Perlambatan Pembangunan Merupakan Sebuah Jalan

0
39
Perlambatan Pembangunan adalah jalan
Ilustrasi gambar sumber: elsam.or.id
M. Cahaya Prima B. S.
Kru Magang 2020 | + posts

Semarang, Justisia.com – Permasalahan agraria membawa banyak dampak terhadap rezim demokrasi di Indonesia. Menurut Iqra Anugrah sebagai peneliti di Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Informasi Ekonomi dan Sosial (LP3ES), ada empat persoalan agraria yang mendesak.

Permasalahan-permasalahan yang dimaksud yakni: Perampasan lahan, peningkatan diferensiasi kelas di kalangan petani, peningkatan kesenjangan sosio-ekonomi di daerah pedesaan, dan pengekangan terhadap sejumlah hak-hak demokrasi politik tingkat lokal. Menurutnya, permasalahan itu lah yang harus dipikirkan bersama untuk menemukan cara mengatasinya.

Misalnya dalam kasus yang terjadi di Urutsewu, Surokonto, Kendal yang disebut-sebut sebagai konflik agraria. Padahal jika kita telaah, satu hal yang disebut konflik ketika dua atau lebih pihak yang setara saling melalukan perlawanan. Namun dalam kasus ini merupakan permasalahan antara dua entitas yang jauh berbeda yakni warga setempat dengan TNI.

Penggantian penyebutan seperti itu dapat dikatakan  bagian dari depolitisasi masyarakat. Depolitisasi dalam artian melemahkan kesadaran politik warga negara. Jadi, penyebutan apa yang terjadi di Urutsewu sebagai konflik lahan merupakan sebuah kejahatan.

Potret permasalahan serupa pun terjadi diberbagai tempat. Pemerintah memandang ruang pertanian di Jawa Tengah sebagai hal yang tidak efisien dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kerja kapitalisme untuk mengakumulasi keuntungan. Terlebih didukung oleh berbagai ekspansi industri seperti PLTU, dan proyek infrastruktur lain.

Di samping itu, dampak dari kapitalisme terhadap para petani dan lingkungan juga amat besar. Menurut Karl Marx para petani yang lahannya dirampas hanya memiliki tenaga yang melekat pada tubuhnya. Tidak hanya itu, mereka tidak otomatis menjadi pekerja bagi kapitalisme, tapi pertama mereka terlempar dulu dalam bursa cadangan buruh murah.

Begitu pun dengan lingkungan. Banjir yang ditimbulkan karena tanah resapan yang sudah berkurang. Lapisan ozon yang menipis dan efek rumah kaca yang meningkatkan suhu bumi pada tiap tahunnya.

Dari kondisi ini, kapitalisme mendapatkan keuntungan ganda. Surplus modal berupa tanah beserta sumber daya alam untuk industri dan surplus tenaga kerja berupa tumpukan cadangan buruh murah untuk proses produksi.

Dalam proses kapitalisme, pemerintah pun turut serta di dalamnya. Dalam sektor infrastruktur Indonesia bahkan memiliki lembaga sendiri untuk upaya ini, namanya adalah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Lembaga ini bekerja untuk memastikan percepatan pembangunan berbagai proyek strategis nasional (PSN).

Adanya percepatan pembangunan, pemerintah selalu berdalih untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal keuntungannya hanya mengucur pada pemilik modal dan orang-orang dalam Lembaga tersebut.

Sementara itu masyarakat harus menerima kucuran distribusi kerugian yang tak berhenti-berhenti. Bentuknya, mulai dari perampasan lahan, kerusakan lingkungan, intimidasi, kehilangan mata pencaharian bahkan kriminalisasi.

Menurut Karl Polayi permasalahan seperti itu dapat diperlambat dengan cara Gerakan-gerakan ganda (double movements) yakni gerakan-gerakan pasar akan ditandingi oleh bentuk gerakan tandingan (counter movements). Maksudnya ialah gerakan ekspansi dapat diperlambat dengan gerakan tandingannya agar jalan ke arah yang berbeda (Gerakan rakyat untuk memperlambat pembangunan).

Gerakan perlambatan pembangunan ini merupakan cara yang paling rasional dilakukan oleh masyarakat terutama buruh tani. Perlambatan pembangunan menjadi hal yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dan lingkungan dari kerusakan yang semakin parah akibat percepatan pembangunan.

Baca juga:  Lembaga Keuangan Syariah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here