“Tidak Memulangkan Eks Kombatan ISIS Sudah Tepat…”

0
780
Ilustrasi: Suara.com
Website | + posts

Semarang, Justisia.com – Berita yang dirilis oleh CNN Indonesia pada 11 Februari lalu menyebutkan bahwa pemerintah memutuskan tidak akan memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah keluar dari lingkaran organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS, Negara Islam Irak dan Suriah) atau yang kemudian disebut WNI eks ISIS.

Dalam rapat tertutup yang dihadiri presiden Jokowi dan sejumlah kementerian di Istana Kepresidenan di Bogor, pemerintah melalui pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD tidak akan menerima mantan kombatan ISIS kembali ke tanah air.

“Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan foreign terrorist fighter (FTF) ke Indonesia,” ujar Mahfud seperti dilansir CNN Indonesia (11/2/2020).

Hal yang sama juga dinyatakan oleh ketua PBNU Said Aqil Siraj bahwa organisasi yang dipimpinnya menolak dengan tegas wacana pemulangan WNI eks ISIS.

Namun, keputusan pemerintah menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Wacana yang menimbulkan dua pendapat yang bertumpu pada persetujuan terhadap pemerintah dan pemulangan.

Keduanya memiliki alasan masing-masing; dari sisi humanisnya, keamanan dalam negeri, kebijakan pemerintah, penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Terorisme, maupun masalah deradikalisasi, dan yang lainnya.

Lantas, bagaimana konstitusi yang berlaku di Indonesia memandang wacana pemulangan eks ISIS? Dalam hal ini redaksi Justisia.com mewawancarai ahli Hukum Tata Negara yang juga sebagai dosen Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo, Ismail Marzuki, MA., Hk.

Apa hal-hal yang menyebabkan WNI eks ISIS boleh ditolak (jika ditolak kembali ke Indonesia berdasar konstitusi) dan Apa hal-hal yang membolehkan WNI eks ISIS tidak boleh ditolak (jika diterima kembali ke Indonesia berdasar konstitusi)?

Merujuk pada pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara yang penyelenggaraannya didasarkan atas nama hukum. Sehingga, kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 28D ayat (4) UUD tahun 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Terkait dengan soal pemulangan eks ISIS maka perlu dilihat juga pasal 28G ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang [berada] di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi”.

Kebijakan pemulangan eks ISIS harus mempertimbangkan pasal 28G ayat (1) tersebut, karena faktanya banyak warganya yang menolak karena merasa terancam atau ketakutan akan kehadiran eks ISIS.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada Bab IV diatur tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 23.

Pasal 23 huruf d, e, dan f, para eks ISIS telah kehilangan kewarganegaraan RI secara otomatis

Sehingga kalau merujuk pada undang-undang tidak memulangkan eks kombatan ISIS sudah tepat. Justru kalau [eks kombatan ISIS] dijemput oleh pemerintah RI justru melanggar peraturan perundang-undangan.

Adakah Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang WNI pengikut organisasi yang berpotensi mengganggu stabilitas suatu negara bisa dicabut hak kewarganegaraannya?

Ada. Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, pada Bab IV diatur tentang kehilangan kewarganegaraan RI, pasal 23 huruf d, e, f.

Apakah penolakan pemerintah untuk memulangkan WNI eks ISIS bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi untuk menentukan tempat tinggal, untuk melanjutkan kehidupan, dan hak asasi yang lainnya?

Tidak melanggar HAM. Kepulangan [WNI eks] ISIS berpotensi melanggar HAM pada [pasal] 28G ayat (1), sedangkan untuk anak-anak balita eks ISIS jika dipulangkan tidak apa-apa, tidak melanggar undang-undang.

Kalau memang pada akhirnya pemerintah berubah pikiran karena faktor eksternal terutama yakni desakan dari keluarga WNI eks ISIS, apa potensi termungkin yang bisa terjadi di Indonesia? Apakah akan ada ISIS jilid selanjutnya atau eks ISIS ini benar-benar sudah “bertaubat”?

Kalau sampai kombatan ISIS diperbolehkan pulang, maka akan menimbulkan ancaman serius. Dulu kombatan Afghanistan bikin rusuh berbagai bom. Bom Bali dan lain lain. [Keputusan memulangkan eks ISIS] Bisa berhasil bisa tidak [menimbulkan ancaman baru, red]. Kalau berpedoman pada kaidah fikih; dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih [mencegah kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan, red] mestinya eks ISIS tidak dipulangkan.

Reporter: Kodriyah
Penulis: Kodriyah
Editor: Afif

Baca juga:  Mengenal Lebih Dekat Kopi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here