UMK Masih Rendah, Aliansi Buruh Jateng Siap Kawal Sampai Menang

0
31
UMK Masih Rendah, Aliansi Buruh Jateng Siap Kawal Sampai Menang
Nickmetin Erbakan Zen
Kru Magang Justisia 2021 | + posts

Semarang, Justisia.com – Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) masih sangat rendah, aliansi buruh Jawa Tengah bersama-sama siap mengawal sampai menang dan meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh, Selasa (30/11).

Aliansi buruh tersebut adalah gabungan serikat dan federasi buruh di Jawa Tengah seperti, Konderasi Kasbi, Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan (Hukatan), Garteks, Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM), Serikat Pekerja Bank Permata (SPBP), Federasi Serikat Buruh Militan (Sebumi), SP Punkook Bersatu Grobogan (PUBG), Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (F-SERBUK), FSPIP, FSBRK, FSBPI, serta LBH Kota Semarang.

Berdasarkan press release yang dikeluarkan oleh aliansi buruh Jawa Tengah ditegaskan bahwa, apabila dalam penetapan UMK 2022 nanti Ganjar mengabaikan permasalahan upah rendah, maka gelombang aksi buruh secara besar-besaran di Jawa Tengah siap menggeruduk Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

“Apabila kebijakan yang dikeluarkan Gubernur tetap tidak adil, maka kami akan terus galang kekuatan untuk melawan. Jika Ganjar mengabaikan aspirasi buruh, maka kami akan geruduk Presiden di Istana dan wakil rakyat Gedung DPRI. Tidak ada kata menyerah dalam perjuangan sebelum keadilan terwujud,” ujar Karmanto, perwakilan aliansi buruh Jateng dalam press release tersebut.

Karmanto juga menambahkan jika negara saat ini telah dikuasai oleh oligarki, karena dikendalikan pemilik modal yang dzolim.

“Seharusnya, pemerintah malu karena telah memberi karpet merah untuk oligarki, bukan menyejahterakan malah justru sebaliknya menyensarakan rakyat. Ini sama saja menjajah negeri sendiri, kalau era kolonial buruh hanya dikasih makan, sekarang gaji buruh hanya cukup untuk makan. Apa bedanya?,” tambah Karmanto.

Selain itu, dalam press release juga disebutian, Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Konstitusi pada Kamis, (25/11/2021) lalu dengan amar Putusan Nomor 91 /PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa pembentukan UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja bertentangan dengan UU 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjangn tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 Tahun sejak di putuskan MK. Dalam salah satu point putusannya yaitu menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan UUCK selama proses perbaikan.

“Yang memiliki arti bahwa PP 36 Tentang Pengupahan tidak berlaku dan ditangguhkan dan Keputusan yang dikeluarkan oleh ndoro ganjar pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah 561/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah 2022 harus dicabut. Terlebih jika kenaikannya 0,78 % atau naik Rp 14.032, Sedangkan untuk UMK 2022 di jawa tengah berpontesi lebih buruk lagi misalnya di klaten, UMK 2022 hanya naik Rp.4.000. yang merupakan hasil keputusan dari Dewan Pengupahan Kab. Klaten,” tandas press release.

Apabila penentu kebijakan pemerintah melawan putusan MK, maka mereka telah berbuat inkonstitusional, artinya berlawanan dengan tata aturan dalam membuat UU.

Berdasarkan fenomena tersebut, aliansi buruh mengusulkan UMK 2022 menggunakan rumusan UMK 2021 + kebutuhan di masa Pandemi = UMK 2022. Karena berdasarka hasil survei, total biaya tambahan kebutuhan riil buruh di masa Pandemi sebesar Rp. 449.600.

Kemudian, aliansi buruh Jawa Tengah berharap para pemegang kekuasaan kebijakan bisa melaksanakan regulator dengan baik.

“Kami berharap, pemegang kebijakan baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, menjadi warga negara yang baik. Mereka sebagai pelaksana regulator harus benar-benar menjalankan dengan baik,” harap aliansi buruh Jawa Tengah. [Ed.Anas/Red.M2]

Baca juga:  Taslim Syahlan : "Siapapun Tidak Boleh Merepresi Perayaan Agama"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here