LBH Semarang Gelar Webinar Kasus M. Baihaqi

0
124
LBH Semarang Gelar Webinar Kasus M. Baihaqi
para peserta diskusi
Anastya Mawar Dini
Kru Magang 2020 | + posts

Semarang, Justisia.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang menggelar webinar kasus Muhammad Baihaqi, melalui Platform Zoom pada hari Selasa, 9 Februari 2021. Webinar tersebut mengusung tema “Menilik Diskriminasi Difabel dalam Seleksi CPNS di Jawa Tengah”.

Webinar tersebut dimoderatori oleh Melati Yustika dari LBH Semarang, serta menghadirkan lima narasumber yakni Sekjen APPKhl pusat Subagyo, Direktur LBH Semarang Eti Oktaviani, Pakar HTN/HAN Muhammad Junaidi, Direktur Sigab M. Joni Yulianto, dan peserta CPNS Muhammad Baihaqi.

Pada penyampaian materi, Subagyo menjelaskan beberapa poin tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

“Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan aksesibilitas,” jelasnya yang bertindak sebagai narasumber pertama.

Sedangkan Joni Yulianto yang menjadi pembicara kedua menyampaikan bahwa formasi untuk penyandang disabilitas bukan berarti mengistimewakan mereka dan mempersempit yang umum tetapi, untuk kesetaraan sehingga tidak adanya diskrininasi, ia juga menambahkan jika kasus Baihaqi berkaitan dengan hak atas mendapatkan pekerjaan adalah hak semua orang.

Senada dengan Yulianto, Junaidi juga berpendapat jika kasus Baihaqi menyangkut akan hak asasi manusia.

“Jika dilihat secara konstitusional kasus Baihaqi memang sangat berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan,” ungkapnya.

Sementara itu Eti Oktaviani selaku Direktur LBH Semarang, sangat prihatin dengan kasus Baihaqi dan mendukung penuh serta melakukan pendampingan kepada Baihaqi sampai kasusnya menemukan titik terang.

Baihaqi sendiri juga sangat menyayangkan hal ini terjadi, karena di awal sudah jelas bahwa berkas-berkas administrasi sudah dinyatakan clear tetapi kemudian dinyatakan gugur oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

Baihaqi juga berharap agar kasus diskriminasi yang ia alami tidak terjadi kepada para penyandang disabilitas lainnya.

“Saya berharap kasus ini tidak terulang lagi dan Pemprov Jateng bisa mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas dengan adil tanpa adanya diskriminasi,” tutur alumnus Universitas Negeri Yogyakarta tersebut. [Red. Fajri]

Baca juga:  Gus Nadir: Pemerintah Ikut Memainkan Isu Agama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here