Islam dan Kedaulatan Ekonomi Perspektif KH. Musta’in Syafi’i

0
18
M. Lutfi Nanang Setiawan
Kru Magang 2020 | + posts

Semarang, Justisia.com – Ekonomi dianggap merupakan salah satu pilar penting kehidupan masyarakat. Tetapi membangun ekonomi tidak akan mungkin tanpa memperhatikan aspek lain sebagai fondasinya. Tanpa dibangun ekonominya maka masyarakat tidak akan mungkin hidup tenang dan sejahtera. Kendati demikian, ekonomi juga tidak akan tumbuh berkembang jika masyarakatnya tidak menyandang sifat jujur, terpercaya, amanah, saling mengasihi dan sifat-sifat mulia lainnya.

“Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” Terjemah hadis tersebut sudah sangat akrab di telinga kita, umat Islam. Hadis yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan pentingnya filantropi. Dan Rasulullah Saw. sudah mencontohkannya hampir 15 abad yang lalu. Beliau dikenal sebagai dermawan muda yang kaya raya, sekaligus satu-satunya utusan Allah Swt. yang menjadi pengusaha sebelum diangkat menjadi Rasul.

Selain Nabi Saw., para sahabat juga banyak yang menjadi pengusaha sejak usia muda, sekaligus dermawan hingga usia tua. Bahkan keberhasilan dakwah Islam tidak didapat secara instan, namun ditopang oleh berbagai lini termasuk aspek ekonomi dengan terpenuhinya kebutuhan finansial. (Mubarok Yasin, 2018)

Ekonomi Daulat dan Mandiri

Dalam tulisan tax amnesty dan kedaulatan ekonomi bahwa makna sejati kedaulatan ekonomi adalah bangsa Indonesia memiliki sikap yang mandiri dalam bidang perekonomian, dan tidak lagi bergantung pada negara lain untuk mencukupi kebutuhan perekonomian bangsa. Ekonomi ‘mandiri’ dan ‘berotonomi’ adalah pola khas yang digagas oleh kedaulatan ekonomi.

Indonesia, negara agraris, dalam menerapkan kedaulatan ekonomi lebih mengandalkan potensi lokal sebagai basisnya. Pemberdayaan masyarakat didasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan keadilan sosial; prioritas orang banyak bukan segelintir orang dan kesejahteraan merata. Lumrahnya, kita menyebutnya dengan konsep “ekonomi kerakyatan,” suatu sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.

Ekonomi kerakyatan adalah watak dari ekonomi rakyat, dimana pemilikan asset ekonomi harus didistribusikan kepada sebanyak-banyaknya warga negara. Pendistribusian asset ekonomi kepada sebanyak-banyaknya kepada warga negara akan menjamin pendistribusian barang dan jasa secara adil, apabila terjadi ketidak merataan dalam distribusi barang dan jasa maka pasar akan mengalami kegagalan, tidak dapat mencapai effisensi yang optimal (pareto efficiency) dalam perekonomian, dan tidak ada invible hand yang dapat mengatur keadilan dan kesejahteraan. (Fifi Hasmawati, 2018)

Indonesia dengan mayoritas agama Islam, dalam kaitannya dengan ekonomi, tentu tidak lepas dari peranan zakat sebagai pemangku dan penunjang kesejahteraan umat dalam hal ekonomi dan filantropi. Selebihnya, mengenai aspek konseptual dan praktikal, zakat adalah pajak seperti umumnya. Sifanya memaksa dan dikenai tindak pidana bagi yang melannggarnya.

Al Hasr: 07 dan Kritik Etika Amil Zakat

Bahasa lain yang sering dipakai adalah pemerataan ekonomi. Agar ekonomi benar-benar berdaulat sehingga mampu menjadikan masyarakat sejahtera secara menyeluruh, tidak dikuasai oleh segelintir orang, maka Al Hasr: 07 secara tegas memberikan solusi dengan terma “.. kai la yakun dulah bain al aghniya’ minkum”.

Fokus ayat memang tertuju pada pendistribusian harta fai, rampasan perang tanpa perang karena menyerah sebelum bertanding. Disitu beberapa kelompok ditunjuk sebagai penerima, termasuk anak yatim, orang miskin dan ibn sabil. Tujuan pendistribusian ini ialah “.. kai la yakun dulah bain al aghniya’ minkum”. Agar harta tidak muleg (berputar) di lingkaran orang-orang kaya saja.

Tesis ini mengandung siratan pesan antara lain; pertama, bahwa umat manusia semuanya, tanpa terkecuali harus merasakan nikmatnya kehidupan duniawi secara wajar sesuai kondisi masing-masing; kedua, tidak sekedar membagi harta kepada mereka, melainkan membimbing mereka agar pandai berbisnis sendiri; ketiga, dengan sama-sama sejahtera, sama-sama punya bisnis yang membahagiakan, maka kehidupan menjadi nyaman dan aman.

Ditunjuknya amil zakat, al Amiilin ‘alaiha (Al Taubah: 60) tidaklah sekedar untuk membagikan zakat kepada para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) seketika, lalu habis, melainkan pada kerja produktif. Oleh syariat, kerja amil meliputi dua hal, yakni: al akhdz wa al i’tha’. (Musta’in Syafi’i, 2018)

Al akhdz yaitu memungut harta zakat dari para wajib zakat. Pemungutan ini bersifat “paksa”, diatur oleh undang-undang dan bersanksi. Di negeri ini, semestinya zakat tak beda dengan pajak, di mana penunggaknya bisa dipidana. Hal demikian melihat bentuk amar sharih (perintan yang jelas) yang dipakai dalam perintah pemungutan zakat (Al Taubah: 103). Sedangkan al i’tha’ adalah pendistribusian. Pendistibrusian yang dimaksud diserahkan kepada kebijakan amil zakat, tentu saja di dalamnya telah lengkap dijabat oleh para ahli, termasuk ahli ekonomi. Amil punya kewenangan mengelola harta zakat hingga berkembang dan produktif.

Demi mengarah ke pemerataan, agama merumuskan asas “al itsar”, mementingkan kebutuhan dan kepentingan orang lain ketimbang diri sendiri. Adalah fakta tidak semua orang punya keahlian dan modal, hidup bersosial dengan orang banyak harus mampu menyesuaikan dan saling menyumbang-meringangkan. Lingkungan seperti itu sudah lama dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya.

Selain itu adalah membangun akhlak kehidupan bangsa, melalui berbagai cara, mulai dari pendidikan maupun keteladanan dari para pemimpinnya. Jika itu bisa dilakukan, ekonomi kerakyatan akan terangkat dengan sendirinya. Sebab, jika pendekatan dalam membangun ekonomi kerakyatan dilakukan kurang tepat, misalnya rakyat hanya diberi bantuan sekedarnya, maka alih-alih berhasil mengentas kemiskinan, bahkan bisa jadi justru kontradiktif.

Islam dalam membangun ekonomi, dilakukan secara menyeluruh dan utuh; bagiamana membangun kehidupan secara keseluruhan. Masyarakat dibangun akhlaknya, silaturahminya, semangat saling membantu, kejujuran dan keadilan, kesetaraan derajat dan kepeduliannya antara sesama. (Imam Suprayogo, 2018)

Berkali-kali data dan hitungan telah diunggah secara meyakinkan, bahwa jika semua umat Islam patuh zakat serta edukasi dan bimbingan yang tepat terhadap umat dalam rangka memajukan kesejahteraan pendekatan “ekonomi kerakyatan,” niscaya mampu meminimalisir kesenjangan sosial, seperti masalah kemiskinan, di negeri ini. [Red. M2]

Konten ini dihasilkan dari kolaborasi Justisia.com X NU Jateng selama Ramadhan 1442 H.

Baca juga:  Pendidikan Balik Layar KH. Idris Kamali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here