Santri Memandang Omnibus Law (2)

0
151

Justisia.com – “Dalam filosofi Jawa, penguasa yang sudah kehilangan “pulung” dan “ndaru” segala langkahnya biasanya cenderung klera-kleru, kesandung-sandung, serba salah. Kebingungan dan kegaduhan akan timbul, kepercayaan rakyat akat merosot. Biasanya kalau “pulung” sudah pergi, susah baliknya.”

Kurang lebih begitulah tweet guru saya Gus Ulil Abshar Abdalla disalah satu beranda Twitternya. Berawal dari pernyataan singkat ini beliau tidak secara langsung membuka peta petaka dan asal masalah yang sedang terjadi di negeri kita saat ini. sebagai santri yang selalu menggantung dengan dawuh guru, melalui tweet tadi kami menyimpulkan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Beberapa hari kemarin bahkan sampai hari ini, bumi Indonesia di ramaikan dengan aksi unjuk rasa dari kaum buruh, mahasiswa dan masyarakat luas. Aksi ini dalam rangka menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law yang baru disahkan kemarin. Sebab pasal-pasalnya dinilai hanya menguntungkan segelintir orang saja selebihnya menindas dan memperbudak rakyat kecil.

Upaya membuka lapangan pekerjaan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak rakyat adalah sikap yang terhormat bahkan itu sudah menjadi kewajiban, namun dalam prosesnya yang terburu-buru menuai kontroversi sehingga dianggap cacat secara formil dan materil. Tekad baik untuk kemaslahatan rakyat setidaknya jangan dicederai dengan hal-hal yang merugikan.

Politik-oligarki
Selain itu niat baik pemerintah untuk menarik investasi juga harus didasari dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Wajar saja kalau para buruh dan pekerja merasakan risau dengan pemberlakuan UU ini. Dalam kesempatan ini PBNU tegas untuk mengeluarkan sikap resmi terkait UU Ciptaker ini. Bahkan KH. Said Aqil selaku ketua umum mengatakan Omnibus Law serat dengan kedzaliman.

Selain hanya menguntungkan para investor dan konglomerat UU ini dinilai memperbudak buruh. Saya tidak habis pikir, negara yang katanya sudah merdeka dan memiliki kekayaan alam melimpah namun kekayaan ini hanya dinikmati oleh beberapa orang saja. Bagi rakyat kecil kemerdekaan hanya ilusi, bahkan saudara kita yang lain dirampas tanah airnya hanya untuk kepentingan investor.

Baca juga:  Max Webber dan Kedermawanan

Padahal 15 abad yang lalu Nabi Muhammad menyampaikan “Ada tiga hal kekayaan alam yang tidak boleh dibisniskan pertama adalah air, kedua energi seperti gas, minyak, batubara, listrik yang ketiga adalah tanah. Bayangkan 15 abad yang lalu Rasulullah sudah membahas politik ekologi. Kenapa tiga jenis tersebut dilarang untuk dibisniskan ..? sebab itu adalah kekayaan kita bersama demi berlangsungnya kehidupan yang sejahtera. sementara menurut Buya Said Aqil Siradj “Saat ini Indonesia sudah dikuasai oleh sistem oligarki, yang mana hanya diatur oleh kelompok kecil yang memiliki uang atau para pemodal (Kapitalis)”.

Di Sukabumi air bersih sudah dikuasai oleh pengusaha besar dan dibisniskan belum lagi  pertambangan di daerah lain. Kebutuhan energi seperti gas, minyak dan listrik masih dikuasai mafia minyak dengan presensi 1% orang Indonesia saja. Pertamina punya ratusan anak perusahaan yang dikuasai oleh orang itu-itu saja. Ini jelas adalah bentuk monopoli kekayaan. Sistem kapitalis oligarki seperti ini jelas tidak sehat dalam bernegara.

Lantas bagaimana seorang santri memandang kedzaliman yang merajalela tersebut. Apakah masih mau ber-statement kalau rizki sudah ada yang ngatur..? atau kekayaan di dunia hanyalah sementara..? yang perlu diperhatikan adalah ini bukan hanya menyangkut rizki atau kekayaan yang sifatnya sementara, namun ini membahas tentang keadilan, hak hidup dan kesejahteraan alam. Setidaknya kita tidak lupa sudah dilantik oleh Allah swt untuk menjadi Khilafatullah Fii Al-ard, bagaimana pun caranya kita harus menjaga kestabilan alam raya ini.

Baca juga:  Keraton Kesepuhan Cirebon: Mengembangkan Ekonomi Masyarakat dan Netral dalam Politik

Gus Dur pernah berkata “Kebaikan seorang santri tidak dilihat ketika dia berada di pondok melainkan setelah menjadi alumni. Kamu buktikan hari ini, bahwa kamu adalah santri yang baik” ungkapan ini memang sangat umum sekali, akan tetapi harus diketahui bahwa tidak semua alumni pondok pesantren menjalani kehidupanya mengabdi di kampung, tapi ada juga yang di kota bahkan ditempat kotor sekalipun. Implementasi pesan Gus Dur harus bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing santri sendiri. Untuk santri yang bergerak melindungi kaum lemah dan bergerak membela hak-hak rakyat jangan bergeser dijalan progresifitasnya.

Beberapa dalil Al-Qur’an dan Al-Hadis bolak-balik menerangkan bahwa kerusakan di darat dan laut itu disebabkan ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Entah itu pemimpin yang dzalim atau rakyat yang memberontak pemimpin yang adil. Namun dalam kondisi era kapitalis ini kecil kemungkinan untuk menyimpulkan pemimpin yang adil.

Setelah Presiden Joko Widodo memberi tanggapan atas unjuk rasa UU Ciptaker tampaknya belum memuaskan bagi sebagian orang, pertama dalam pidatonya beliau menyampaikan bahwa demonstran ini telah disinformasi atau termakan hoax, hal ini tentu saja tidak menyejukan setelah terjadi kericuhan dimana-mana. Lantas kalau para buruh, mahasiswa, rakyat yang demo itu terkena hoax atau disinformasi kenapa tidak dari awal untuk ditemui dan didengar sebelum semuanya hancur dan banyak korban berjatuhan.

Pesan terpenting adalah mendengarkan masukan dari organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebab mereka adalah sejatinya rakyat Indonesia yang tepat berada di tengah-tengah masyarakat kelas bawah dan secara otomatis, nantinya jika UU ini berlaku maka korbannya kebanyakan adalah warga Muhammadiyah dan NU.

Baca juga:  Fazlur Rahman: Mamahami Al-qur'an Hendaknya Mengedepankan Sisi Moral Ideal.

Misalnya NU secara terang- terangan menolak Omnibus Law karena UU ini berpotensi menciptakan banyak kemadzaratan bahkan bisa jadi kedzaliman. Dilain sisi Hedar Natsir ketua PP Muhammadiyah ber-statement “Sekali pemerintah dan DPR berkehendak, maka tidak ada kekuatan apa pun yang dapat mencegah dan menghentikanya. Mungkin suara Tuhan pun tidak akan didengar”.

Dari ungkapan diatas sudah jelas bahwa Indonesia sedang darurat keadilan, saya teringat sebuah kata-kata “Vox populi vok dei” suara rakyat adalah suara Tuhan. Bila diperinci warga NU dan Muhammadiyah berapa persenya orang Indonesia. Kalau sampai 90 persen maka suara Tuhan ada disitu.

Bagi kaum awam yang tidak tau apa-apa tentang Omnibus Law saya kutipkan penjelasan dari Agus Mulyadi: Dalam perkara Omnibus Law Cipta Kerja ini. Tentu saja ada banyak pihak yang mendukung pun tak sedikit yang menolak. Semua punya fondasi argumentasi masing-masing dengan kapasitas keilmuan masing-masing.

Kalau kau adalah seorang awam, yang bingung, yang bahkan tak punya ketahanan untuk membaca apalagi memahami seluruh pasal yang ada di UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan, maka cukuplah kau berpihak dengan menilai siapa saja yang menolak siapa saja yg mendukung. Kalau kau yakin bahwa pihak yang menolak UU Cipta Kerja adalah pihak yang selama ini punya rekam jejak yang baik dan jelas khidmah-nya kepada rakyat. Maka dukunglah dia. Berpihaklah kepadanya. Begitu pula sebaliknya. Ini soal hati.

Ketika NU dan Muhammadiyah sepakat untuk meminta Pilkada ditunda sedangkan pemerintah justru ingin agar Pilkada tetap digelar, maka hatimu pasti tahu kau harus memihak siapa, bukan ?  Kau pasti tak sebodoh itu sampai bisa salah memihak.

Oleh: Abdullah Faiz

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here