PTUN Semarang Putuskan N.O Atas Gugatan M. Baihaqi

0
105
PTUN Semarang Putuskan N.O atas Gugatan M. Baihaqi
Foto bersama pasca persidangan di PTUN. Sumber: LBH Semarang
Anastya Mawar Dini
Kru Magang 2020 | + posts

Semarang, Justisia.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, memutuskan N.O atau tidak diterima atas gugatan yang diajukan oleh Muhammad Baihaqi pada hari Rabu, 24 Februari 2021.

Berdasarkan UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, gugatan yang diajukan oleh Baihaqi dianggap daluwarsa melebihi ketentuan waktu pengajuan yaitu selama 21 hari.

Dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap Baihaqi semakin menguat, pasalnya Sekda Pemprov Jateng telah melanggar ketentuan dari surat menteri PAN-RB nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 yang berkaitan dengan pendaftaran CPNS.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penyandang disabilitas dapat mendaftarkan diri pada semua formasi, tetapi dari pihak Sekda Pemprov Jateng menafsirkan secara sepihak dengan mengkualifikasikan ragam jenis disabilitas pada pendaftaran CPNS tahun 2019.

Pihak Lembaga Bantuan Hukun (LBH) Semarang sudah berupaya semaksimal mungkin dalam membantu Baihaqi, bukti-bukti surat sudah secara terang benderang menjelaskan jika Baihaqi mampu menjalankan pekerjaanya dengan baik, bahkan Baihaqi juga pernah mengajar di Malaysia.

Baihaqi ternyata juga memperoleh nilai tertingi pada CPNS formasi tahun 2019, dan lolos pada tahap SKD. Tetapi ia dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Badan Kepegawaian Daearah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pers release, selama persidangan berlangsung banyak fakta yang menunjukan jika Baihaqi merupakan difabel yang kompeten, tetapi pihak Majlis Hakim berkehendak lain.

Ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatian dari persoalan tersebut, pertama bahwa Majlis Hakim bersifat Formalistis dengan tidak sama sekali menyentuh substansi diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas.

Kedua, fakta-fakta di persidangan berdasarkan bukti dan saksi ahli dari penggugat maupun tergugat menujukan jika Baihaqi adalah guru prodlfesional dan mendapatkan skor tertinggi pada tahap SKD di formasi yang didaftarnya.

Ketiga, bahwa putusan NO terhadap gugatan Baihaqi menunjukan preseden buruk terhadap para penyandang disabilitas yang kedepannya mengalami diskriminasi yang sama seperti Baihaqi.

Sementara itu, pihak LBH Semarang bersama jaringan masyarakat akan mengajukan banding dan uji materil terhadap UU no.3 tahun 2014, selain itu upaya non litigasi juga akan ditempuh dengan pengaduan kepada Komite CRPD dan Spesial Reportur PBB.[Red. PS]

Baca juga:  KH. Kafabih Lirboyo Berikan Tausiyah Saat Khotmil Qur'an ke-23 PPTQ Putri Al-Hikmah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here