FSH UIN Walisongo Gelar KKL bersama Mahkamah Konstitusi sekaligus Jalin Kerjasama

0
57
Septi Aisyah
Kru Magang Justisia 2021 | + posts
Alya Nabila Adistia
Kru Magang Justisia 2021 | + posts

Semarang, Justisia.com – Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH), UIN Walisongo Semarang menggelar Orasi Ilmiah Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Semester Gasal 2021/ 2022 dan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) UIN Walisongo Semarang dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Acara ini diselenggarakan secara offline dan online bertempat di Gedung Teater FSH IsDB Lantai 3, UIN Walisongo Semarang, pada Jumat (08/10/2021).

Dekan FSH UIN Walisongo, Kepala Sub Kerjasama Dalam Negeri MK, Wakil Dekan 1, 2, dan 3, para Pimpinan di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum, dosen dan Mahasiswa turut hadir pada acara tersebut.

Dekan FSH UIN Walisongo Semarang, Mohammad Arja Imroni mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi serta berharap Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani memberikan manfaat, terlebih untuk pengembangan instansi.

“Semoga KKL ini memberikan semangat dan manfaat bagi mahasiswa, banyaklah menggali informasi maupun praktek tentang bagaimana cara mengatasi perkara di Mahkamah Konstitusi,” pesan Arja.

Sementara itu, Hakim Mahkamah Konstitusi, Enny Nurbaningsih menyampaikan materi mengenai “Kelembagaan, Tugas dan Kewenaangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.

“Saya bersyukur sekali menjadi bagian dari Mahkamah Konstitusi, periodesasinya saya masuk pada 13 Agustus 2018. Paling tidak saya sudah mewujudkan apa yang menjadi impian dari Mohammad Yamin,” ujar Hakim MK tersebut.

Enny menambahkan, apabila membuka buku Risalah Persidangan oleh Mohammad Yamin. Beliau bertekad sekali agar bisa meloloskan salah satu fungsi yang melekat di Balai Agung atau lebih dikenal MA. Menurut Yamin dalam pemikirannya yang sudah sangat visioner, beliau membayangkan seandainya tidak ada lembaga yang membanding-bandingkan undang-undang.

Kemudian, bagaimana jika terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi atau melampaui konstitusi. Kehendak Mohammad Yamin ditolak mentah-mentah oleh Supomo, kemudian didorong dengan bantuan Ikatan Sarjana Hukum Indonesia dan  para hakim. Akan tetapi, tetap saja tidak goal karena memang sentralisasi kekuasaan rezim otoriterian pada masa orde baru sangat kuat.

“Materi KKL itu sangat singkat, tetapi lebih banyak melihat bagaimana das sein dan das sollen. Itupun tidak maksimal, apalagi jika dilihat dari seluruh fungsi yang melekat di MK,” pungkasnya. [Red/M2]

Baca juga:  Nova Riyani Sumbang Medali Pertama bagi Kontingen UIN Walisongo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here