WNI eks-ISIS, Pantaskah Mereka Kembali?

0
347

Oleh: Bahrul Falah

Wacana pemulangan WNI eks-ISIS yang kurang lebih berjumlah 600 orang menjadi pro kontra di masyarakat. Ada yang mengatakan mereka berhak mendapatkan perlindungan pemerintah Indonesia dengan statusnya yang masih berkewarganegaraan Indonesia, ada juga yang mengatakan kewarganegaraan mereka telah hilang dengan berbagai alasan serta jika pun mereka kembali akan menimbulkan berbagai macam masalah baru terkait terorisme yang saat ini sedang gencar dihadapi.

Media sosial bak penuh pemberitaan mengenai hal tersebut. Berbagai macam pakar beradu argumen terkait wajib tidaknya pemerintah memulangkan para WNI eks-ISIS yang sekian lama dimusuhi oleh dunia.

Seperti yang kita ketahui, permasalahan terorisme seolah menjadi benalu yang menjalar merusak tatanan toleransi agama di Indonesia. Berbagai macam teror telah dilakukan oleh teroris untuk merusak tatanan pemerintahan yang mereka anggap thogut (setan). Lalu, Apakah mereka berhak untuk kembali?

Terdapat berbagai macam perspektif yang dapat dilakukan untuk membahas berhak tidaknya mereka kembali. Perspektif HAM-lah yang nampaknya pantas untuk mengurai permasalahan ini, sesuai dengan pengertian HAM yang menyatakan bahwa hak yang dimiliki setiap manusia dan meletak dalam dirinya sebagai pemberian dari karunia Tuhan kepada manusia untuk mempertahankan hidup, Nurul Qamar (2013: 16).

Dalam perspektif HAM, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban unttuk memulangkan WNI eks-ISIS ke Negara Indonesia. Sesuai dengan kewajiban Negara sebagai upaya melindungi (to  protect) orang yang masih berstatus sebagai WNI dari segala macam pelanggaran baik warga Negara yang berada dalam wilayah NKRI maupun yang berada di luar negeri.

Kewajiban negara tidak hanya sampai pada hal itu, tetapi negara juga wajib memenuhi (to fulfill) untuk memastikan bahwa hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.

Menurut Jimly Asshidique (2011: 253) materi pembahasan tentang HAM telah diadopsi dalam UUD NKRI Tahun 1945 yang memuat 27 materi. Dalam materi tersebut pada poin 11 menyatakan :
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan “.

Baca juga:  Feminisme Bukan Untuk Memarginalkan Kaum Adam

Penjelasan tersebut seolah menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kehidupan yang layak. Begitupun WNI eks-ISIS yang berhak memperoleh hak yang sama sebagai konsekuensi dari definisi HAM yang melekat dalam diri manusia secara universal. Dalam lanjutannya, poin 23 materi di atas menyatakan:
“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adaah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah”.

Pemerintah sebagai organisasi tertinggi dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban tersebut tentunya terhadap semua warga negara tanpa pilah-pilah sesuai asas keadilan yang berlaku.

Tentunya hak tersebut juga dimiliki oleh WNI eks-ISIS yang saat ini membutuhkan uluran tangan pemerintah berupa bantuan penjemputan ke negara asal. Meskipun WNI tersebut harus melewati beberapa tahapan deradikalisasi tentunya tiada masalah, setidaknya pemerintah memenuhi kewajiban yang berlaku.

Berbagai macam pertimbangan nampaknya dilakukan oleh pemerintah mengenai hal ini, termasuk akan adanya aktifitas terorisme berkelanjutan paska pemulangan, meskipun telah melewati karantina deradikalisasi selama bertahun-tahun.

Kekhawatiran itu nampaknya merupakan sesuatu yang wajar adanya, mengingat tanggungjawab pemerintah terhadap keamanan dan kenyamanan semua warganya menjadikan tolak ukur yang preventif dalam wacana pemulangan tersebut.

Hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah adanya beberapa anak di bawah umur yang menunggu haknya diberikan dalam bentuk pemulangan ke Indonesia.

Hak mereka merupakan suatu niscaya yang harus diberikan, sebab masa depan mereka masih panjang serta dengan adanya pertimbangan bahwa kepergiannya untuk bergabung dengan ISIS bukan kehendak mereka sendiri tentunya, akan tetapi tuntutan orangtualah yang memberikan sugesti seakan adanya keharusan untuk  kepergiannya.

Alasan itulah yang dibeberkan oleh Nella Fedulla, seorang gadis yang hanya mengikuti kemauan ayahnya untuk pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS saat ia menginjak bangku sekolah.

Sesuai dengan video yang diunggah oleh Channel BBC News Indonesia (06/02/2020) gadis itu mengakui bahwa kepergiannya atas kehendak ayahnya.

“Sebelumnya saya tidak tahu ayah akan membawa kami ke sini (Suriah), saat masih sekolah saya bercita-cita menjadi dokter dan saya sangat senang belajar,” ungkapnya kepada koresponden BBC.

Baca juga:  UKT (Uang Kuliah Trending)?: Kritik dari Nurani Bukan Asal Emosi

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak merupakan implementasi kewajiban pemerintah
yang harus dipenuhi. Begitu juga anak yang menjadi korban terorisme oleh ISIS. Mereka berhak mendapat fasilitas pemerintah berupa pendidikan sesuai dengan pasal 49 UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan”.

Berhubungan dengan keterpaparan anak terhadap ideologi radikalisme pemerintah dapat melakukan beragam cara untuk mengatasi masalah tersebut. Ideologi anak-anak bukanlah  seperti ideologi orang dewasa yang telah mendarah daging dan sulit dirubah, dengan pikirannya yang masih labil nampaknya dengan bimbingan intensif dapat mengubah pola pikir mereka.

Perlindungan khusus anak korban jaringan terorisme juga telah dibahas dalam pasal 69B UU No. 35 Tahun 2014. Perlindungan tersebut dapat berupa :
1. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme.
2. Konseling tentang bahaya terorisme.
3. Rehabilitasi sosial.
4. Pendampingan sosial.

Diksi “korban jaringan terorisme” menunjukkan bahwa jika seseorang masih berstatus sebagai anak, maka predikat pelaku terhadap anak tidak bisa dituduhkan dalam ranah terorisme.

Jika anak mendapat predikat korban tentunya pemerintah wajib mengembalikan hak-hak mereka yang telah hilang, sebab kesalahan orangtua mereka.

Adapun bagi WNI eks-ISIS yang telah cakap hukum dapat dilakukan berbagai cara dan tahap deradikalisasi saat mereka kembali. Bahkan mereka dapat dikenakan pasal terorisme dengan ancaman pidana.

Hal ini sesuai dengan pasal 12A ayat 1 UU No. 5 Tahun 2018 yang berbunyi “setiap orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada dalam negeri dan/atau di luar negeri atau Negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Meskipun bagi mereka yang cakap hukum  dapat dikenakan pidana, hal itu merupakan sesuatu yang wajar adanya. Tetapi hendaknya harus dibedakan mana yang melakukan tindakan terorisme, serta mana yang hanya terpapar radikalisme.

Baca juga:  Wali Wisudawan Tidak bisa masuk ruang Audit, Adnan: Mereka 'kan Terlambat

Dalam arti, tidak semua WNI eks-ISIS yang pergi ke suriah dengan maksud melakukan terorisme, terkadang mereka berangkat hanya karena ajakan dari kepala keluarga yang terpapar padahal mereka sama sekali tidak mengetahui apa itu radikalisme. Maka dari itu terkait adanya pemidanaan harus ada pemilahan secara serius yang dilakukan oleh pihak terkait.

Ketentuan pasal-pasal di atas berlaku jika mereka masih berstatus sebagai WNI. Terdapat berbagai macam selisih pendapat oleh para pakar tentang status kewarganegaraannya.

Ada yang berpendapat mereka telah hilang status WNI-nya dengan berbagai alasan, ada juga yang berpendapat mereka masih berstatus WNI. Masalah tersebut dapat kita analisis dalam pasal 17 UU No. 62 Tahun 1958, pasal tersebut menjelaskan tentang hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan poin f pasal itu berbunyi “masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman”.

Dalam lanjutannya poin g terdapat maksud “dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antar negara yang tidak dimasuki oleh Republik Indonesia sebagai anggotanya”. Maka dalam kondisi ini mempunyai makna jika WNI yang masuk dalam dinas suatu negara tanpa adanya izin atau organisasi antar negara hilang kewarganegaraannya.

Seperti yang kita ketahui, ISIS bukan merupakan suatu negara meskipun terdapat kata negara dalam namanya (state). Jika kita merujuk pada tataran normatif tentunya ISIS bukanlah suatu negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Suatu negara harus mendapat pengakuan negara lain bahwa ia merupakan negara yang berdiri. Tetapi realitasnya syarat tersebut tidak dapat dipenuhi. Maka dalam kasus ini WNI eks-ISIS masih berkewarganegaraan Indonesia

Permasalahan terorisme seakan tiada habisnya. Bibit-bibit baru muncul seiring berjalannya waktu. Tetapi hal itu jangan menjadi penghalang untuk memaafkan saudara kita yang memang berniat baik untuk merubah ideologi mereka.

Setiap manusia  memiliki kesalahan dalam hidupnya termasuk WNI eks-ISIS. Namun jika menyesali perbuatannya sepenuh hati akankah kita tidak memaafkan?. Padahal Tuhan mengajarkan sifat pemaaf dan pengasih terhadap semua hambanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here