Yosep: Saya Tidak Mengkritik Pemerintah, tapi Memberikan Contoh dan Teladan

0
355

justisia.com-“Rakyat Melarat Tambah Sekarat”, tema diskusi yang diadakan oleh Rumpan yang dikolaborasikan dengan Rumah Pancasila dan klinik hukum Semarang serta UKM FKHM UIN Walisongo Semarang.

Diskusi yang dilaksanakan secara live pada Sabtu (09/05/2020) ini, dihadiri oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah Harto Susilo yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Yosep Parera, seorang seniman hukum dan kemanusiaan.

“Saya bukannya pengen mengkritik pemerintah, akan tetapi saya memberikan contoh dan teladan kepada pemerintah, bahwasanya masih banyak yang belum tersentuh oleh pemerintah,” tutur Yosep dengan tegas di tengah diskusi berlangsung.

Pasalnya, Yosep melihat langkah-langkah pemerintah yang kurang tegas dan tepat sasaran, karena masih banyak warga masyarakat yang sama sekali tidak tersentuh oleh pemerintah. Padahal sudah banyak program pemerintah yang hadir di tengah pandemi covid-19 ini.

Sementara itu, Harto Susilo yang mewakili Gubernur Jawa Tengah mengungkapkan bahwa beberapa hambatan pemerintah adalah karena banyaknya data yang tidak valid.

“Sebenarnya bantuan itu sudah banyak, ada bantuan reguler program keluarga harapan dengan penerima 1,4 juta jiwa, ada BNPT dengan penerima 1,2 juta jiwa, selama ada pandemi juga banyak, seperti sosial tunai dari Kemensos, BLTDH, program kartu prakerja juga,”  ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Baca juga:  UIN Walisongo Mengaji: Berguru Kearifan Lokal

“Untuk sampainya kepada masyarakat itu benar atau tidak, itu masalah data, karena banyak kelurahan yang mengisi data tidak lengkap, dan apabila tidak lengkap maka akan ditolak,” tambah Harto, pria berseragam kepolisian itu.

Akan tetapi, ungkapan Harto tersebut justru dikritik kembali oleh Yosep, karena pemerintah tidak dapat memberikan contoh dan teladan.

“Ini yang kadang saya malah ketawa, masak kepala dinas soial kadang tidak tahu mana yang harus dibantu sama dinas sosial, dan dibantu yang lain,” bantahnya.

“Nggak perlu nunggu data dong, yang harus dilakukan oleh pemerintah itu turun ke desa, memberi contoh memberi teladan,” tambahnya.

Yosep juga mengkritik kesalahan Gubernur dalam mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat untuk memotong gaji ASN sebesar 50%, menurutnya itu tidak efektif karena kehidupan ASN yang berbeda-beda.

“Itu salah Pak Gubernur, seharusnya kita membantu, seharusnya Pak Gubernur memposting video, memerintahkan kepada para ASN untuk memberikan sebagian gajinya kepada yang memerlukan,” pendapat Yosep.

Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang sendiri bahkan sejauh ini sudah memberikan paket kepada warga sebanyak 300 paket.

Baca juga:  Demi Ketertiban, Kantin Ma'had Ditutup

“Kami sudah berusaha keras, tapi masih dibilang sok pamer, kalau saja gubernur yang meminta kepada orang-orang yang berkecukupan untuk menyumbangkan sebagian hartanya, pasti mereka mau,” tutur Yosep

Sementara Harto mengatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah sudah menerapkan hal ini dengan cara berjenjang.

“Jogo tonggo itu kan sebenarnya gotong royong warga, yang mana kanan kiri warga saling membantu artinya memenuhi dan menghidupkan kembali warga dari pekarangan sendiri,” ujarnya.

Reporter: Popo
Penulis: Popo
Editor: Harli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here