Pengaturan dan Pengawasan Bank di Indonesia Sebelum Berdirinya OJK

0
20
Pengaturan dan Pengawasan Bank di Indonesia Sebelum Berdirinya OJK
Sumber gambar: amarthablog.com
Sonia Khotmi Rosalina
+ posts

Justisia.com – Sebelum berdirinya OJK, untuk tercapainya sebuah sistem perbankan yang sehat dan stabil, bank dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengaturan dari Bank Indonesia yang bertindak selaku bank sentral. Dalam kedudukan sebagai Bank Sentral, BI mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa dan kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Tolak ukur kestabilan aspek nilai rupiah terhadap barang dan jasa adalah perkembangan laju inflasi yang diukur secara berkala, sementara aspek nilai rupiah terhadap mata uang lain adalah perkembangan fluktuasi nilai rupiah terhadap valuta asing lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tiga tugas. Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pelaksanaan kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro dan berpengaruh besar pada aktivitas perekonomian masyarakat. Dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2004, kebijakan moneter Bank Indonesia harus dilakukan secara transparan dan berkelanjutan agar dapat disesuaikan dengan kebijakan fiskal dan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah sehingga mampu menciptakan kondisi ekonomi yang baik.


Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efektif dan efisien serta cepat dan aman diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter.

Sehubungan dengan hal itu, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan berbagai cara seperti menetapkan penggunaan alat pembayaran dan mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Berdasarkan Undang- Undang, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi bank seperti memberikan dan mecabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkan peraturan di bidang perbankan, melakukan pengawasan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenakan sanksi kepada bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan ketiga tugas tersebut harus dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan karena ketiganya saling terikat sehingga akan dapat tercapai tujuan Bank Indonesia.

Pengawasan dalam perbankan adalah pengawasan kepatuhan dan pengawasan berbasis resiko. Pengawasan kepatuhan adalah memantau kepatuhan bank dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai perbankan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia dan memastikan pengelolaan kegiatan perbankan dilakukan dengan benar.

Pengawasan berbasis resiko merupakan pengawasan yang berorientasi ke depan, dengan memfokuskan pada resiko-resiko yang melekat pada kegiatan bank dan sistem pengendalian resiko. Dalam pengawasan ini, lembaga pengawas sangat dimungkinkan untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang berpotensi muncul pada bank.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank meliputi pengawasan tidak langsung (off-site supervision) atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung (on-site supervision) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan. Pengawasan tidak langsung dilakukan terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank. Pengawasan langsung dilakukan dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki tiga macam pengawasan.

Pertama, pengawasan normal. Pengawasan Normal adalah pengawasan terhadap bank yang tidak memenuhi kriteria dari penilaian bank yang memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana ditetapkan untuk status pengawasan intensif dan status pengawasan khusus.

Kedua, pengawasan intensif. Pengawasan Intensif adalah peningkatan proses pengawasan bank yang semula berada dalam pengawasan normal dengan tujuan untuk memulihkan kondisi bank. Pemulihan ini dilakukan dengan tindakan pengawasan yang sesuai dengan permasalahan bank.

Ketiga, pengawasan khusus. Pengawasan Khusus adalah peningkatan proses pengawasan bank yang semula berada dalam pengawasan normal atau intensif dengan tujuan untuk memulihkan kondisi bank. Pemulihan ini dilakukan dengan tindakan pengawasan yang sesuai dengan permasalahan bank.

Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank dilakukan sampai pendirian Otoritas Jasa Keuangan disahkan dalam undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2011, fungsi, tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan pada perbankan, beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Dengan peralihan tugas, fungsi dan wewenang pengaturan perbankan, maka Otoritas Jasa Keuangan menjadi lembaga yang independen tanpa campur tangan pihak lain dalam menjalankan perannya sebagai pengatur dan pengawas perbankan di Indonesia.[Red.Sonia/Ed.Hikmah]

DAFTAR PUSTAKA
Arie, Siti Sundari, Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011. 
Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
Pikahulan, Rustam Magum, Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan: Volume 1 Nomor 1, Maret 2020.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Baca juga:  Jenis Kelamin Bukan Penentu Keadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here