Tanggapi Kebijakan UKT, Mahasiswa Adakan Tuntutan

0
715

Semarang, justisia.com-Aliansi mahasiswa UIN Walisongo Melawan adakan aksi menuntut kebijakan kampus tentang keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atas dampak Covid-19 pada Rabu (18/06/2020).

Menurut Munif Aksi ini berangkat dari kebijakan kemenag dan kampus No. 2640/Un.10.0/R/PP.06/06/2020 Tentang keringanan uang Kuliah Tunggal atas dampak bencana Covid-19 yang dinilai kurang sesuai karena bakalan ada mahasiswa mangkir.

“Dulu kita kenal Kemenag PHP, kemudian Dema dan sema fakultas melayangkan kuisioner kita temukan sekitar 800-900 mahasiswa terancam tidak bisa melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi menurun saat pandemi,” ujar korlap aksi.

Aksi tersebut dimulai long march dari Kampus 2 menuju gedung rektorat kampus 1 UIN Walisongo dan diikuti mahasiswa dari berbagai fakultas.

Munif menambahi saat masa aksi di depan gedung rektorat terjadi saling dorong dengan satpam kampus karena mahasiswa tidak diberi ruang audiensi oleh birokrasi.

“Teman-teman audiensi mahasiswa yang ada di dalam mengabarkan bahwa lembaga intra tidak ada ruang untuk bicara. Namun kemudian, ternyata ada pengalihan isu dari tema pembahasan yang keluar dari tuntutan. Maka kemudian terjadilah saling dorong agar bisa masuk gedung rektorat,” ujar pria asal Semarang tersebut.

Baca juga:  Prodi Ilmu Falak Lakukan Revitalisasi Website

Tujuh Poin Tuntutan

Berdasarkan surat tuntutan nomor 187/DEMA/PTKIN/IV/2020 yang ditujukan kepada rektor, wakil rektor, serta dekan dan wakil dekan di lingkungan UIN Walisongo, aksi tersebut berisi tujuh (7) poin tuntutan, yakni:

  1. Menuntut pengurangan UKT berupa pemotongan sebesar 50% kepada seluruh mahasiswa
  2. Menuntut bagi dispensasi UKT berupa pembayaran dengan cara dicicil bagi yang mengajukan dengan syarat antara lain:
    1. a) Surat permohonan sesuai template
    2. b) KTM
    3. c) KTP orangtua
    4. d) Kartu Kekuarga
    5. e) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa
    6. f) Surat rekomendasi ormawa
  3. Menuntut bagi yang sudah menyelesaikan pembayaran UKT sebanyak 8 kali hanya membayar SPP saja
  4. Menuntut bagi yang sudah mengerjakan skripsi hingga bab 4 dan dibuktikan dengan tanda tangan dosen pembimbing membayar UKT dengan Gratis
  5. Menuntut kejelasan pemenuhan UKT golongan 1 sebanyak 5% di setiap jurusan dan UKT golongan 2 sebanyak 20%
  6. Menuntut kejelasan kegiatan PPL dan KKL serta mekanisme kegiatan pengganti
  7. Menuntut kejelasan metode pembelajaran selama semester depan

Menurut Rubait, ketua DEMA-U UIN Walisongo menuturkan bahwa tuntutan itu memang murni dari mahasiswa.

Baca juga:  Rektor Tidak Mengetahui Selebaran yang Tersebar di Kampus

“Itu murni suara mahasiswa yang terdampak dan meminta kebijakan yang memang benar-benar pro,” ungkapnya melalui aplikasi berbalas pesan WhatsApp.

Reporter: Sadad
Penulis: Sadad
Editor: Harly

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here