ada pada suami. Mulai dari suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sosok suami, suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, hingga suami yang terbukti impoten dan mandul?.

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu akan menjadi serial diskusi dan pembahasan yang cukup menarik apalagi dengan semakin maraknya gagasan tentang kesetaraan gender, apalagi lagi yang dibahas adalah seputar peraturan hukum yang ada dan masih berlaku. Melihat hukum sendiri menjadi roda penggerak yang cukup efektif dan efisien dalam mengatur tatanan dan pemahaman masyarakat.

Dilain sisi gagasan tentang kesetaraan gender sudah terlihat dan diterima eksistensinya setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tersurat diatur dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Dengan disahkannya aturan tersebut menjadi sebuah titik awal akan lahirnya peraturan-peraturan hukum yang lebih menghargai dan menjunjung kesetaraan gender serta meredam upaya terjadinya diskriminasi gender. Pada awalnya hanya mengizinkan pria menikah ketika sudah mencapai umur 19 tahun, dan wanita ketika sudah mencapai umur 16 tahun, dengan berbagai pertimbangan dan berbagai bukti akhirnya pemerintah menyetujui perubahan tersebut. Harapan dengan adanya aturan tersebut adalah untuk meminimilkan segala bentuk terjadinya diskriminasi dan kekerasan gender terutama bagi pihak perempuan (istri) dalam lingkup keluarga (perkawinan). 

Menambahkan dan juga perlu diketahui, bahwasannya gagasan tentang kesetaraan gender tidaklah bersifat mutlak dan memaksa, serta tidak bisa berlaku secara universal (menyeluruh). Dikarenakan konsep atau gagasan tentang kesetaraan gender merupakan hasil dari olah pikiran manusia yang terbentuk dari keadaan dan tatanan sosial masyarakat setempat. Dengan kata lain kesetaraan gender lebih bersifat dinamis, karena adanya perbedaan adat istiadat, agama dan budaya, bahkan bisa juga karena perjalanan sejarah, kemajuan teknologi, hingga perubahan sosial dan politik. Sehingga pembagian dan pemberian peran, kedudukan, hak dan kewajiban kepada laki-laki maupun perempuan akan lebih proporsional dan bijaksana ketika keduanya mampu menempatkan suatu (peran dan kedudukan) tepat pada tempatnya, serta adanya upaya untuk saling memahami dan menerima satu sama lain. [Red/M2]

Ditulis oleh Andre Wijaya, Anggota KKN RDR 77 UIN Walisongo Semarang


[1] L. M. Gandhi Lapian, “Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender”, (Jakarta: Pustaka Obor, 2012), hlm. 20.

[2] Hamid Fahmy Zarkasyi, “Problema Kesetaraan Gender dalam Studi Islam”, Jurnal Islamia, Volume III, No. 5, 2010, hlm. 3.

[3] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Baca juga:  Etimologi "Socius" dan "Logos"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here