Magang di Pengadilan Agama Membuat Saya Yakin, Patriarki dan Mirisnya Kehidupan Pernikahan Itu Ada

0
70
Pengaruh Patriarki Terhadap Pendidikan Bagi Perempuan
Sumber: http://KulKulBali.co
Nur Khasanah
Redaktur Online & Majalah LPM Justisia

“Yang namanya mau dapat (baca; menstruasi) itu kan emang kadang emosinya nggak stabil, Pak” ujar salah satu istri yang akan diceraikan oleh suami. Pada saat itu, saya bersama tiga teman saya menjadi saksi, ah bukan saksi melainkan pengamat langsung di ruang kecil yang bernama ruang mediasi. Mediator sebagai pihak yang memediasi mereka berdua pun tampak santai. Seakan tahu jawaban bahwa “pasangan ini tidak mungkin bisa bersatu kembali”.

Saya memang hanya tahu permasalahan mereka sejauh apa yang mereka bicarakan selama mediasi berlangsung. Sang istri yang pada saat setelah melahirkan anaknya ia mengaku terkena baby blues dan karena emosinya tidak stabil, ia sering mengancam kepada suaminya untuk bunuh diri. Suami nggak sama sekali mentoleransi hal tersebut, bahkan lebih mirisnya ia menggunakan ketidak-stabilan emosi istrinya sebagai alasan terbesar mengapa ia ingin menceraikan istrinya. Dari situlah saya kemudian lebih realistis dan tahu bahwa sikap misoginis kepada perempuan memang masih sangat banyak di negara ini.

Kasus lain yang saya temui, tak jarang ada diantara pasangan yang usianya dibawah usia diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 yakni 19 tahun, memohon dan menggugat cerai pasangannya. Usia ke-17 yang harusnya mereka menikmati masa muda, eksplorasi dunia, malah justru dihadapkan dengan kenyataan bahwa ia harus bercerai dengan pasangannya.

Baca juga:  Mbubak Kawak, Warisan yang Harus Dilestarikan

Permasalahan mereka tentu juga bukan permasalahan yang bisa disepelekan. Bertengkar setiap hari, bahkan ada yang sampai dianiaya, didorong, ditinggalkan oleh suami. Belum lagi jika mereka sudah mempunyai anak. Ironis sekali masa depan anak itu jika mereka bercerai. Ataupun jika mereka tidak bercerai, ironis sekali sang anak harus melihat pertengkaran orang tua mereka. Tak ada kata lain selain kata “miris banget perkawinan di Indonesia ini.”

Satu hal yang benar-benar saya highlight ketika mengamati beberapa untaian alasan perceraian mereka, yakni dalih karena cekcok. Ya, kalau Undang-Undang ITE yang sering disebut ‘Pasal Karet’ adalah dalam hal pencemaran nama baik, maka Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga menjadi pasal karet dalam hal perceraian. Ujung-ujungnya pasti ada ‘perselisihan terus-menerus,’ dan itu alasan yang kemudian dibenarkan dalam mayoritas kasus perceraian yang ada di Indonesia ini.

Ya, meskipun memang detailnya tidak hanya itu saja yang sebenarnya menjadi alasan mereka bercerai. Banyak alasan lain seperti perihal suami tidak memberi nafkah, keduanya merasa sudah tidak cocok, sering bertengkar, istri yang susah untuk hormat kepada suami, atau bahkan diminta untuk mengajukan gugatan oleh wanita baru dari sang suami. Masalah yang bisa dibilang kompleks tersebut dikerucutkan menjadi ‘perselisihan terus-menerus.’

Baca juga:  Islam dan Pembagian Kewajiban Isteri yang Terbalik

Padahal, jika ditelisik lebih dalam lagi, istri memiliki banyak posisi yang kurang diuntungkan, mengingat patriarki memang ada. Saya teringat ucapan salah satu mediator yang sering berhasil memediasi perceraian sehingga pasangan kembali rujuk, “Saya mah nggak ada urusan alasan mereka bercerai itu apa. Cuman kalau jadi janda, walaupun masih dalam kondisi fisik yang cantik, tetap saja susah dapat suami lagi, makanya tujuan saya ya murni ingin merukunkan mereka kembali saja. Kasihan dengan wanita.”

Perkataan yang memang terkesan memberi penilaian standar wanita berdasarkan kecantikan, keperawanan tersebut saya sangkal. “Bukan begitu cara pandangnya Bapak,” kataku dalam hati. Namun, melihat kenyataan yang hadir dalam dunia perkawinan di Indonesia ini memang demikian adanya. Bahkan, teman saya pun turut meng-iyakan perkataan mediator tersebut.

Belum lagi, ketika mediator itu berkata, “Saya pernah juga mbak, mendamaikan pasutri (baca; pasangan suami-istri) yang ingin bercerai karena ada wanita lain. Saya menyarankan poligami, karena memang suami masih cinta dengan istri.” Ujarnya.

“Ya, jalan masuk syurga memang bukan hanya istri mengijinkan suami poligami Mbak, cuman saya kira, itu jalan terbaik daripada masa depan anak tercederai,” tambah beliau.

Seorang yang memiliki jabatan sebagai hakim mediator saja berkata demikian. Dia tentu paham agama, paham hukum, dan paham bagaimana ia sangat menghormati perempuan. Namun, terlepas dari itu semua, ia tidak menyangkal kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat.  

Baca juga:  Merayakan Kelahiran Sang Pembebas

Miris, Ironis, Gila. Itu yang saya dapatkan selama duduk berhari-hari di ruang mediasi. Saya mulai berfikir, bagaimana dan harus dimulai dari mana mengatasi hal besar seperti ini ? Ini bukan hanya sebatas mengubah status dari suami/ istri menjadi duda/ janda, namun mengubah paradigma dan cara pandang masyarakat yang sangat patriarkis.

Akademisi ? Ya, salah satu jalan dapat berubahnya cara pandang dilalui dengan dunia akademisi. Namun, bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki finansial untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam ? Ah, namun tak menjamin pula akademisi sadar akan kenyataan peminggiran dan pendiskriminasian perempuan.

Ikatan perkawinan memang bukan hanya permasalahan pergantian status, memiliki anak, dan dihalalkan segala hal yang berhubungan dengan biologis. Lebih, dan lebih. Selain perkawinan adalah permasalahan dua hati yang siap menjadikan orang asing sebagai pendamping kehidupan seseorang, perkawinan juga adalah hubungan yang rentan akan perselisihan, pendiskriminasian, dan hubungan hukum yang tidak bisa lepas dari kehidupan seseorang. Ini tidak lagi bercanda. Ini nyata. Dan ini bukan hal yang patut untuk disepelekan. [Red/M2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here