Nestapa Jamaah Ahmadiyah Desa Purworejo

0
33
Nestapa Jamaah Ahmadiyah Desa Purworejo
sumber foto: beritagar.id
Jamilatul Fauziah

Jamaah Ahmadiyah Indonesia kerap mengalami situasi tidak menyenangkan. Diserang, dijarah, persekusi, penghancuran dan penyegelan rumah ibadah. Seperti yang terjadi pada Masjid Al-Kautsar di Kendal. Terkendala izin sejak 2004 silam.

Semarang, Justisia.com – Pada 23 Mei 2016 dini hari, Masjid Al-Kautsar milik Jamaah Ahmadiyah di Desa Purworejo, Kendal mengalami pengrusakan dan penghancuran oleh masa tidak dikenal. Sebelumnya pada tahun 2014 silam, Masjid tersebut pernah disegel oleh masa. Tetapi Ta’zis nekat membuka segel tersebut agar Jamaah yang lain dapat menggunakannya untuk beribadah. Oleh karena tindakannya, Ta’zis justru dilaporkan oleh beberapa oknum dan sempat ditahan di Polres Kendal.

Masjid bernama Al-Kautsar tersebut sebenarnya telah mengantongi sertifikat dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak awal dibangun pada 2004. Namun, pembangunan mangkrak atau sering berhenti karena kerap mendapat penolakan dari warga. Hingga kini, rumah ibadah tersebut hanya menyisakan puing-puing bangunan yang sudah tidak bisa digunakan kembali.

Permasalahan itulah yang pada saat ini juga dihadapi oleh para Jamaah Ahmadiyah di Desa Purworejo. Meskipun mereka adalah warga asli Purworejo, namun baginya bukan suatu hal yang mudah untuk mendapatkan hak yang sama guna mendirikan bangunan masjid untuk tempat mereka ibadah.

“Awal kami mendirikan Masjid di desa ini banyak kendala yang kami hadapi, kami dioper sana sini buat bikin IMB, tapi kami tetap ikuti dan Alhamdulillah kami mendapatkan izinnya. Tetapi tetap aja ada hal dibuat-buat biar kami tidak melakukan pembangunan Masjid dan hal itu sudah biasa terjadi saat kami melakukan pembangunan”, tutur Ta’zis.

Perlu diketahui bahwa adanya IMB seharusnya menjamin keamanan didirikannya Masjid Jamaah Ahmadiyah, bukan justru menimbulkan konflik antar warga maupun pemerintah terkait keberadaan rumah ibadah itu.

Puncak Intoleransi

“Adanya fatwa MUI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah sebagai aliran yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta menghukumi orang yang mengikutinya sebagai orang yang murtad (keluar dari Islam) yang mana diperkuat lagi dengan surat edaran Departmen Keagamaan pada tanggal 20 September 2014 semakin menyudutkan kami sebagai Jamaah Ahmadiyah, ya kan tau sendiri Mbak apapun fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti wajib ditaati, nah hal itulah yang menjadikan kami semakin tersudutkan”, tutur Ta’zis.

Adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut pada mulanya memberikan masalah baru bagi Jamaah Ahmadiyah dimana keberadaannya sangat dikecam oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pihak Ahmadiyah beberapa kali mencoba untuk melakukan mediasi sebagai bentuk upaya penyelesaian masalah, akan tetapi dari pihak pemerintah maupun masyarakat tidak memberikan kesempatan bagi Jamaah Ahmadiyah untuk melakukannya.

“Kami sebagai Jamaah Ahmadiyah ndak pernah diberi kesempatan untuk melakukan dialog dengan pemerintahan sampai saat ini pun. Jadi kesalahpahaman masyarakat ataupun pemerintah tentang ajaran Ahmadiyah sering saja terjadi karena tidak banyak orang yang mengerti tentang ajaran kami yang sebenarnya sama juga kok dengan ajaran Islam pada umumnya”, ucap Ta’zis.

Baca juga:  Warga Cakrawala Melawan Keadaan (1)

Setelah dikeluarkan edaran Departmen Keagamaan tentang pernyataan sesatnya aliran Ahmadiyah, memberikan dampak pada penyegelan Masjid Al-Kautsar milik Jamaah Ahmadiyah. Buku-buku ajaran yang ada di rak-rak di dalam Masjid porak-poranda, kayu-kayu menyilang terpaku menutupi jendela dan pintu, para Polisi berjaga ketat mengawasi sudut-sudut rumah ibadah tersebut.

“Saya akhirnya membuka segel kayu yang ditancapkan dengan paku di pintu Masjid, saya dan Jamaah yang lain kan memiliki hak untuk melakukan ibadah di Masjid itu, kenapa harus disegel. Mereka juga menghalang-halangi saya dan membawa saya ke Polres Kendal”, tutur Ta’zis.

Ta’zis yang pada masa itu masih menjadi ketua cabang Jamaah Ahmadiyah dibawa ke Polres Kendal usai berusaha membuka segel pintu bangunan ibadah tersebut. Beliau disudutkan dengan berbagai pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa pihak, serta dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk menutup segala aktifitas Jamaah Ahmadiyah yang dilakukan di Masjid tersebut pada saat proses pemeriksaan berlangsung.

“Saya diperbolehkan pulang setelah jam satu dini hari, setelah proses intimidasi selesai dan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan untuk menutup semua kegiatan Jamaah Ahmadiyah. Tapi saya kekeh ndak mau saya. Nah karena saya tetep kekeh ndak mau dan mungkin mereka juga sudah capek memaksa saya sepertinya, barulah saya diperbolehkan pulang”, ujar Ta’zis.

Baginya tindakan yang dilakukan oleh pihak Aparat Keamanan cukup disayangkan, karena sepatutnya Aparat Keamanan memberikan pengayoman terhadap masyarakat, bukan justru mengintimidasi maupun memaksakan kehendak untuk menyetujui pernyataan.

Kemudian tindakan intoleransi lagi-lagi terjadi pada Jamaah Ahmadiyah di Desa Purworejo, tindakan yang dilakukan pada 23 Mei 2016 adalah tindakan terparah yang diterima oleh Jamaah Ahmadiyah selama beberapa dekade terakhir.

“Pada malam hari saat hujan deras melanda desa kami sekitar jam sepuluhan malam, salah satu Jamaah Ahmadiyah dari desa sebelah mendatangi rumah saya, dia bilang ke saya kalau Masjid Al-Kautsar udah hancur. Saya kaget karena kami Jamaah Ahmadiyah sudah tidak ada lagi ketegangan dengan pihak-pihak manapun”, tutur Ta’zis.

Pada jam 10 malam setelah mendapat kabar dari salah satu Jamaah tentang keadaan Masjid, Ta’zis tergopoh-gopoh menaiki sepeda motornya menuju rumah ibadah yang jaraknya sekitar 400-meter dari rumahnya. Kaget bukan kepalang saat Ta’zis melihat bangunan Masjid sudah hancur dan menyisakan puing-puing bangunan yang berceceran. Tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut merupakan tindakan kriminal yang sudah semestinya diganjar hukuman, akan tetapi sayangnya permasalahan tersebut tak diusut tuntas.

Pasca Penyegelan dan Pengrusakan Kondisi Desa Purworejo seperti Desa Mati

“Dulu desa ini sepi, sepinya kaya desa yang mati. Kejadian seperti itu terjadi dua kali. Waktu penyegelan dan penghancuran Masjid. Begitupun dengan tetangga-tetangga saya. Ya saya paham si mereka bukannya tidak peduli, hanya saja mereka tidak ingin mengikut campuri permasalahan ini”, tutur Ta’zis.

Baca juga:  Adakah Toleransi Beragama di Ujung Barat Pulau Jawa?

Namun dengan berjalannya waktu setelah adanya kejadian tersebut, pihak warga Desa Purworejo maupun Jamaah Ahmadiyah mulai bangkit. Pihak warga pun mulai menyadari bahwa Jamaah Ahmadiyah adalah bagian dari warga Purworejo, sehingga mereka menerima perbedaan dan keberadaan Jamaah Ahmadiyah yang mana tidak lepas dari sikap kelompok Ahmadiyah yang tidak pernah menanggapi penolakan masyarakat dengan tindakan kekerasan sehingga masalah yang terjadi tidak berkelanjutan.

“Dengan berjalannya waktu kami diterima warga setempat Mbak, hal ini tidak lepas dari prinsip yang selalu diajarkan oleh Imam Besar kami. Beliau selalu mengajarkan kepada kami untuk jangan pernah melakukan kekerasan dan berlemah lembut pada setiap orang, makanya lama kelamaan kami dapat diterima dilingkungan ini”, begitulah penuturan Ta’zis.

Banyak kegiatan desa yang melibatkan Jamaah Ahmadiyah. Bahkan, adik kandung dari Ta’zis dipercaya dan dipilih sebagai ketua RT. Hal ini membuktikan jika warga sekitar mulai terbuka dengan Jamaah Ahmadiyah yang ada di sana dan menepis anggapan jika Ahmadiyah terdiri dari orang-orang ekstrim.

Sekitar 400 meter dari rumah Ta’zis, Masjid Al-Kautsar milik Jamaah Ahmadiyah didirikan. tidak akan ada yang menyangka bila itu adalah rumah ibadah, karena bentuk bangunannya sudah hancur, menyisakan beberapa puing tiang dan dinding yang masih berdiri kokoh.

“Bangunan ini dulunya hancur Mas, Mbak, sampai ke belakang sana”, tutur Ta’zis sembari menunjuk sebuah bagunan kecil yang tergembok.

Bangunan Masjid dihancurkan semuanya tanpa menyisakan satu ruang. Mereka pun berjalan menuju bangunan yang sedang dibuka gemboknya oleh Ta’zis. Saat memasuki ruangan itu, mereka melihat ruangan yang besarnya mungkin hanya sekitar empat kali lima meter. Bangunan tersebut sangat sederhana dindingnya bercat putih dengan satir yang menjulang di bagian belakang untuk membatasi antara Jamaah perempuan dan laki-laki. 

Klarifikasi Pihak Pemerintah Desa

Terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Jamaah Ahmadiyah, pernyataan lain disampaikan oleh Kundhori selaku Perangkat Desa di Desa Purworejo. Dalam penyampaianya, Beliau mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan diskriminasi ataupun intoleransi terhadap pihak minoritas di desanya, mereka hanya meluruskan sebagaimana mestinya.

“Ada beberapa sebab yang menyebabkan masyarakat di desa ini menolak pembangunan Masjid oleh kelompok Ahmadiyah, masyarakat beralasan di desa kami udah ada Masjid, kenapa harus dibangun lagi, selain itu sebelumnya pihak tokoh Ahmadiyah pernah melakukan perjanjian hitam di atas putih Mbak untuk tidak meneruskan pembangunan Masjid itu, makanya warga marah. Selain itu Mbak, Jamaah Ahmadiyah di sini juga gak banyak kok Mbak, hanya tiga KK saja, jadi tidak perlulah dibangunkan Masjid baru, toh kita sama-sama Islam”, tutur Kundhori saat ditemui di Balai Desa Purworejo.

Selain penyebab tersebut, menurut Kundori penyebab lain yang menjadikan warga setempat menolak keras keberadaan Masjid tersebut adalah adanya isu dijadikannya desa tersebut menjadi wilayah pusat pengembangan Ahmadiyah di Jawa. Entah dari mana isu itu beredar, yang pasti adanya isu tersebut semakin menentang keras keberadaan rumah ibadah milik Jamaah Ahmadiyah.

Baca juga:  Ritual Malam 1 Suro di Traji Temanggung : Mengapa Harus Dipercaya?

Tetapi terlepas dari konflik itu semua, Kundhori mengatakan bahwa masyarakat Desa Purworejo sudah tidak mempermasalahkan keberadaan warga yang menjadi kelompok Ahmadiyah, mereka bersosialisasi sebagaimana masyarakat pada umumnya.

“Di desa kami sekarang sudah aman Mbak, sudah tidak ada lagi persinggungan permasalahan tentang keberadaan Masjid itu. Untuk keberadaan Jamaah Ahmadiyah juga kami terima dengan selayaknya warga pada umumnya. Bahkan adik Ta’zis saja jadi Ketua RT di sini, saya pun juga terkadang beli kayu di tempatnya Mbak, begitupun warga yang lainnya juga”, tutur Kundhori.

Menurut salah satu warga Desa Purworejo yang tak sengaja kami temui di teras Masjid desa yang letaknya berada di belakang rumah Ta’zis. Kami sedikit berbincang tentang keberadaan Jamaah Ahmadiyah maupun Masjid Al-Kautsar. Sebut saja Joko, salah satu warga Desa Purworejo yang tidak sengaja kami temui di tempat tersebut. Joko juga mengutarakan hal yang sama dengan Kundhori. Dalam pernyataannya, joko mengatakan bahwa di Desa Purworejo saat ini tidak ada lagi konflik yang menjadikan ketegangan antar kelompok masyarakat.

“Masyarakat yang menjadi Jamaah Ahmadiyah di desa ini hidup berdampingan dengan baik dengan masyarakat lainnya kok Mbak, tidak ada ketegangan diantara kami. Kami bersosialisasi sewajarnya saja Mbak, cuma ya saling menghargai aja, enggak menyinggung-nyinggung masalah Aqidah karena itu sangat sensitif untuk dibahas”, tutur Joko.

Selain penuturan tersebut, joko juga mengutarakan bahwa pembangunan Masjid Jamaah Ahmadiyah akan mendapat penolakan keras dari warga karena menurutnya satu Masjid sudah cukup menampung seluruh warga muslim di desanya, sehingga tidak perlu lagi membangun Masjid.

Bagi Ta’zis, warga desa sudah sangat menerima keberadaan Jamaah Ahmadiyah di desa tersebut. Akan tetapi, untuk keberadaan tempat ibadah yang telah mereka bangun sampai saat ini masih saja mendapat penolakan dari warga. Sehingga perbaikan bangunan Masjid tersebut tidak dapat dilakukan, dan menjadikan kendala bagi Jamaah Ahmadiyah untuk melakukan ibadah.

Kasus penyegelan dan penghancuran Masjid Al-Kautsar adalah satu dari banyak contoh kasus bentuk intoleransi terhadap komunitas minoritas yang ada di Indonesia. Di Kuningan Manislor misalnya, terdapat 7 Masjid Jamaah Ahmadiyah yang pernah dihancurkan oleh masa tidak dikenal. Penolakan pembangunan Gereja di Tlogosari dan Aceh menambah daftar tidak terjaminnya hak untuk beribadah setiap warga negara yang dijamin konstitusinya.

Ta’zis berharap agar semua agama dapat hidup damai tanpa ada kebencian diantara umat manusia. Sehingga, tidak ada lagi permasalahan intoleransi ataupun dekriminasi yang merugikan pihak-pihak yang menjadi sasaran tindakan tersebut, karena perbedaan prinsip ataupun agama bukanlah penutup persaudaraan antar manusia. [Red/M2]

Tulisan ini merupakan buah karya peserta Workshop Serikat Jurnalistik untuk Keberagaman 2021 yang diselenggarakan di Surakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here