Orde Baru VS Ormas Islam (1)

0
230
kredit foto : jppn.com

Oleh : Jaedin (Alumnus UIN Walisongo)

justisia.com Soeharto, sebagai Presiden ke-2 RI, yang jasa-jasanya akan dijadikan sebagai pahlawan nasioanal. Ada kalangan yang memperjuangkanSoeharto ada pula yang menolakSoeharto sebagai pahlawan Indonesia. Ini semua tidak lepas dari sebuah refleksi dimanaSoeharto ketika menjabat Presiden.

Gaya otoriter kepemimpinan Soeharto membuat masyarakat tidak merasa nyaman. Masyarakat merasa tertindas, dan banyak pula kebijakan yang dinilai tidak adil atas rakyat.

Disamping kebijakan-kebijakan yang tetapkan oleh Soeharto, Indonesia adalah masyarakat yang beragama, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia membentuk sebua organisasi masyarakat.

Khususnya dalamIslam, banyak kalangan umatIslam sendiri yang ormas-ormasnya sudah terbentuk sebelum Orde Baru ada. Pemerintah yang diciptakan militer setelah terjadi kudeta adalah pemerintahan struktur otoritarian.[1]

Namun, eksistensi ormas tersebut mengalami pergeseran strategi atas kebijakan Soeharto. Strategi ini dilakukan untuk mengimbangi supaya eksistensi ormas bisa menjalankan tujuannya. NU saja tidak hanya sebagai organisasi keagamaan biasa, tetapi juga sebagai organisasi politik. Serta Muhammadiyah turut berkecimpung dengan politik.  

Hegemoni negara politiknya Soeharto atas masyarakat tersebut kuat. Seperti keberhasilan negara dalam menanamkan ide-ide pembangunanisme, konsep negara atas Pancasila  yang kemudian dikemas dengan nama Pendidikan Pedoman dan Penghayatan Pancasila (P4), yang didoktrinkan secara masif.

Kesemuanya itu telah makin memperkokoh bangunan kekuasaan hegemonik pemerintah Orde Baru sehingga lambat laun kekuasaan hegemonik semakin tidak menyisakan sedikitpun “ruang publik” bagi individu ataupun kelompok masyarakat untuk mengekspresikan diri apalagi mengontrol terhadap negara.[2]

Maka atas ini, ormas NU dan Muhammadiyah merubah paradigma. Bukan hanya sebagai organisasi keagamaan biasa tetapi harus menyesuaikan konidisis sosial-politik yang ada.

Bukan hanya organisasi keagamaan yang mendapat ketegangan, organisasi garakan, serta media, dan ormas lainnya yang sifatnya menindas masyarakat.

Sikap pro-kontra yang terjadi tentang pelanggaran HAM pada masa lalu itu dibuka dan dicari solusinya. Namun banyak pula orang yang terus menutup-nutupi pelangaran tersebut kalau bisa dilupakan begitu saja.[3]

Siapa yang tidak tahu Soeharto, kebanyakan masyarakat Indonesia adalah mengenal Presiden ke 2 tersebut yang tumbuh dari kalangan militer. pada awalnya KH. Hasyim Asyari mendirikan NU sebagai organisiasi bernafasakanIslam, tetapi setelah dipimpin oleh putranya K.H Wahid Hsyim yang pada saat itu merupakan menteri agama, NU bukan organisasi keislaman biasa.

Baca juga:  Meluruskan Arti Tatto

Melainkan juga organisasi yang berorientasi partai politik. Karena berasumsi bahwa upaya mewujudkan masyarakat yang diridlhoi Allah hanya bisa melalui perjuangan politik.[4]

Ketika politik penyerderhanaan yang diusung olehSoeharto, NU ikut menyetujui dalam menjalankan politik tersebut, dimana dilihat ketika NU masuk dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan merupakan salah satu kekuatan terbesar yang terdapat didalamnya. Ketika NU sudah melebur menjadi satu dengan PPP, Soeharto mulai memberlakukan asas tunggal Pancasila yang terdapat pada ketetapan MPR RI Nomor 11/1983 dan baru dituangkan di perundang-undangan Nomor 3 dan Nomor 8 Tahun 1985. Sebagai asas baik untuk organisasi masyarakat mapan partai politik.

Dengan adanya putusan seperti itu NU lebih dahulu ketersediaannya kesatuan Pancasila dengan hal ini disahkannya pada Mukatamar NU di Stiubondo tahun 1948.  Hal ini yang menjadikan para ulama bertahan sebagai kekuatan politik yang besar (Djarwan, 2001:34).

Sebenarnya, menyetujui politiknya Soeharto NU bisa bertahan, dan eksistensi NU bisa tercapai demi masyarakat Indonesia serta bisa mengimbangi negara, menjadi oposisi negara, sebagai kekuatan rakyat.

Setelah Golkar memenangkan seluruh pemilu sejak tahun 1971, pemerintah Orde Baru sedang kuat-kuatnya terutama dengan segenap piranti hegemoninya dalam merengkuh kekuasaannya. Nahdlatul Ulama (NU) muncul dengan sedikit kekuatan yang tersisa mencoba menghindarkan dirinya sebagai satu kekuatan oposisi dan melakukan perlawanan terhadap negara, baik secara individu  oleh para elit faksi kritisnya maupun institusional (Arif, 2004: 3).

Perlawanan faksi kritis NU diwujudkan melalui kontrak wacana terhadap wacana hegemonik pemerintah Orde Baru, lebih-lebih ketika NU era Abdurahman Wahdi (Gus Dur). Perjuangan demokrasi (kontra-hegemoni) Gus Dur terhadap hegemoni negara tercermin pada keterlibatannya dalam forum demokrasi dan penolakannya terhadap Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

flasback lebih jauh, dimana NU menghadapi berbagai masalah besar sebagai organisasi  Islam terbesar di Indonesia, NU banyak tantangan dan berbagai kendala. Sehingga NU rela terbagi menadi dua kelompok. Diantara persoalan menyatukan segenap potensi sumberdaya manusia.

Banyak variasi pemikiran, ide, gagasan, bahka tarik kepentingan di antara para elitnya, menyebabkan terjadinya pengelompokan di anatara mereka yang ilmu politiknya diistilahkan dengan terminologi “faksi”. Dalam faksi NU masa tersebut, tejadi dua kubu. Kubu NU konservatif dan NU progresif.

Baca juga:  "Mlempem" Ditelan Zaman

Dalam faksi konsevatif atau faksi politis yang dimotori oleh KH Idham Kholid, KH Yusuf Hasyim, dan Kiyai Ilyas Rukhiyat. Faksi progresif atau non-politis yang ditokohi oleh Kiyai Achmad Siddiq, Kiyai Sahal Mahfud, dan Gus Dur dari kalangan tua, serta Masdar F. Masudi, Said Agil Siroj, Ulil Abshor Abdala, dan M. Imam Aziz dari kalangan muda, (Rahman, 2004:7).

Wacana politik yang dilakukan oleh NU sebagai counter-discourse terhadap hegemoni pemerintah Orde Baru. Wacana tanding ini dapat diidentifikisai sebagai berikut terangkum dalam sepuluh tema wacana politik. Pertama, rusaknya penyelenggaraan pemilu, kecurangan politisi dan partai politik, penyimpangan badan legislatif, manipulasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pengebirian pers, pelecehan hukum, pembelaan HAM dan kaum minoritas, perilaku bejat pejabat, pembelaan keutuhan integritas bangsa, dan kedudukan agama dalam negara demokrasi, (Rohman, 2004:7). Kebanyakan wacana politik ini atas demokrasi.

Disamping itu, pelanggaran HAM terhadap kelompok yang dianggap Partai Komunis Indonesia (PKI), yang penyelidiknya dibentuk oleh Komnas HAM pada Januari 2003 atas usul dari seorang anggotanya, yaitu Prof. Dr. Ahmad Ali dan 15 anggota lainnya. Bertujuan untuk menanggapi banyaknya permintaan dari masyarakat. Tim ini dilengkapi dengan tim asistensi dari berbagai lembaga seperti ELSAM, LBH Apik, kalangan muda NU, Kontras, dan staf Komnas HAM sendiri.

Kemudian dapat dukungan juga dai Partai Umat Islam (PUI) yang dipimpin oleh Dr. Deliar Noer. Kelmopok ini khusus dalam sub pengkajian kasus 1965 bersama Ita Fatia Nadia (Koordinator) dan M.M Billah, serta dibantu oleh Agung Putri (Elsam), dari NU sendiri sebagai penggerak Ahmad Suaedi (aktivis muda NU), Elfansuri (Staf Komnas HAM) [5]

Kedua, perlawanan dengan menggunakan instrumen wacana sebagaimana dipakai Gus Dur bersama anggota faksi kritis NU lainnya terutama dalam melakukan gerakan oposisi terhadap Orde Baru, merupakan pola perlawnan dengan bentuknya yang paling baru. Berbeda dengan faksi yang sebelumnya lebih condong dengan politikal pressure melalui institusi politik yang ada maupun melalui massa.

Baca juga:  Kapitalisasi Aurat

Ketiga, bentuk perlwanan dengan menggunakan instrumen wacana politik mencerminkan adanya dua hal yang urgen. Satu sisi Gus Dur dan faksi kristis lainnya berusaha menerapkan strategi baru sesuai konteks saa itu, penguasa otoriter, sehingga cita-cita bisa terwujud.

Yakni terwujudnya tatanan kultur politik yang demokratis. Diamping yang lain masyarakat Nahdliyah tidak mau terlibat dengan penguasa Orde Baru menghindari kena getahnya. (Rohman, 2004: 9).

Keempat, dengan wacana politik secara empirik lebih menylitkan penguasa Orde Baru untuk mengatasinya. Hal ini terlihat bahwa dalam periode waktu tersebut (1988-1997) sang penguasa sangat kebingungan untuk mengambil tindakan keras.

Berbeda dengan sebelumnya, dimana bentuk hukuman yang paling lazim adalah, dibunuh, dimusnahkan,  dipenjara, diisolir, disingkirkan, dipangkas akar kekuasaannya serta bentuk-bentuk hukum repressif lainnya yang dilakukan dengan tangan besi. (Rohman, 2004: 10).

Kelima, upaya perlawanan dengan bentuk konvensional sebagaimana dilakukan para tokoh politik sebelumnya umumnya telah gagal, faksi politik yang dilakukan oleh Gus Dur bersama faksi kritis NU justru menunjukan hasil meski tidak optimal.

Dari kesuluruhan tentang perlawanan wacana tersebut bahwa faksi kritis berusaha mengantrakan pada terwujudnya suatu keadaan dimana Orde Baru kehilangan konsensusnya. Antonia Gramci (1976) penguasa seperti ini tidaklah memimpin namun mendominasi. Yang disebut sebagai krisis hegemoni, atau Habermas sendiri menyebutnya dengan krisis legitimasi.

Bukti adanya pertentangan konflik wacana anatar negara dengan faksi NU adalah mengenai keberadaan Komite Independent Pemilu (KIPP). Ini yang kebanyakan ditentang oleh pejabat Orde Baru seperti KASAD Jend R. Hartono, menurutnya tidak diperlukan lagi. KIPP dibentuk untuk melaksanakan pemilu, adil, jujur, bebas, dan berfungi edukatif.   

Editor : Afif  


KONTEN MERUPAKAN KOLABORASI RAMADHAH BERSAMA NUJATENG.COM X JUSTISIA.COM

[1] Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru, (Bandung: Ikapi, 1998,) hlm 44

[2]  Arif Rohman, Perlawanan Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Pemeritah Orde Baru Melalui Wacana Politik, (Jurnal Penelitian Humaniora, FIP UNY: vol. 9, No 2 Oktoer 2004,) hlm 2

[3] Baskara T. Wardaya, Luka Bangsa Luka Kita, (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2014,) hlm 3

[4] Sudirman Tebba, Islam Orde baru: Perubahan Politik dan Keagamaan,(Yogyakarta: Tiara wacana, 1993,) hlm 22

[5] Baskara T. Wardaya, Luka Bangsa Luka Kita, (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2014,) hlm 267-268

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here