Pemuka Agama Seluruh Indonesia: “Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja”

0
212
Kredit foto: Idn times Sulsel

Justisia.com – Konferensi Pers pembacaan maklumat Pemuka Lintas Agama menolak Omnibus Law, resmi digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Selasa, (06/10/2020) dan bisa diakses melalui akun youtube dan Faceboook Fraksi Rakyat ID dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Hadir dalam konferensi pers tersebut Ulil Abshar Abdalla, Roy Murtadho, Penrad Siagian, Mery Kolimon, Engkus Ruswana dan sejumlah pemuka agama lainnya.

“Rancangan UU ini berpotensi menimbulkan perubahan drastis tata sistem politik hukum di Indonesia yang sudah ada selama ini. Juga berpotensi menimbulkan ketidak adilan sosial-ekonomi dan lingkungan yang sistemik dan masif yang implikasinya akan mengubah sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” salah satu poin isi maklumat tersebut.

“Setelah melihat reaksi yang luar biasa dari buruh, aktivis lingkungan dan masyarakat adat terhadap UU yang kontoversial ini, pasti ada masalah, Something is wrong. Karena itu saya ikut tergerak untuk terlibat dan menolak (UU CILAKA),” ujar Ulil Abshar Abdalla.

Pria yang kerap disapa dengan panggilan Gus Ulil itu percaya bahwa sikapnya ini adalah satu ajaran yang dulu seringkali diucapkan oleh Gus Dur dalam berbagai kesempatan. Bahwa kebijakan seorang penguasa terkait rakyatnya, harus diikat atau didasarkan pada kemaslahatan rakyat.

Baca juga:  Hand Sanitizer UIN Walisongo untuk Siapa?

Masih menurut Gus Ulil, sapaan akrabnya. Ia sangat menyayangkan adanya indikasi abuse of power yang dilakukan oleh Pemerintah. Menurutnya, beberapa tahun terakhir pemerintah dan DPR semakin tidak mendengar suara rakyat.

“Perkembangan terakhir ini sudah terjadi penyelewengan kekuasaan yang menurut saya begitu mengenaskan, mulai dari revisi UU KPK, UU Minerba, UU MK, kemudian yang terakhir Omnibus Law. Ini semua adalah rentetan dari politik yang tidak mau mendengarkan rakyat,” jelasnya (6/10).

Dirinya juga menekankan betapa pentingnya untuk bersikap walaupunpun hanya dengan melakukan penolakan. Menurut Gus Ulil, tindakan minimal yang bisa dilakukan adalah menyatakan mosi tidak percaya.

“Saya sedih sekali, tapi minimal kita bersuara karena dalam ajaran saya, diajarkan bahwa jika terjadi suatu kemunkaran atau sesuatu yang kita anggap tidak pantas, secara moral itu cacat, kalau kita tidak bisa merubah, minimal kita menyuarakan ketidaksetujuan, a vote of no confidence. Mosi tidak percaya, itu suara minimal yang bisa kita suarakan,” Tegasnya.

Berdasarkan Maklumat Pemuka Agama seluruh Indonesia, ada beberapa poin persoalan mendasar dalam UU CILAKA :

  1. Spionase dan ancaman kebebasan beragama-berkeyakinan, khususnya wacana pengawasan aliran kepercayaan oleh Kepolisian.
    1. Pasal 82 RUU Cipta Kerja huruf D memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa.
    2. Ketentuan ini juga akan melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan dan menimbulkan kecurigaan atar sesama warga negara.
  2. Pemangkasan hak-hak buruh/pekerja.
    1. Beberapa pasal yang bermasalah diantaranya : passal 77A, Pasal 88C, Pasal 88B, Pasal 91, dan Pasal 93 dalam Bab IV Ketenagakerjaan.
  3. Potensi konflik agraria dan Sumberdaya Alam (SDA)/lingkungan hidup.
    1. Dalam RUU Cipta Kerja, uji kelayakan AMDAL dapat diserahkan kepada Lembaga atau ahli bersertifikat sebagaimana diatur dalam pasal 23 poin 4. Permasalahannya adalah keputusan atau kebijakan yang berdampak lingkungan diserahkan hanya kepada pihak swasta saja, tanpa ada peran Pemerintah dan masyarakat (secara formal).
    2. Selain itu juga ada penyempitan peran masyarakat dalam perumusan AMDAL sebagaimana tertuang dalam pasal 23 poin 6. Perubahan ini berpotensi meningkatkan ekskalasi konflik agraria, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup.
  4. Pemangkasan ruang penghidupan kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat.
    1. Melalui RUU Cipta Kerja Pasal 129 Hak Pengelolaan (HPL) diterjemahkan semakin menyimpang, yaitu sebagai pemberian jenis hak di atas tanah negara. Melalui HPL, pemerintah seperti hendak menghidupkan kembali konsep domein verklaring jaman kolonial, yang secara tegas sudah dihapus dalam UUPA 1960.
    2. Selain itu, RUU Cipta Kerja bermaksud melakukan perubahan terhadap UU No.41/2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), real estate, tol, bandara, sarana pertambangan dan energi.
    3. Rencana alih fungsi tanah dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah akan mempercepat terjadinya perubahan lanskap tanah pertanian di Indonesia.
  5. Kekuasaan birokratif yang tersentralisir di pusat berlawanan dengan semangat desentralisasi/otonomi daerah pasca 1998.
    1. RUU Cipta Kerja akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara, termasuk kewenangan penerbitan peraturan daeran dan penerbitan izin.
    2. Misalnya pasal 170 yang mengatur bahwa peraturan pemerintah dapat digunakan untuk mengubah UU, selain itu ada pasal 166 RUU Cipta kerja yang menyebutkan bahwa perarutan presiden bisa membatalkan peraturan daerah.
    3. Hal ini bertentangan dengan putusan MK No.56/PUU-XIV yang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Sentralisaasi kekuasaan birokrasi di pemerintah pusat ini akan menjadikan kewenangan birokrasi perizinan semakin tidak cermat dan tidak berangkat dari pengalaman serta realitas di daerah
Baca juga:  Maket Gedung Seharga 150 Juta Dolar Jadi Viral

Reporter: Fia Maulidia
Penulis : Fia Maulidia
Editor : Sidik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here