Lembaga Keuangan Syariah

0
22
LKS
Ilustrasi Ekonomi Syariah | Sumber foto: Voa-islam.com
Sayyida Mahmudatun Nisa
eLSA Justisia

Sederhananya, globalisasi merupakan proses terbukanya manusia terhadap perkembangan dunia secara luas. Baik pandangan terhadap pendidikan, politik, sosial, budaya pun dengan ekonomi. Perubahan akan selalu terjadi membersamai mobilitas yang ada di masyarakat.

Esensi manusia dalam kehidupan bukan hanya tentang hubungan mereka kepada Tuhan, namun juga tentang bagaimana manusia itu mampu hidup berdampingan dengan manusia lain. Interaksi paling dominan yang dilakukan manusia adalah pada sektor ekonomi.

Perekonomian merupakan sektor paling berpengaruh dalam sendi kehidupan. Manusia ramai menjalankan transaksi jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa serta bentuk-bentuk lain seperti perbankan.
Indonesia sebagai negara plural dan kultural dewasa ini sering disuguhi perdebatan-perdebatan yang terkesan konyol.

Kelucuannya terletak pada durasi berulangnya permasalahan-permasalahan yang diperdebatkan. Sudah menjadi rahasia publik bahwa seluruh undang-undang yang berbau Islam selalu terkesan lama dalam proses pengesahannya. Oleh karenanya, sewajarnya disahkannya Undang-undang tentang Perbankan Syariah disambut baik oleh warga Muslim Indonesia.

Sayangnya tidak begitu, sejak awal mula terbentuknya bibit-bibit ekonomi syariah, ia sering mendapatkan asumsi miring dari kalangan warga muslim itu sendiri. Asumsinya tidak jauh-jauh dari spekulasi pribadi tentang keraguan sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah. Apakah benar-benar melibatkan unsur-unsur syariah atau justru sama saja dengan ekonomi konvensional.

Sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam, pemerintah menfasilitasi dengan memberikan izin operasional terhadap lembaga yang beroperasi dalam bidang keuangan. Lembaga tersebut berlayar dengan memperhatikan unsur-unsur syariah. Sehingga dalam praktiknya lembaga tersebut mengeluarkan serta membuat produk keuangan syariah.

Baca juga:  Ramadhan, Kapitalisasi, dan Titik Klimaks Onani Iman

Lembaga Keuangan Syariah atau LKS merupakan hasil turunan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Yang dalam literatur sejarah dijelaskan bahwa MUI sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengembangkan gagasan perbankan syariah atau lebih luas disebut ekonomi syariah.

MUI dalam melihat sistem operasional perbankan pada saat itu masih menggunakan bunga atau riba. Sehingga MUI mencoba membuat trobosan baru dengan substansi bagi hasil. Sebab pada prinsipnya berkegiatan ekonomi merupakan realitas kehidupan masyarakat sehari-harinya serta perwujudan daripada tolong-menolong sesama manusia.

Secara operasional lembaga keuangan syariah masih terbelenggu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 alias belum memiliki payung hukum tersendiri, MUI cerdas dalam mengambil langkah. Dibuktikan dengan dibentuknya Dewan Syariah Nasional atau DSN yang sengaja dibentuk untuk menyiapkan fatwa-fatwa terkait dengan lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk perbankan, asuransi, pegadaian, finance, dan seluruh bentuk akad lain.

Secara perlahan, hati-hati serta langkah pasti upaya mengembangkan lembaga ekonomi syariah di Indonesia menunjukan kemajuan. Dibuktikan dengan Bank Indonesia (BI) yang membentuk lembaga komite khusus menangani perbankan syariah. Sehingga di tahun 1998 lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang di dalamnya telah mengakomodir sistem bagi hasil. Secara perlahan perbankan Syariah memiliki payung hokum sendiri yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.

Baca juga:  Revitalisasi Progresifitas Kajian Fikih Santri Salaf

Secara general, Indonesia telah mengambil langkah bijak dengan membuka pintu perekonomian sistem konvensional dan sistem ekonomi syariah. Kedua sistem tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Namun keduanya turut bersumbangsih dalam roda perekonomian negeri ini.

Keduanya memiliki konsep dan praktik yang berbeda kendati serupa. Keserupaan tersebut yang sering memunculkan sikap was-was dalam masyarakat dan menumbuhkan kecurigaan terhadap lembaga ekonomi syariah. Apakah betul benar-benar syariah atau justru tidak sesuai.

Tudingan miring terhadap lembaga ekonomi syariah baik dalam sektor mikro maupun makro memang sudah menjadi asupan sehari-hari. Tidak sedikit yang mempertanyakan perbedaan antara konvensional dengan ekonomi syariah pun dengan embel-embel perbedaan sistem bunga dan bagi hasil yang dianggap sama saja.

Secara regular eksternal perbedaan mendasarnya adalah adanya peran DSN-MUI atau dewan syariah nasional yang turut mengawal melalui fatwa-fatwanya yang telah disahkan. Fatwa DSN-MUI tersebut hanya berlaku pada lembaga ekonomi syariah tidak dengan konvensional. Lantas apakah oleh sebab itu saja masyarakat bisa mempercayai ekonomi Syariah?

Kendati terkesan islami sekali, sistem ekonomi Syariah juga dilindungi atau mendapatkan dukungan dari OJK. Artinya lembaga tersebut diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memang bertugas untuk menjamin keamanan konsumen dengan memberikan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Lembaga ini juga didukung oleh fatwa-fatwa dari DSN-MUI yang didasarkan oleh pengolahan kaidah fikih dan kaidah ushul tak lupa unsur Al-Qur’an dan Hadits. Misalnya dalam beberapa fatwa yang melibatkan sistem bagi hasil. Para dewan menggunakan kaidah fikih:

Baca juga:  Sebuah Pengantar untuk Berfilsafat

“العبرةفي العقودبا لالفاظ والمباني لا للمقاصد والمعاني”

di mana kaidah tersebut yang dijadikan dasar oleh Imam Syafii dan Hanbali menghukumi sebuah transaksi dari lafadz dan alurnya bukan maksud dan maknanya. Sehingga dalam konteks bagi hasil ekonomi Syariah terdapat bukti transaksi berupa berkas yang terjamin kelegalannya.

Terdapat beberapa alasan mengapa negara ini membutuhkan lembaga ekonomi Syariah dalam membersamai kehidupan berekonomi. Salah satunya adalah untuk menghadapi perkembangan dunia perekonomian secara luas. Marak anak muda yang mulai merambah bidang bisnis, mulai tertarik pada investasi, obligasi, saham bahkan mulai berdeposito.

Sehingga dengan adanya lembaga ekonomi Syariah yang mengimplementasikan unsur-unsur Syariah tidak menjadikan masyarakat khususnya muslim Indonesia terhalang atau dirundung ketakutan atas kehalalannya.

Ekonomi merupakan poros kehidupan. Keberadaannya bisa menjadi alat kebaikan atau justru kejahatan. Namun sebagai manusia yang progresif, kita harus tetap berupaya untuk menfasilitasi hal tersebut. Dalam rangka menciptakan kehidupan memerlukan alat yang bisa menjadikan hidup itu menjadi hidup. Alat yang semula tidak wajib menjadi wajib keberadaannya sebab krusial. Itulah perekonomian, mengantarkan seseorang untuk hidup, berkembang, sehat, berpendidikan dan tentu beribadah. [Red. Fajri]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here