Harmoni Perpaduan KeIslaman dan KeIndonesiaan Perspektif KH. Sholahuddin Wahid

0
50
Harmoni Perpaduan KeIslaman dan KeIndonesiaan Perspektif KH. Sholahuddin Wahid
Gus Sholah
M. Lutfi Nanang Setiawan
Kru Magang 2020 | + posts

Justisia.com – KH. Sholahuddin Wahid, di mata santri Tebuireng adalah sosok yang rendah hati, sederhana, dan bersahaja. Seperti yang pernah dikatakan oleh Prof. Dr. Masykuri Abdillah, mantan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, beliau adalah sosok yang rendah hati dan mudah bergaul dengan siapa saja walaupun sebagai putra tokoh dan cucu tokoh nasional.

Beliau adalah adik kandung Gus Dur, Presiden Republik Indonesia ke-4 yang merupakan anak dari Menteri Agama RI pertama, KH. Wahid Hasyim. Sejak kecil, beliau dididik oleh ayahnya sendiri dalam lingkup keluarga hingga remajanya selama bulan Ramadhan, bersama adiknya, Umar Wahid ngaji kilat di pesantren kakeknya, KH. Bisri Syansuri di Pesantren Denanyar Jombang.

Selain menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng ke-7, beliau juga aktif dalam menelurkan berbagi tulisan, baik jurnal, esai maupun buku. Jika dicermati, nyaris tulisan beliau fokus dalam pembahasan wawasan keIndonesiaan dan keIslaman dengan menonjolkan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan. Dalam tulisannya, Gus Sholah tidak pernah menyinyir atau menyinggung pihak mana pun yang tidak beliau setujui secara frontal. 

Dalam titik ini, beliau mirip dengan kakaknya, Gus Dur, yang santun dalam berargumentasi dan elegan mengemukakan pendapat. Mungkin, kesamaan ini tidak jauh mengingat sosok ayahnya, KH. Wahid Hasyim yang begitu legowo mengganti sila pertama Pancasila yang sebelumnya menimbulkan polemik di lingkungan Indonesia Timur yang dominan agamanya bukan Islam. Tentunya demi kemaslahatan bersama dan prinsip kesatuan dan kesejahteraan.

Dari berbagai literatur yang beredar mengenai tulisan Gus Sholah, ada beberapa yang menarik dan layak untuk dibahas lebih lanjut. Yaitu tulisan beliau mengenai “KeIslaman dan KeIndonesiaan.” Sebelumnya pernah dimuat di koran Harian Republika pada tahun 2014.

Upaya memadukan keIndonesiaan dan keIslaman dalam perjalanan Republik Indonesia selama 69 tahun menarik untuk dikaji. Sejak dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang berlangsung 28 Mei-22 Agustus 1945, hubungan agama (Islam) dan negara (Indonesia) telah menjadi masalah pelik.

Menurut Gus Sholah, antara visi keIndonesiaan yang menjunjung tinggi nilai persamaan dan persatuan juga visi keIslaman yang memperjuangkan kemaslahatan dan kesejahteraan terdapat beberapa titik yang dapat mengkristal dan selanjutnya mencapai pada tahap relevansinya.

Mengganti sila pertama Pancasila

Sebelumnya, BPUPKI telah merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi Pembukaan UUD. UUD itu kemudian akan disahkan oleh PPKI. Namun, sehari sebelumnya sekelompok pemuda yang mengaku mewakili umat Kristen merasa tidak terima dengan bunyi sila pertama Pancasila dan menyatakan tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia.

Pada awalnya, sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menimbulkan beragam tanggapan dan komentar dari beragam agama dan kalangan. Khususnya, saudara kita yang berada di wilayah Timur yang dominasi agamanya bukan Islam. 

Dengan jiwa besar, rasa tanggung jawab, semangat mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, sejumlah tokoh Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Teuku Mohamad Hasan membahas dan menelaah kembali hingga akhirnya muncul kesepakatan yang dapat diterima bersama. Yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa” yang sampai sekarang masih paten digunakan.

Pembentukan Kementerian Agama

Sejarah mencatat, bahwa penyatuan kekuasaan politik dan agama pada era kerajaan di Jawa, khususnya wilayah Mataram, tidak hanya berada pada tingkat pusat, melainkan juga di tingkat bawah. Salah satu kelembagaan yang menjadi peninggalan dan digunakan sampai sekarang adalah kepenghuluan.

Lembaga yang mengurusi masalah munakahat, mulai dari pernikahan, perceraian dan pembagian warisan menurut hukum Islam. Hingga pada November 1945, salah satu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), KH. Abu Sadikin dalam sidang plenonya mengusulkan pembentukan kementerian agama dan diterima. Dengan Menteri Agama HM. Rasyidi.

Menurut Gus Sholah, Kementerian Agama (Kemenag) adalah bentuk konvergensi atau paduan antara keIndonesiaan dan keIslaman. Pengadilan Agama yang semula berada di Kemenag telah pindah ke dalam lingkungan Mahkamah Agung. Pendidikan Islam berada di bawah Kemenag dan Pendidikan Umum berada di bawah Kemendikbud.

Umat Islam Menerima Pancasila

Pada tahun 1973 pemerintah di bawah kekuasaan Pak Harto mengajukan RUU Perkawinan. RUU itu ditolak ulama-ulama PPP di bawah pimpinan KH. Bisri Syansuri, Rais Aam PBNU saat itu, karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Lalu, PBNU membentuk tim yang dipimpin oleh KH. Achmad Shiddiq untuk membuat kajian hubungan Pancasila dengan Islam sebagai akibat dari pengajuan RUU Perkawinan yang bagi sebagian ulama hanya menampung syariat Islam yang khusus untuk umat Islam.

Munas Ulama NU pada 1933 membuahkan hasil dan pernyataan bahwa NU menerima Dokumen Hubungan Islam dan Pancasila yang diperkuat dengan Keputusan Muktamar NU 1984, yang intinya menerima Pancasila sebagai dasar negara RI. Sikap NU itu diikuti oleh ormas-ormas lainnya kecuali HMI yang membentuk HMI MPO.

Dalam perjalanannya, ternyata pada 1989 UU Peradilan Agama disahkan menjadi UU dan pada 1991 terbit Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam. Dan pada akhirnya, perbankan syariah mendapatkan tempat dalam UU Perbankan. Maka tidak heran, dewasa ini sejumlah bank di Indonesia mulai menerapkan sistem bank syariah, tidak hanya konvensional.

Perpaduan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum

Jika kita lihat kembali peradaban pengetahuan yang muncul pada masa Yunani kuno sampai sekarang, pendidikan selalu dikotakkan menjadi dua bagian. Pertama, pendidikan umum, pendidikan yang pengetahuannya bercirikan tentang sosial, eksakta beserta alam yang meliputinya. Kedua, pendidikan agama, pendidikan yang memuat sejumlah pengetahuan mengenai agama dan seputarnya; teologis, spritual dan moral.

Selain dualisme itu, dulu juga terdapat dikotomi ilmu umum dan ilmu agama yang kini sudah jauh berkurang. Pada 1950, Menteri Agama Wahid Hasyim dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Bahder Johan membuat nota kesepakatan dan kesepahaman yang mengatur sekolah umum diberikan mata pelajaran agama dan Kemenag mendirikan sekolah formal yang dikenal sebagai madrasah ibtidaiyyah, tsanawiyyah dan aliyah.

Perwujudan cita-cita itu juga direalisasikan oleh Presiden RI ke-3, Prof. BJ. Habibie dengan mendirikan Madrasah Aliyah Insan Cendekia di Serpong dan Gorontalo dengan tujuan menghapus dikotomi ilmu agama dan ilmu umum serta meningkatkan mutu madrasah. Hal ini juga diikuti oleh Pesantren Tebuireng yang merintis Pesantren Sains di Jombok Jombang. Dalam penerapannya, siswa dibekali pelajaran Sains yang berlandaskan pada al-Quran tentang alam semesta.

Dan masih banyak lagi perpaduan yang menggambarkan bagaimana harmoninya keIslamaan dan keIndonesiaan di bumi Indonesia setelah melewati berbagai dinamika dan corak pergulatan yang beragam hingga pada akhirnya mengerucut pada satu titik tanpa menegasikan aspek ke-Bhineka Tunggal Ika-an. 

Hanya saja, kita sebagai generasi penerus selanjutnya harusnya mampu dan berusaha melestarikan dan merawat perpaduan yang dari dulu sudah ulama dan umara perjuangkan demi kemaslahatan dan kesejateraan umat Indonesia.[Ed. Hikmah/Red. Sadad Aidi]

Baca juga:  Sepak bola, Sebuah Hobi atau Profesi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here