Santri Memandang Omnibus Law

1
245
Sisi demonstrasi tolak Omnibus Law / Kredit foto: Fajar Indonesia Network

Oleh: Fia Maulidia

Saya teringat keresahan seorang senior saya tempo hari perihal perbedaan cara pandang ekonomi-politik dan pembacaan teks agama dengan kiainya. Kebetulan, saya juga pernah nyantri walaupun hanya tujuh tahun. Sedikit banyak saya jadi faham, bagaimana galau dan resahnya senior saya itu, jangan-jangan “Perbedaan” ini menjadi “Sababul firoq”, sebab putusnya hubungan antara santri-kiai.

Ia akhirnya memutuskan untuk bertanya pada Buya Husein Muhammad, seorang Ulama dari Jawa Barat dan jawaban beliau, walau singkat sungguh menentramkan.

“Ya tidak” ujar Buya di kolom komentar postingannya via Instagram.

Keresahan ini, ternyata saya alami sendiri seiring makin banyak teks putih yang saya lahap dan semakin dalam saya masuk ke dunia “Luar” pesantren. “Bentrok” semacam ini, juga sering kali nampak antara kawan-kawan saya yang masih domisili di dalam pesantren dan yang sudah “Boyong”.

Kita semua sepakat kalau perbedaan adalah suatu keniscayaan, dan kita -santri- telah terbiasa dengan hal itu. Namun, menganggap orang lain berbeda kemudian mengklaim diri sendiri yang paling benar, inilah sumber masalahnya.

Satu tahun memang waktu yang sangat singkat untuk belajar, namun saya jadi sedikit faham, bahwa perbedaan cara pandang ini utamanya disebabkan oleh lingkungan. Sangat wajar jika kawan-kawan yang masih domisili di pesantren akan terus melanggengkan keyakinannya -jika tak mau menyebutnya fasis- untuk terus husnudzon, beriktikad baik, dan “manut” pada negara -pemerintah-.

Selain tidak pernah kontak langsung dengan kaum terdampak, atau mendengar langsung keluh kesah banyak Ibu yang menjadi buruh, tentu mereka juga menggunakan teks agama sebagai legitimasi sikap ini. Sekali lagi, hal itu bisa diterima sebagai satu kebenaran yang mereka yakini. Namun tidak ketika mulai memaksakan hal serupa pada yang lain. Termasuk kawan-kawannya yang memiliki perbedaan sikap dan cara pandang.

Baca juga:  Pelacur Juga Manusia

Saya pribadi, sebagai santri lugu yang baru mentas dari pesantren, pada masa awal-awal kuliah mengalami shock culture yang tidak sebentar. Banyak sekali pertanyaan di kepala dan kekhawatiran yang saya rasakan.

Termasuk juga kekecewaan, betapa dulu di pesantren, yang kami anggap sebagai pemimpin (Kiai, Bu Nyai atau paling tidak Ustadz Pendamping Pesantren) adalah mereka yang akhlaknya kami jadikan teladan, dan lakunya pasti berorientasi pada kemaslahatan.

Sehingga sangat tidak mungkin, santri di Pesantren melakukan aksi protes, atau bahkan sekedar grundel dalam hati, oleh teman-teman yang lain pasti langsung diingatkan untuk selalu husnudzon, beriktikad baik, sebab pengetahuan Kiai melebihi kami dan kami percaya keputusan itu pasti baik. Tapi sekali lagi, itu hanya ada di Pesantren, ngger.

Sampailah saya ada pada satu waktu di mana saya melihat dan mendengar langsung curhat dari seorang Ibu yang ikut berdemo menolak Omnibuw Law di depan Gubernuran Semarang, Februari lalu. Hari-hari ini, rasa “suci” berupa ketaatan pada pemimpin yang saya jaga, husnudzon yang selalu saya pegang, pecah berkeping-keping. Dunia luar pesantren, kehidupannya, jebul sama sekali berbeda dengan apa yang ada di dalam pesantren.

Mungkin teman-teman lupa, pada Maret lalu, laporan dari Juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR), Sarinah, yang menaungi ratusan buruh es krim Aice dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT Alpen Food Industry (SGBBI PT AFI) mengungkapkan, ada sebanyak 21 kasus buruh perempuan yang keguguran akibat tekanan kerja. Belum lagi rumitnya meminta hak cuti haid dan melahirkan.

Padahal, hak cuti haid tersebut jelas diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.

Baca juga:  Memahami Hukum Adat Di Indonesia

Ada UU-nya saja masih sulit, apalagi ketika UU CILAKA ini disahkan (duh ngeri menyebutnya UU), tidak akan ada lagi cuti karena haid, keguguran atau melahirkan, sebab hanya menyebutkan cuti tahunan dan cuti panjang lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Tentu hal ini memperburuk perlindungan hak perempuan buruh.

Belum lagi, dalam UU CILAKA ini upah buruh didasarkan per satuan jam. Saya jadi teringat teman satu kamar dahulu ketika di pesantren. Ibunya seorang buruh pabrik tas kertas/paper bag, ia bercerita sering membantu Ibunya untuk menyelesaikan garapan tas kertas yang bisa dibawa ke rumah. karena semakin banyak garapan, semakin tinggi upah yang didapatkan.

Kini, semua tak lagi sama. Dengan ketentuan baru upah berdasarkan satuan jam, buruh tak ubahnya mesin yang dieksploitasi guna memenuhi target produksi. Sudah itu saja, saya tak sanggup menulis lebih banyak impact madharat yang begitu besar atas disahkannya UU ini. Sampai pada poin ini saja kita (seharusnya) faham dan hati nurani kita tergerak untuk mengkritisi dan menolak.

Ingat! mengkritisi bukan berarti melawan loh ya. Mengkritisi kebijakan yang disinyalir kuat hanya menguntungkan pihak tertentu ini, bukanlah suatu keburukan, teman-teman. Kita memang diperintahkan untuk taat pada ulil amri, pemerintahan yang sah. Bahkan beriringan dengan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, terekam jelas dalam QS. An Nisa (59).

Namun kawan-kawanku, kita juga tidak boleh lupa. Tidak ada kewajiban taat dalam kemaksiatan, sebab ketaatan, hanya dalam perkara yang baik. Mengeksploitasi alam bahkan sesama manusia, mengebiri hak rakyat, memperparah konflik agraria dengan menjadikan tanah sebagai komoditas dagang yang semakin mudah dimonopoli oleh badan usaha swasta dan negara, tidakkah suatu kemaksiatan yang sungguh terang, kawanku?

Baca juga:  Eksis dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow

Bila sudah demikian, akankah kita diam dengan dalih “Ajaran santri iku yakin kabeh wis ono sing ngurus, kebaikan-kebaikan wis tersebar, koyok ora yakin wae rejekine Gusti Allah?”.

Duh Ya Allah Gusti, jiwa saya semakin perih ketika membaca Whatsapp story tersebut dari salah satu kawan di pagi hari yang penuh dengan aroma kekesalan itu. Betul semua wis ono sing ngatur, tapi apakah kemerdekaan Indonesia hari ini hasil dari tengok-tengok (duduk-duduk) sabar dan ikhlas menerima takdir sebagai bangsa terjajah?

Kita harus ingat, kawanku. Kiai kita pada masa penjajahan tak hanya ngaji kitab, ada banyak riwayat mutawatir yang menceritakan bahwa laskar santri bahkan kiai turut pula andil dalam pergerakan dan perjuangan. Itu pra kemerdekaan, berbeda dengan hari ini di mana yang mengeksploitasi dan menjajah negeri adalah oligarki yang kuat mencekram bangsa sendiri.

Hari ini kita dituntut pula untuk melebarkan sayap perjuangan, tidak semua santri akan menjadi kiai, ada banyak sektor perjuangan yang harus terus diupayakan. Maka dari itu, sangat naif jika kita menilai seseorang tidak lagi menjadi santri hanya karena mengkritisi kebijakan yang tidak pro-rakyat.

Apakah Nabi merupakan seorang yang anti kritik? Bukankah sayyidina Umar dikenal sebagai kritikus ulung? Bukankah Islam hadir dengan membawa spirit keadilan, kemanusiaan, yang terinternalisasi dan terwujud dalam banyak perjuangan Kanjeng Nabi semasa dakwah 33 tahun lamanya?

Ugh, kalau teman-teman santri masih sangsi dengan vokal penolakan, protes yang dilancarkan untuk Omnibus Law ini, takut dicap “makar” atau bahkan bughot, baiknya keluar sebentar menembus pagar pesantren, lihatlah dampak yang dibawa, rasakan perih dari jerit banyak perempuan buruh, atau kalau tidak, ayuh ngopi, kang.[j]

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here