Aliansi Batang Bergerak Sesalkan Tindakan Pemkab Batang

0
61
Aliansi Batang Bergerak Sesalkan Tindakan Pemkab Batang
Potret pangkalan truk Banyuputih setelah penggusuaran. sumber: Aliansi Batang Bergerak
Lisana Sidqin Alia
Kru Magang 2020 | + posts

Batang, justisia.com – Aliansi Batang Bergerak menyesalkan tindakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang yang belum memenuhi hak dan bertindak sewenang-wenang pada saat melakukan penggusuran pangakalan truk Banyuputih pada Kamis, 18 Maret 2021.

Tanggapan tersebut disampaikan oleh salah satu anggota Aliansi Batang Bergerak, Fajar Sodik, ia menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Batang yang mana selama ini belum menyediakan alternatif solusi terkait hak atas rumah tinggal, hak atas pendidikan, dan hak-hak lainnya. Dirinya mengingatkan bahwa, ada hak warga yang harus dijamin oleh Pemkab Batang.

“Hak warga di sekitar komplek pangkalan truk harus dijamin, tetapi pemerintah belum menyediakan alternatif solusinya,” tegas Fajar.

Pangkalan tersebut digunakan oleh banyak pihak, tidak hanya para supir yang ada di sana, tetapi juga rumah warga yang digunakan sebagai ruang hidup hingga ruang berusaha untuk mencukupi ekonomi masyarakat setempat. Banyak warga yang menggantukan hidupnya di sana selama berpuluh-puluh tahun.

Pada saat audiensi tanggal 11 Januari 2020, warga sudah menyampaikan terkait hak-hak apa saja yang harus dipenuhi oleh Pemkab Batang. Bupati Batang, Wihaji, mengatakan akan turun langsung untuk mengetahui kondisi warga.

“Tetapi sampai saat ini bupati belum turun justru menurunkan aparatnya untuk melakukan penggusuran,” ungkapnya.

Pemkab sendiri sudah menyediakan ganti kerugian, tetapi ada beberapa persoalan mengenai hal tersebut. Di dalam undangan, dikatakan bahwa surat tersebut ditujukan untuk warga terdampak. Namun tidak dijelaskan warga terdampak yang dimaksud disana siapa. Karena pada saat itu, pemkab menggunakan istilah bansos. Sedangkan, dalam penggusuran tidak ada istilah bansos. Persoalan yang kedua, soal sasaran bansos tersebut. Banyak warga Petemanan di Rt 03 RW 03 hanya sebagian yang menerima.

Untuk keadaan saat ini, ada kesulitan untuk melakukan pemetaan warga. Karena pasca adanya penggusuran warga masih panik dan menyebar satu persatu. Sebagain warga ada yang mengungsi ke tempat saudara maupun warga lain.

“Informasi sementara yang dapat kami sampaikan adalah warga sejauh ini ada yang numpang ditempat saudaranya atau menumpang di rumah warga lain yg masih memiliki rumah. Tetapi, kemarin warga juga sudah membuat tenda darurat yang sudah digunakan untuk ngobrol dan berdiskusi,” tutur Fajar saat diwawancarai melalui aplikasi berbagi pesan WhatsApp.

Selagi menunggu mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, warga Petamanan dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mendesak Pemkab Batang untuk segera memberikan jaminan atas hak-hak warga yang belum terpenuhi seperti hak atas tempat tinggal dalam bentuk apapun. Sedangkan rencana mediasi, masih menunggu informasi lebih lanjut dari Komnas HAM. [Red. s1]

Baca juga:  Hari Pertama PBAK FSH Kenalkan Ormawa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here