Pernikahan Beda Agama: Antara Cinta dan Kebebasan

0
109
Pernikahan Beda Agama: Antara Cinta dan Kebebasan
Buku nikah. / Kredit foto: NusaBali.com
Nurana Prasari
Mahasiswa HKI angkatan 17

Justisia.com – Kata orang, ketika kita jatuh cinta, dunia seperti milik berdua. Walaupun ujian datang silih berganti. Kadang orang nekat melakukan apa saja untuk mengejar cintanya, berkorban banyak hal, walaupun akhirnya menyakitkan.

Begitu juga dengan pernikahan. Banyak pasangan yang berkorban banyak hal, untuk mengikat janji sucinya dalam sebuah pernikahan. Terkadang melakukan banyak hal yang di luar nalar, agar pernikahan itu terwujud.

Kita tidak bisa memilih dengan siapa kita akan jatuh cinta, bisa saja rasa itu muncul terhadap seseorang yang berbeda agama. Ada pasangan yang nekat mengikat janji sucinya. Tak khayal, banyak yang meninggalkan agama terdahulunya, demi mengejar sesuatu yang disebut dengan cinta. Tentunya banyak yang terluka, atas pilihannya itu. Lalu bagaimana hukum negara kita melihat kondisi semacam ini?

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, “ (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “. Jika dilihat dari Pasal tersebut, pernikahan yang dilakukan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan harus dicatat pernikahannya itu. Dengan begitu, pernikahannya sah menurut agama dan negara.

Baca juga:  "Tidak Memulangkan Eks Kombatan ISIS Sudah Tepat..."

Berdasarkan Pasal ini, menimbulkan dua konsekuensi, yaitu: pertama, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, salah satu pihak harus rela berpindah agama, agar pernikahannya itu bisa berlangsung. Jika pasangan beda agama tersebut masih ingin melangsungkan pernikahan dengan tetap mempertahankan keyakinannya masing-masing.

Maka, biasanya pasangan beda agama itu akan melangsungkan pernikahan di luar negeri, di mana negara tersebut melegalkan pernikahan beda agama. Kemudian, pasangan tersebut akan mendaftarkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan melampirkan akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di mana pernikahannya tersebut dilaksanakan.

Tentu tindakan ini tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam, karena sama saja seperti berbuat zina. Dulu Hukum Islam membolehkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita al-kitab, karena pada dasarnya ajarannya sama-sama bertujuan untuk mentauhidkan Allah. Hanya saja saat ini, wanita al-kitab sudah tidak ada lagi, sebab kitab sucinya sudah berubah, baik itu bertambah atau berkurang yang dilakukan oleh manusia. Sehingga ajarannya sudah tidak seperti dulu lagi.

Dalam konteks Hukum Keluarga, kafa’ah dalam pernikahan adalah hal yang penting. Kafa’ah atau sekufu adalah kesetaraan suatu aspek tertentu antara suami istri dalam membangun mahligai rumah tangga. Aspek terpenting dalam kafa’ah adalah agama. Jadi, dalam berumah tangga sekufu dalam hal agama adalah hal yang penting. Kafa’ah atau sekufu dalam pernikahan berdampak pada keharmonisan rumah tangga yang dibangun.

Baca juga:  Apakah Jual Beli Data Pribadi Melanggar Hukum?

Apabila pernikahan beda agama tetap berlangsung, maka sudah pasti tidak sekufu. Besar kemungkinan akan terjadi konflik-konflik di masa depan. Konflik bisa terjadi, disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pendapat. Tentunya jika berbeda agama, ajaran dan aturannya banyak yang berbeda.

Hal ini bisa memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, bila konflik ini tidak kunjung diselesaikan dengan baik, bisa jadi menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, dan kemungkinan terburuknya itu terjadinya perceraian. Jika perceraian yang dipilih, maka yang akan menjadi korban tentunya anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. Anak akan merasa kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya, yang berdampak pada psikologisnya.

Namun, apabila pasangan beda agama tersebut, memilih untuk melakukan konsekuensi yang kedua dari Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka, salah satu pihak harus ada yang rela untuk meninggalkan agamanya yang terdahulu dan berpindah agama. Tentunya jika pilihannya ini hanya karena cinta, maka itu adalah keputusan yang keliru.

Dalam hukum yang berlaku, jika seseorang ingin pindah agama, harus menurut keimanannya. Bila ia pindah agama, karena ia yakin bahwa agama yang ia pilih adalah agama yang terbaik untuknya dan sesuai dengan keimanannya. Maka hal itu dipersilakan untuk berpindah agama. Namun, apabila alasan berpindah agamanya karena cinta, sungguh itu alasan yang egois menurut saya.

Baca juga:  Hukum Fiqh atau Hukum Nurani? Tentang Fiqh Sebagai Bentuk Perkembangan Kesadaran Moral

Saya pernah berdiskusi dengan seseorang yang berbeda agama dengan saya. Beliau mengatakan bahwa adiknya telah pindah agama, karena ingin menikah dengan seseorang yang berbeda agamanya. Adiknya itu pergi dari rumah, tidak meminta izin untuk menikah dan berpindah agama kepada ibunya.

Hal inilah yang membuat ibunya dan keluarga besarnya secara umum merasa kecewa yang mendalam, karena perbuatannya yang sepeti itu. Kejadian itu bertahun-tahun yang lalu, sekarang keluarga besarnya sudah menerima keputusan anggota keluarganya yang berpindah agama. Mereka mencoba untuk bertoleransi dan memahaminya, bagaimana pun dia adalah anggota keluarganya sendiri. Bila kita tertimpa masalah, pasti orang pertama yang kita hubungi adalah keluarga.

Perihal pernikahan itu kebebasan individu untuk menikah dengan siapa saja yang ia ingini dan senangi. Namun, lebih baik dalam proses menentukan pasangan hidup, diperlukan suatu kriteria yang baik, seperti sekufu dalam hal agama, sekufu dalam hal profesi, sekufu dalam hal status sosial atau apapun itu asalkan tidak menimbulkan rasa minder yang mungkin dirasakan oleh pasangan kita kelak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here