Polrestabes Semarang Menghimbau Massa Aksi Mentaati Protokol Kesehatan

0
202


Semarang, Justisia.com – Rabu 7 Oktober 2020 kembali menjadi saksi dimana masyarakat miskin kota, serikat buruh pekerja dan mahasiswa kembali memenuhi sekitar kantor Gubernur Jawa tengah.

Perkumpulan ini terjadi karena adanya Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dipercepat, yang semula dijadwalkan pada 8 Oktober 2020, tetapi kemudian disahkan pada Senin (5/10/2020) ditengah masa pandemi Covid-19.


DPR RI mengklaim UU Cipta Kerja akan mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.

Pengesahan UU Cipta Kerja sendiri terkesan terburu-buru lantaran pengerjaannya dilakukan dengan cukup intensif dalam beberapa waktu terakhir. Kehadiran UU Cipta Kerja di masa pandemi seharusnya bukanlah prioritas. Ada hal yang lebih layak untuk jadi fokus pemerintah dan DPR RI di masa pandemi seperti ini, yakni penanganan dampak pandemi Covid-19 itu sendiri.


“Karena masih ada pada masa pandemi kami dari Polrestabes kota Semarang mengingatkan agar massa aksi menjaga jarak dan memakai masker dengan benar,” himbau dari salah satu anggota polisi dengan Toa

Baca juga:  Protokol Kesehatan Nomor 2, Aspirasi Nomor 1


Massa aksi tetap berkumpul didepan pintu kantor gubernur dengan menggunakan masker namun jaga jarak memang sulit dihindarkan karena sudah terlanjur kecewa dengan pihak pemerintah yang tidak kunjung menemui massa aksi.


Demonstran pun mendesak agar pintu gerbang dibuka demi tersampaikannya aspirasi rakyat.

Reporter: Yusuf
Penulis: Yusuf
Editor: Hikmah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here