Menyoal Pola Pembatasan Kebebasan Berekspresi: Telaah Perspektif HAM dan Hukum

0
77
Dokumentasi tim Justisia
M. Lutfi Nanang Setiawan
Kru Magang 2020 | + posts

Semarang, Justisia.com – Kebebasan berekspresi tidak hanya dimaknai sebagai medium penyampaian ide-ide dan opini secara bebas, baik melalui lisan atau tulisan. Akan tetapi kebebasan berekspresi merupakan sarana penting bertukarnya ide-ide dan pandangan dalam suatu tempat dan waktu, sebagai pemantik dan pendukung terwujudnya keragaman publik dan salah satu alat yang tepat untuk mencapai perubahan dalam masyarakat.

Merupakan hak bagi setiap individu yang hidup di bawah naungan negara hukum untuk mengekspresikan, mempromosikan dan membela pandangan secara bebas, tidak terkecuali kelompok minoritas atau orang yang memiliki pendapat berbeda dan menggeluti di isu-isu sensitif. Kebebasan berekspresi tidak terbatas sebagai partisipasi dalam bentuk demonstrasi, tetapi sudah menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari (Laporan Kontras; 2019).

Dewasa ini, tantangan global seperti ancaman keamanan, ketidakstabilan politik, institusi politik dan pemerintahan yang rapuh, kondisi iklim yang keras, ketimpangan dan diskriminasi serta pembatasan akses terhadap keadilan adalah faktor-faktor yang berkontribusi menghambat kebebasan berekspresidi suatu wilayah. Hal itu juga yang menjadi alasan kualitas kebebasan berekspresi menjadi salah satu topik problematik yang membayangi situasi demokrasi dan penegakan hukum, terutama di Indonesia.

Tantangan global tersebut mulai memuncak dan membulat semenjak pandemi menyelimuti sejumlah negara di belahan dunia, termasuk Indonesia. Tidak sedikit, kritik atau protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19 kerap direspon secara reaktif, bahkan disikapi dengan perlakuan represif oleh pemerintah, ‘agen-agen’ pendukung pemerintah dan buzzer politik.

Kritik yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan juga kebebasan akademik harus tetap dihormati oleh pemerintah bahkan di saat pandemi sekalipun. Pemerintah tidak boleh melakukan praktek pengecualian dan pemakluman (rule of exception) selama pandemi. Kebijakan pemerintah harus tetap berjangkar pada prinsip-prinsip Rule of Law dan Hak Asasi Manusia (Mirza Satria, 2020).

Jaminan Konstitusional

Pada pemerintahan Presiden Jokowi, kasus-kasus pembungkaman kebebasan berekspresi dan pelarangan atas kebebasan berkumpul masih terus terjadi. Kasus-kasus tersebut seringkali dihadapi oleh kelompok-kelompok yang distigma, seperti pembubaran diskusi mahasiswa Papua atau diskusi-diskusi mengenai peristiwa 1965 atau kegiatan-kegiatan yang dianggap mengganggu ‘nama baik’ pemerintah.

Dengan dalih memerangi hoax, ujaran kebencian dan bentuk-bentuk politisasi identitas, pemerintah cenderung menggunakan cara-cara otoriter dengan memperluas sasaran kriminalisasi melalui pemberlakuan UU ITE, pelarangan kegiatan dan bentuk-bentuk sensorship lainnya. Tindakan ini tidak hanya melanggar kebebasan berekspresi sebagai kategori HAM yang selayaknya menjadi hak bagi setiap individu, tetapi turut memutus dan membungkam keragaman publik, sebagai ejawantah demokrasi.

Secara umum, kebebasan berekspresi di Indonesia mendapatkan jaminan yang cukup kuat seperti termaktub dalam konstitusi tertinggi kita, Pancasila dan UUD 1945. Di Indonesia, jaminan konstitusional terhadap hak ini muncul antara lain dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 28 F UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan:

  1. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
  2. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Garansi undang-undang dalam menjamin kebebasan berekspresi tidak hanya terbatas pada tataran hukum regional.  Kerangka hukum internasional melalui International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) turut serta menegaskan bahwa negara harus menghormati dan memastikan bahwa hak-hak sipil dan politik harus dinikmati oleh segenap warga negara. Pernyataan ini dapat ditemui dalam Pasal 2 ICCPR.

Selanjutnya, Pasal 26 dari instrumen yang sama turut menegaskan bahwa negara harus memastikan ruang kesetaraan di mata hukum dan perlindungan hukum yang setara. Dalam artian, isu perlindungan, pencegahan, penghapusan hukum yang diskriminatif, larangan diskriminasi dan jaminan agar ragam kelompok identitas seksual ini juga harus menjadi kewajiban inti dari Pemerintah Indonesia.

Bercermin pada realitas jaminan hukum di atas, negara sebagai subjek pemegang kendali hukum -selain menerbitkan diktat untuk mencapai suatu keadilan dan kesejahteraan- juga berkewajiban untuk mewujudkan iklim harmonis dengan setidaknya melaksanakan tiga tindakan dalam lanskap kebebasan berekspresi. Secara tidak langsung, konstitusi memuat mengenai kewajiban negara dalam Hak Asasi Manusia, yaitu: to respect (kewajiban menghormati), to protect (kewajiban melindungi) dan to fulfil (kewajiban memenuhi) (Sandra Moniaga, 2020).

Sebaliknya, saluran negara melakukan pelanggaran HAM secara mekanis bisa terjadi melalui tiga bentuk tindakan. Pertama, negara melakukan kekerasan dengan tindakan (by commission). Kedua, negara melanggar HAM dengan melakukan pembiaran (by omnition). Ketiga, negara berpotensi melakukan pelanggaran dengan membuat produk yang membatasi bahkan melanggar hak asasi manusia (by judicial).

Kebebasan Berekspresi dalam Pusara Pandemi dan Represi

Lingkungan pendidikan kerap kali menjadi sasaran pelanggaran pembatasan kebebasan berpikir, berkumpul dan berekspresi. Tidak terkecuali hiruk pikuk politik elektoral yang ikut berdampak pada pembatasan hak-hak yang sudah disebut di atas. Merupakan ironi pelik, jika pendidikan sebagai salah satu wadah bertukarnya ide dan pandangan serta pergumulan dialektika intelektual terpaksa dibatasi dan direspon seketat mungkin.

Jelas instrumen ini mengingkari norma dan cita ‘reformasi’ sendiri. Kerap kali, banyak golongan dan kelompok yang menyatakan bahwa reformasi adalah babak baru Indonesia pasca Orde Baru yang 32 tahun lamanya di bawah rezim Soeharto yang otoriter dengan melibatkan dominasi aparat keamanan seperti ABRI, polisi dan TNI.

Justru, reformasi yang sudah berlangsung sedemikian remaja terpaksa mengalami iklim yang sama dengan pra-reformasi. Praktik penyelenggaraan kebijakan dan institusi pemerintah dan politik yang masih jauh dari integritas dan kapabilitas mengingatkan kembali akan bayang-bayang dan memori rezim Orba di bawah kepemimpinan Soeharto.

Hal yang menjadi catatan lain adalah respon unsur Pemerintah atau negara lainnya terhadap praktik pelanggaran tersebut. Minim sekali terdengar adanya evaluasi atau perintah untuk menghentikan praktik ini dari Presiden sebagai pimpinan langsung Kapolri. Juga tidak ada peringatan dari DPR yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap Pemerintah. Ketiadaan check and balances ini tentu memberi pesan kepada publik bahwa apa yang dilakukan Kepolisian bukan sebuah kesalahan dalam negara hukum Indonesia (Asfinawati, 2020).

Uraian di atas memberikan gambaran yang sama ketika ditinjau dari aktor pelanggar pembatasan kebebasan berekspresi (baca: HAM). Sepanjang lima tahun belakangan (2014 hingga 2018), merujuk Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla KontraS tahun 2019, polisi masih menjadi institusi yang dominan terlibat. Disusul dengan TNI, yang seharusnya menjaga jarak dengan permasalahan sipil.

KontraS sejalan dengan yang dikemukakan BPS, bahwa ketika indeks demokrasi meningkat, justru variabel di dalamnya, yaitu kebebasan berekspresi dan berkumpul menurun. Restriksi atas kebebasan berkumpul, berpikir dan berpendapat menunjukkan keprihatinan, alat negara masih digunakan untuk tindakan-tindakan tersebut.

Pelarangan dan pembubaran merupakan tindakan dominan yang kerap terjadi dalam peristiwa pembatasan kebebasan berekspresi. Merujuk pada Laporan Penelitian Situasi HAM dan Kebebasan Berkumpul yang diterbitkan oleh KontraS pada tahun 2016, terdapat tren yang menguat untuk membatasi ruang ekspresi termasuk restriksi khusus terhadap hak berkumpul secara damai dalam rentang tahun 2015 hingga 2016. Ditemukan setidaknya tiga pola yang berulang:

  1. Pola pembatasan hak berekspresi dan berkumpul menggunakan restriksi aparat penegak hukum yang tidak terukur
  2. Pola pembatasan hak berkumpul diarahkan secara khusus kepada kelompok-kelompok sipil yang sebenarnya tengah menggunakan hak konstitusinya untuk menyeimbangkan diskursus negara
  3. Ketiadaan mekanisme akuntabilitas negara yang efektif mampu memberikan keadilan kepada korban, ketika masyarakat sipil mencoba menguji ruang-ruang akuntabilitas internal dan eksternal terhadap praktik pembubaran paksa dari kebebasan berekspresi (dan berkumpul) di beberapa kasus.

Seiring bertambahnya tahun, kasus pembatasan kebebasan berekspresi (dan berkumpul) kian menunjukkan grafik yang signifikan naik. Fenomena itu dapat ditelusuri melalui tahun-tahun akhir masa pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi. Memasuki tahun 2017, tindakan represif yang membatasi kebebasan dalam berekspresi menunjukkan babak baru dengan ditemukannya peristiwa pembatasan kebebasan berpikir di lingkungan kampus dengan kecenderungan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2017 terjadi setidaknya 7 peristiwa demikian, sedikit lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya 2014 (nihil), 2015 (1) dan 2016 (3). Bentuk-bentuk pembatasan tersebut umumnya berupa tindakan pembubaran paksa aksi-aksi yang memojokkan pihak kampus maupun pelarangan diskusi yang berkenaan dengan pembahasan ideologi tertentu.

Memasuki tahun 2019 hingga 2021, kasus pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul ikut menyumbang jumlah kasus tahun-tahun sebelumnya, yang secara yuridis sebagai negara hukum belum ditanggapi secara efektif dan baik. Kesannya, pemerintah abai terhadap hak setiap individu. Dengan dalih stabilitas keamanan dan ketertiban umum, hak atas masyarakat untuk bebas berekspresi dan berkumpul akan menjadi sah dan legal untuk dilanggar atau dikorbankan.

Di rentang tahun itu, hampir seluruh negara di belahan dunia dilanda pandemi Covid-19. Secara serentak, negara termasuk Indonesia menetapkan Status Darurat Bencana pada 29 Februari 2020, disusul melalui Keppres pada tanggal 31 Maret 2020 tentang Status Darurat Kesehatan hingga kemudian mengeluarkan Keppres 12/2020 tentang Status Darurat Bencana Nonalam pada tanggal 13 April 2020.

Sehari sebelum darurat kesehatan ditetapkan, Presiden dalam rapat terbatas yang tersiar luas menyatakan bahwa darurat kesehatan masyarakat perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Meskipun darurat sipil tidak terjadi diberlakukan, tetapi mengingat pernyataan Presiden mengingatkan akan kecenderungan pendekatan keamanan dalam situasi darurat.

Pendekatan keamanan pada umumnya beresiko mengurangi bahkan menghilangkan hak asasi manusia khususnya hak-hak terkait kebebasan sipil. Instrumen HAM sendiri yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik memberi kemungkinan adanya pengurangan HAM dalam kondisi darurat, yaitu adanya ancaman terhadap kehidupan bangsa dan keberadaannya (Asfinawati, 2020).

Peristiwa pengurangan kebebasan selama wabah Covid-19 mengingatkan akan prinsip utama hukum pidana yaitu tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Dalam konteks Covid-19, prinsip legalitas perlu dilihat dalam soal yang lebih luas yaitu negara hukum atau rule of law, alih-alih semata prinsip keberlakuan suatu hukum pidana.

Apa yang hilang dalam konstitusi adalah ‘keselamatan’. Instrumen HAM khususnya Kovenan Hak Sipil Politik dalam pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak berkumpul secara damai maupun hak berserikat mencantumkan keselamatan sebagai salah satu unsur pembatasan. Prinsip Siracusa menerjemahkan keselamatan publik sebagai perlindungan terhadap bahaya untuk keamanan orang, untuk hidup mereka, atau integritas fisik, atau kerusakan parah terhadap benda milik mereka.

Selain aspek keselamatan, konsep yang sering dicampuradukkan dengan keamanan sosial adalah ketertiban publik. Kembali berpijak pada prinsip Siracusa “public order“, dapat didefinisikan sebagai keseluruhan pengaturan yang memastikan berfungsinya masyarakat, atau sebagai seperangkat prinsip mendasar yang menjadi pondasi masyarakat. Penghargaan pada HAM adalah termasuk ketertiban publik.

Dari sini dapat ditelusuri, alasan di balik semakin meningkatnya tindakan represi di tengah masa pandemi karena walaupun pemerintah tidak jadi menetapkan status darurat keamanan atau mencoba keluar dari darurat keamanan dengan mengubah sistem yang lebih humanis, tetapi bayang-bayang darurat keamanan masih begitu masif diterapkan dan ditegakkan.

Pemerintah Indonesia perlu mengubah paradigma dan pelaksanaan situasi darurat terkait wabah Covid-19. Tentu tidak hanya berhenti pada tahap konseptual dengan pemberlakuan kebijakan atau Undang-undang, implementasi secara praktikal melalui penegak hukum semaksimal mungkin tetap harus dikawal untuk menunjang integritas dan kapabilitas.

Daftar Referensi

Laporan KontraS, Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, 2018.

Laporan KontraS, Menemukan Pola Pembatasan Terhadap Kebebasan Berkumpul di Indonesia, 2019.

Asfinawati, dkk., Covid-19, Problematika Negar Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

Saputri, Berliana Gina, Pembatasan Hak Warga Negara dalam Menyebarkan Materi Audio Visual melalui Media Sosial. Skripsi. Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pancasakti, Tegal. [Red. FZ]

Baca juga:  Desakralisasi Masjid dan Tanggung Jawab Sosial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here