Tim Advokasi: “Hentikan Tindakan Represif terhadap Peserta Aksi!”

0
448
Polisi tembakkan gas air mata ke tengah tengah massa aksi Tolak Omnibus Law di Depan gedung DPRD Jawa Tengah, Rabu (7/10) / Kredit foto: Maulana-Justisia
Website | + posts

Semarang, Justisia.com – Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah yang terdiri dari Lrc KJHAM dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-LBH Semarang mengeluarkan pernyataan untuk menghentikan tindakan represif terhadap peserta aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dilakukan di Semarang, Rabu (7/10).

Dalam surat pernyataan tersebut Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berpendapat juga menegaskan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas tindakan kekerasan yang dilakukan kepada peserta aksi demo tolak Omnibus Law dan mosi tidak percaya yang dilakukan di depan gerbang gedung Gubernur Jawa Tengah.

“Hentikan tindakan represif, usut tuntas tindakan kekerasan terhadap peseta aksi tolak pengesahan Omnibus Law undang-undang cipta kerja,” tulis surat pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu Malam, 7 Oktober 2020.

Mengutip pernyataan yang dikeluarkan Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah, pada saat aksi, puluhan mahasiswa, pelajar, dan santri menerima perlakuan kasar dari aparat kepolisian.

“Pada saat aksi puluhan mahasiswa, pelajar, dan santri ditangkap, dipukuli, dan diseret-seret secara paksa oleh anggota polisi,” penggalan dalam pernyataan Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah.

Selain itu, masih mengutip sumber yang sama, salah satu pengacara publik yang berasal dari YLBHI-LBH Semarang ditangkap dan dipukul pada saat merekam video anggota polisi yang sedang melakukan tindakan kekerasan terhadap pelajar yang menjadi peserta aksi.

“1 orang pengacara publik yang berasal dari LBH Semarang mengalami kekerasan hingga kerudung yang dikenakan sobek akibat ditarik paksa oleh anggota polisi,” mengutip pernyataan Tim Advokasi.

Pasca aksi selesai, sekitar 50 peserta aksi dipaksa merayap dengan keadaan tidak mengenakan baju di halaman Kantor Gubernur. Selain itu, mengutip dari sumber yang sama dijelaskan, 50 orang tersebut dipukuli menggunakan pentungan oleh anggota polisi.

Dengan temuan tersebut, Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah meminta kepada Kapolda Jawa Tengah untuk memberikan perintah terhadap jajaranya agar tidak melakukan kekerasan terhadap peserta aksi.

“Selain itu, Tim Advokasi juga meminta kepada Polda Jawa Tengah agar memberikan akses pendamping hukum kepada peserta aksi,” kutipan dari surat pernyataan Tim Advokasi.

Selain itu Tim tersebut juga menyerukan agar Presiden dan DPR RI bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di masyarakat karena pengersahan Omnibus Law.

Di samping itu Tim advokasi juga menyerukan kepada pihak Kapolda untuk menghentikan tindakan represif terhadap peserta aksi dan memberikan akses bantuan hukum untuk peseta yang telah ditangkap.

Tim Advokasi juga menyerukan agar pihak KOMNAS HAM melakukan investigasi atas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian RI kepada peserta aksi. Lalu agar turut melakukan investigasi atas dugaan kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian RI kepada peserta aksi perempuan.

“Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah menyerukan kepada KOMNAS Perlindungan Anak turut juga melakukan investigasi atas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi kepada peserta aksi anak-anak, dan turut memastikan hak-hak anak dilindungi dalam menyuarakan pendapat pada saat melakukan aksi,” tutup surat pernyataan tersebut. (Redaksi)

Baca juga:  Adnan: Kuliah Tatap Muka Bukan Sekadar Wacana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here