SK Rektor UIN Walisongo Nomor 680 Tahun 2021 Menuai Protes dari Kalangan Mahasiswa

0
1223
Zusnia Galuh Wati
Kru Magang Justisia 2021 | + posts

Semarang, Justisia.com – UIN Walisongo Semarang, menerbitkan edaran pengumuman tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Badan Layanan Umum. Melalui Keputusan Rektor Nomor 680 Tahun 2021, pada Surat Koordinator Bagian Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 3640/Un.10.0/B.1-K.2/HK.01.07/10/2021 tanggal 4 Oktober perihal Permohonan SK Tarif Penunjang Layanan Akademik Tahun 2021.

Surat tersebut berisikan tentang diberlakukannya tarif untuk beberapa layanan fasilitas ataupun jasa yang tersedia di wilayah kampus, SK yang ditandatangani langsung oleh Rektor UIN Walisongo, Imam Taufiq, pada tanggal 5 Oktober 2021 memuat beberapa keputusan sebagai berikut:

  1. Tarif layanan penunjang akademik pada Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
  2. Tarif layanan penunjang akademik pada badan layanan umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini sebagai pedoman dalam penerimaan pendapatan dan penganggaran Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
  3. Pada surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 969 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pemberlakuan tarif ini diantaranya memuat beberapa hal yang menjadi penunjang kegiatan civitas akademik UIN Walisongo dengan nominal yang berbeda-beda sesuai pada SK yang telah ditetapkannya.

Diantara yang memuat hal tersebut seperti pada layanan Pusat Pengembangan Bahasa (PPB), kemudian layanan pada lingkungan Fakultas dan Pascasarjana, Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, lalu Layanan Kopertais, Pusat Pengembangan Bisnis, Pusat Ma’had Al-Jami’ah, WMC serta Perpustakaan yang telah tercantum dalam SK dari pasal A sampai H.

Dalam SK tersebut, yang menjadi pusat perhatian dan keresahan mahasiswa ialah diberlakukannya sistem pembayaran yang akan mengikuti test Toefl – IMKA sebesar Rp150.000 bagi mahasiswa S1 pada Layanan PPB. Selain itu beberapa pasal yang dirasa merugikan yaitu pemberlakuan sewa lahan pada sekitar kampus untuk kegiatan mahasiswa, baik untuk umum, organisasi intra maupun ekstra.

Hal ini tentunya menuai protes dari seluruh kalangan mahasiswa, pasalnya penggunaan fasilitas kampus seharusnya sudah menjadi setiap hak mahasiswa karena sejak awal telah dibebankan untuk membayar uang kuliah tunggal (ukt). Sementara ini, dari birokrasi belum menyampaikan komentarnya, namun harapan dari mahasiswa atas berlakunya SK tersebut dapat direvisi kembali. [Red/M2]

Baca juga:  Rektor: UIN Walisongo Konsentrasi Menuju World Class University

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here