Warga Cakrawala Melawan Keadaan (1)

0
117
Kampung Cakrawala yang ada di bawah Jembatan Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang Barat / Kredit foto: Anisa Yuliani

Hidup atau bekerja di kota menurut sebagian orang merupakan keputusan tepat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Semarang, Justisia.com – Sabtu malam, 15 Februari 2020, beberapa dari kami berkesempatan mengikuti kegiatan Bakti Sosial yang diadakan Rumah Pancasila. Sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang juga bergerak di bidang pelayanan bantuan hukum. Ketua sekaligus pendirinya, Theodorus Yosep Parera yang mengajak kami.

Kegiatan ini merupakan satu dari rangkaian acara Klinik Hukum yang diadakan oleh lembaga milik pengacara kondang tersebut yang kami ikuti tempo hari.

Kami tidak mengetahui sama sekali ikhwal adanya bakti sosial ini. Sehingga terkait lokasi tujuan, itu sama sekali rahasia pak Yosep.

Malam itu, setelah sekian waktu di atas kendaraan, perjalanan kami terhenti di sebuah kawasan pemukiman padat penduduk. Kawasan itu disebut pemukiman masyarakat Kolong Jembatan Cakrawala. Karena letaknya yang ada di bawah jembatan Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang Barat.

Riuh rendah suara kendaran yang berlalu lalang tepat di atas hunian serba “darurat” milik warga masyarakat Cakrawala menjadi warna sendiri.

Baca juga:  Ide Kuliner Berawal dari Balik Jeruji Rutan

Sambil mencoba untuk lebih dekat dengan mereka para warga Cakrawala, basa-basi kami bertanya mengenai berbagai hal. Tidak disangka mereka mau bercerita. Namun karena keterbatasan waktu, tapi niat hati ingin mengetahui lebih dalam, kami memutuskan untuk berkunjung lagi di keesokan hari, pada Minggu (16/2/2020) pagi.

***

Minggu pagi, suasana masih sama, suara bising kendaraan yang berlalu lalang di Jalan Arteri Yos Sudarso mewarnai.

Secara geografis, letak “kampung” kolong Jembatan Cakrawala berada di kawasan Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Masyarakat Cakrawala adalah masyarakat korban penipuan tanah murah yang ditawarkan oknum tidak bertanggungjawab pada tahun 2003 silam.

Dulu awalnya ada sejumlah 75 Kepala Keluarga yang kemudian membeli, membangun, dan mendiami kawasan tanah kosong yang dijual murah itu. Hingga pembeli bertambah menjadi ratusan kepala keluarga.

Pembeli rata-rata para perantauan. Mereka membeli tanah yang tak digunakan itu dengan harga sekitar 2,5 juta rupiah per kaplingnya.

Berjalan waktu, usut punya usut diketahui tanah tersebut adalah tanah milik swasta yang lama tidak digunakan, yang kemudian oleh oknum tidak bertanggungjawab dimanfaatkan untuk menipu warga dengan menjualnya dengan harga murah.

Baca juga:  Syariah Juara Umum Pencak Silat

Tiga tahun kemudian tepatnya pada bulan Maret 2006 terjadi sengketa antara warga dengan pihak swasta. Mereka saling mengklaim lahan yang memiliki luas sekira 1200 meter persegi itu.

Di satu sisi, pihak swasta keberatan tanahnya ditempati tanpa izin. Di sisi lain, warga kampung Cakrawala bersikukuh tanah yang mereka tempati adalah hasil transaksi resmi dengan pihak yang menjual tanah itu.

Namun, pihak swasta kemudian meminta bantuan pemerintah agar masyarakat bisa menunjukkan bukti Sertifikat Hak Milik atas tanah yang mereka tempati. Warga tidak bisa memenuhinya. Hingga akhirnya kampung Cakrawala digusur oleh Satpol PP.

Salah satu warga bercerita, “kami ini korban penipuan, yang jual ngilang, wong gak kenal, ya kita gak kepikiran kalau dibohongi. Sebab yang beli orang banyak, semuanya beli. Kalau yang beli hanya saya nah mungkin kami dulu sudah curiga kalau gitu, halah wong akeh kok mosok ngapusi, pikir kami,” ujarnya.

Itu sebabnya mereka sudah cukup yakin membeli tanah seharga 2,5 juta itu meski tanpa diberi Sertifikat Hak Milik atas tanah. “Baru tahu kalau sekarang, kami jadi trauma.”

Baca juga:  UIN Walisongo Siap Helat Pertandingan Bola Voli ASEAN Schools Games 2019

Bahkan salah satu warga bernama Tukirin rela menjual rumah dan tanah yang ada di desa untuk membeli tanah kaplingan tersebut.

Lanjut ke bagian 2 klik disini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here