Menjaga Asa Pembangunan Gereja Tlogosari Jawa Tengah

0
387
Bangunan GBI Tlogosari Jalan Malangsari Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang / Foto: Kompas.com

Semarang, Justisia.com – Perlahan matahari mulai meninggi bersama dengan cahaya jingga di ufuk semesta. Suasana damai begitu terasa saat sisa-sisa embun mulai tersapu dibawa angin sepoi yang beriringan dengan sayup-sayup alunan musik rohani Kristen menyambut datangnya jemaat di kediaman Pendeta Wahyudi yang berwana hijau keputih-putihan. Suasana menjadi begitu hangat tatkala cengkrama dan saling sapa antar jemaat terjadi sebelum memasuki gereja.

Terlihat di rumah yang bernomor 11 Jalan Kembang Jeruk XI, Perum Tlogosari, Semarang itu, parkir kendaraan jemaat yang akan beribadah di hari Minggu mulai mengular di tengah jalan yang ukuranya hanya selebar mobil sedan.

Pagi itu, Agus Sugiarto datang sendiri tanpa ditemani sang istri yang kebetulan menjadi sekretaris pelaksana (sekpel) harian di Gereja Isa Almasih (GIA) Pandean, Lamper. Dengan seksama Agus memarkirkan sepedanya dan memulai hal yang biasa dilakukan sebelum ibadah minggu. Wajahnya berseri menyambut sapa serta pelukan hangat dari jemaat lainnya. Sungguh damai Tuhan dirasakan oleh Agus.

Peluh-peluh mulai terpancar dari dahi Agus yang sedari tadi sibuk menata kendaraan para jemaat. Agus berupaya keras agar motor yang terparkir tidak sampai menutupi Jalan Kembang Jeruk XI itu. Lima belasan lebih motor pagi itu selesai ditatanya dengan rapi dari samping kiri hingga samping kanan jalan di depan rumah yang tertempel tulisan Gereja Tlogosari di tembok samping kanan pintu.

Hal tersebut digeluti oleh Agus sejak 10 tahun lebih. “Sudah lama mas. Kalau berapa tahun saya sudah lupa,” jawab Agus sembari melempar senyum.

“Kalau sejak awal sih tidak. Mungkin sudah 10 tahunan lebih mas,” tambahnya ramah (1/3/20).

Begitulah suasana pagi yang sudah pasti terjadi pada hari Minggu atau saat ada ibadah di hari besar umat Kristen. Namun, sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga saat ini jemaat Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari beribadah di rumah masing-masing. Ketika terik sang surya mulai menusuk kulit, masuklah Pria kelahiran Kota Semarang tersebut ke dalam ruangan yang kira-kira berukuran 6 x 15 meter milik Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari itu.

Berdasarkan penjelasan dari Agus, rumah tersebut sudah dijadikan gereja sejak 1989 hingga sekarang. Rumah berpagar putih tersebut memiliki jumlah jemaat sebanyak 116 jemaat. Luas ruangan yang tidak sebanding dengan jumlah jemaat dinilai oleh Koordinator Persaudaraan Lintas Iman (PELITA) Semarang, Setyawan Budi, tidak layak.

“Dengan kondisi tersebut, itu tidak layak bagi pertumbuhan gereja karena itu merupakan rumah tinggal. Selain itu juga, daya tampungnya sedikit, lokasinya di gang sempit sehingga tidak memiliki lahan parkir sendiri,” jawab pria yang akrab dipanggil Wawan pada 6 Juli lalu.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Kota Semarang, Bambang Mulyono yang menyatakan, gereja yang saat ini digunakan oleh banyaknya jemaat dinilai tidak layak dan memerlukan tempat yang lebih luas.

“Ruangan yang dipakai sekarang idealnya hanya dipakai oleh 30 jemaat. Dengan jumlah 116 jemaat seyogyanya membutuhkan luas ruangan 450 m2,” tuturnya saat dikonfirmasi reporter Justisia.com pada 6 Juli 2020.

Pada saat Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) seperti sekarang, ketika gereja lain sudah melakukan ibadah bersama dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti Gereja Kristen Jawa (GKJ) Ngaliyan, Semarang. Namun, bagi GBI Tlogosari hal tersebut sulit untuk dijalankan. Pendeta Wahyudi, menjelaskan, dengan ruangan yang sempit mengharuskan pihak gereja untuk melakukan ibadah daring di samping mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan mematuhi imbauan pemerintah.

“Ibadah daring dilakukan melalui aplikasi instagram GBI Tlogosari. Dengan cara melakukan siaran langsung dan para jemaat melakukan ibadah sebagaimana yang dipandu oleh pendeta. Salah satu sebabnya adalah sempitnya tempat mas. Selain itu tujuannya adalah untuk mengatisipasi kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi bila dilakukan ibadah secara offline. Sekaligus mematuhi imbauan pemerintah,” tuturnya (19/7/20).

Bukan hanya ibadah saja yang dilakukan secara daring, Wahyudi menerangkan, Sekolah Minggu bagi anak-anak pun dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Terlalu beresiko jikalau melakukan ibadah secara tatap muka mengingat sempitnya gereja.

“Untuk sekolah minggu (SM), dilakukan di rumah masing-masing. Kadang kami putarkan film secara live streaming,” paparnya. Maka dari itu, pembangunan gereja yang lebih luas diperlukan agar dapat menampung jemaat, terlebih di saat pandemi seperti sekarang.

Ketika pandemik seperti ini, di samping sempitnya ruangan akan memudahkan penyebaran Covid-19, ternyata secara psikologi, akan berpengaruh pada manusia. Menurut pakar psikologi, Nadia Ariyani, memaparkan, luas ruangan tempat ibadah secara tidak langsung membawa pengaruh terhadap psikologi orang yang beribadah di tempat tersebut. Dalam kasus ini, kondisi ruangan GBI Tlogosari yang berada di rumah Pendeta Wahyudi dinilai terlalu sempit.

Psikolog yang sekaligus menjadi dosen di UIN Walisongo ini menjelaskan, acuan sempit tidaknya suatu ruangan ini mengacu pada personal space setiap orang. Acuan personal space ini akan berubah tergantung pada konteks yang digunakan. Untuk jumlah 120 orang jemaat setidaknya memerlukan sekitar 100 m2.

“Belum lagi dalam rumah ibadah perlu ditambah space lainnya seperti ruang alat ibadah dll,” ungkapnya.

“Bila seorang berada pada ruangan yang sempit, maka akan merasa tidak nyaman dan bisa jadi muncul ketegangan. Jenis tegangnya ini bermacam-macam, bisa takut dan cemas. Bila tujuan orang datang ke rumah ibadah untuk mncari ketenangan dan kedamaian, mungkin tidak akan didapat karena pengaruh ruangan yang sempit itu tadi,” jawab Nadia saat diwawancara pada Kamis, 9 Juli 2020.

Baca juga:  Gagal Berangkat, Peserta KKL Terancam Dapat Nilai Jeblok

Nadia menambahkan, subjektivitas seseorang sangat berpengaruh pada hal ini. Bisa saja 1 atau 2 orang tidak merasakan hal demikian. Tergantung pada subjektivitas seseorang.

Dasar pembangunan GBI yang berada di jalan Malangsari menurut Bendahara GBI Tlogosari, Ari Sugeng menerangkan, tanah yang berada di Jalan Malangsari merupakan tanah perjanjian, dimana waktu itu jemaat bergumul dalam doa kepada-Nya.

“Pada saat itu, jemaat tidak memiliki dana, tetapi jemaat rindu untuk mendapatkannya (tanah). Jadi jemaat berdoa dan puasa kepada Tuhan agar dikabulkan. Sekarang sudah dikabulkan itu menjadi amanah untuk para jemaat agar memperjuangkan menjadi sebuah tempat ibadah sesuai dengan janji Tuhan. Jadi alasan yang menjadi dasar pembangunan adalah takut bila mengingkari janji Tuhan,”paparnya Selasa, 7 Juli 2020.

Bila menilik penjelasan Gembala Sidang GBI Tlogosari, Wahyudi, alasan mendasar pembangunan gereja di Jalan Malangsari agar jemaat memiliki rumah ibadah sendiri dan tidak bersatu dengan rumahnya. “Bukan berarti saya tidak suka rumah saya dijadikan rumah ibadah tapi, di tempat saat ini tidak ada tempat parkir dan menciptakan kenyamanan bagi semua orang,” jawab pria yang menjadi Gembala Sidang selama 30 tahun ini.

Berdasarkan press release yang dikeluarkan oleh LBH Semarang selaku kuasa hukum GBI Tlogosari, penolakan terhadap pembangunan kembali muncul ke permukaan ditandai dengan terjadi penolakan oleh 12 orang yang mendatangi lokasi pembangunan pada tanggal 1 Agustus 2019 setelah dilakukan pembangunan kembali selama 3 minggu.

Kabar Perkembangan GBI Tlogosari

Terhitung hingga tanggal 15 Juli 2020 GBI Tlogosari belum ada kepastian yang diterima pihak GBI dari pemerintah. Senada dengan yang dinyatakan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Semarang, Zainal Arifin saat dihubungi melalui panggilan suara WhatsApp.

“Sampai hari ini tidak ada keputusan yang kongkret yang secara tegas disampaikan oleh Wali Kota terkait dengan polemik ini,” ungkapnya (30/6/20).

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 345.2/244 Tahun 2020 tentang memutuskan bahwa penanganan kasus pendirian GBI Tlogosari ditangani oleh tim yang dibentuk Wali Kota Semarang atas dasar Keputusan yang ditetapkan pada 5 Maret 2020.

Sesuai dengan diktum keempat, masa kerja tim bentukan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi tersebut paling lama 3 bulan sejak ditetapkannya keputusan tersebut. Merunut penjelasan Kepala Kesbangpol Kota Semarang, Abdul Haris, tujuan dibentuknya tim ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan GBI Tlogosari.

“Tim tersebut dibuat memiliki tugas untuk merampungkan masalah ini (pembangunan GBI Tlogosari) tidak berlarut-larut. Semoga keputusan yang diambil Pak Wali Kota ini bisa mempersatukan kembali warga dan juga jemaat gereja,” tuturnya kepada Kompas.com, Selasa (10/3/2020).

Menurut salah satu anggota tim yang sekaligus sebagai Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang, Tedi Kholiludin menerangkan bahwa, tim tersebut telah menyelesaikan laporan pada 5 Juni 2020 yang lalu.

“Kami telah menyelesaikan laporan persis ketika masa berakhir (tim mediasi) selesai. Saat ini laporan sudah diserahkan kepada Wali Kota Semarang,” ungkapnya (20/6/20) melalui aplikasi berbagi pesan WhatsApp.

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Dosen di Universitas Wahid Hasyim Semarang tersebut menerangkan, pada akhirnya keputusan berada di tangan Wali Kota. “Sejauh penelusuran saya, baik dalam kapasitas sebagai personal maupun sebagai salah satu anggota tim, tidak ada bukti bahwa IMB tersebut didapat dari hasil penipuan. Keberatan tentang IMB yang dianggap tidak berlaku karena tidak ada pembangunan juga sudah tertolak karena ada bukti ketika IMB dikeluarkan ada pembangunan yang dilakukan,” ujarnya.

Namun, saat mencoba mengonfirmasi Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, pada hari Minggu, 12 Juli 2020 terkait kapan dikeluarkannya putusan dari Wali Kota, beliau menjawab untuk melakukan wawancara dengan Ketua Kesbangpol Kota Semarang, Abdul Haris.

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut melalui aplikasi berbagi pesan WhatsApp, Haris mengatakan, pihaknya belum bisa menjawab hal tersebut. Hal ini disebabkan karena dirinya menunggu petunjuk dari Wali Kota.

“Maaf nanti saja kalau sudah ada petunjuk Pak Wali Kota,” responnya (11/7/20). Pada tanggal 12 Juli 2020, reporter Justisia.com mendapatkan arahan dari Wali Kota untuk mewawancarai Abdul Haris.

“Jenengan bisa langsung kontak beliau (Abdul Haris) yang tahu persis perkembangan gereja tersebut,” perintah Wali Kota Semarang.

Akan tetapi, saat disampaikan kepada Haris untuk mewawancarainya, ia tidak berkenan memberi jawaban. “Jangan dulu mas nanti kalau sudah bisa saya kabari,” tutur pria kelahiran Demak Senin, 13 Juli 2020. Saat ditanya terkait kapan dikeluarkannya keputusan tersebut kepada publik, baik Wali Kota Semarang maupun Kepala Kesbangpol Kota Semarang tidak memberikan jawaban.

Menurut keterangan Koordinator Pelita Semarang, Setyawan Budi, menjelaskan, laporan dari tim yang terdiri dari 40 instansi telah diserahkan kepada Wali Kota Semarang.

Kuasa hukum GBI Tlogosari dalam hal ini YLBHI-LBH Semarang melalui Zainal Arifin merasa khawatir terkait pembentukan tim ini. Hal ini disebabkan jikalau tim tersebut membahas sesuatu yang bukan kewenangannya.

Baca juga:  PBAK 2018: Dana Minimalis, Tapi Fantastis

“Sebagai contoh membahas Kewenangan-kewenangan yang seharusnya itu dibahas di dalam pembuktian yuridis di pengadilan di dalam proses peradilan hukum pidana dibahas oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki kewenangan untuk itu,” ungkapnya.

Tapi pihaknya tidak mempermasalahkan jika tim tersebut membahas yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang bersifat sosial. “Itu sudah kewajiban negara,” timpalnya.

Berbeda dengan Zainal, menurut Ketua FKUB Jawa Tengah, Taslim Sahlan, menilai, pembentukan tim oleh Wali Kota Semarang ini merupakan suatu langkah yang progresif dan sesuai dengan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

“Arahnya (pembentukan tim) sudah benar. Saya lihat Pemkot juga proaktif untuk berupaya memfasilitasi semua pihak dengan melibatkan semua elemen elsa, pelita, dan pihak-pihak lain dari unsur keamanan (TNI, POLRI),” kata pria berkumis tersebut melalui telepon WhatsApp (28/6/2020).

Saat mencoba konfirmasi kepada bendahara GBI Tlogosari, Ari Sugeng terkait pembentukan tim ini, dirinya mengatakan, belum begitu tahu apakah itu (pembentukan tim) akan tepat atau tidak. “Saya tidak tahu,karena kami sebagai jemaat belum dijelaskan oleh Pak Wahyudi. Dan terlanjur ada wabah Covid-19 ini yang mengharuskan kita berjarak dan sulit berkumpul,” jawabnya melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (9/7/2020).

Hingga tanggal 15 Juli 2020, berdasarkan penjelasan beberapa anggota tim bentukan Wali Kota Semarang menjelaskan belum ada kabar tentang kapan dikeluarkannya putusan oleh Hendrar Prihadi.

Peran Pemerintah

Berdasarkan pengakuan dari Ari Sugeng saat diwawancarai melalui aplikasi berbagi pesan WhatsApp pada Selasa malam, 7 Juli 2020, dirinya menilai bahwa peran dari FKUB, Kesbangpol, dan Wali Kota cenderung berat sebelah.

“Menurut saya, mereka tidak berlaku seimbang dalam artian, kenapa kita yang harus mengalah sedangkan mereka yang tidak menyetujui gereja tidak pernah disuruh mengalah? Itu saja dari saya,” tuturnya.

Menurut penjelasan dari Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Tlogosari, Wahyudi, pihak Pemerintah Kota Semarang khususnya Wali Kota pada audiensi tanggal 6 Agustus 2019 dinilai bijak dalam memfasilitasi permasalahan GBI Tlogosari, beliau memberikan solusi yang solutif. “Namun, pemerintah secara tidak langsung juga menghalang-halangi. Karena ada Satpol PP menghentikan pembangunan dua kali, karena selama kerja 3 bulan ini agar tidak ada gangguan kedua pihak berhenti. Tapi secara hukum, tidak ada ketentuan secara tertulis,” tuturnya (18/7/2020).

Sedangkan, pihak FKUB Kota Semarang, menurutnya dinilai agak berbelit. Dirinya mencontohkan saat pihak GBI Tlogosari telah mengumpulkan tanda tangan sebagaimana hasil audiensi dan akan mengajukan ke FKUB Kota Semarang. “Saat kami akan menyerahkan tanda tangan sesuai hasil audiensi, pihak FKUB Kota Semarang berbelit dengan mengatakan ada acara dan sulit ditemui,” ungkapnya (18/7/20).

Yang diungkapkan oleh Ari tersebut senada dengan apa yang termaktub dalam laporan tentang kronologi penolakan yang disusun oleh YLBHI-LBH Semarang pada poin kedelapan. Dalam laporan yang diperbaharui pada 6 Maret 2020 tersebut tertulis bahwa, pada 6 Agustus 2020 Wali Kota memfasilitasi audiensi dan hasilnya adalah mensyaratkan pengumpulan tanda tangan sebagaimana diatur dalam PBM nomor 9 dan 8 Tahun 2006 sebagai prasyarat sosial.

“Sebetulnya hasil mediasi ini merugikan GBI Tlogosari yang telah memiliki IMB namun pihak GBI Tlogosari menyanggupi persyaratan tersebut,” cuplikan dari kronologi penolakan poin kedelapan.

Selain itu Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin juga menyayangkan keputusan yang meminta GBI Tlogosari untuk mengumpulkan tanda tangan.

“IMB sudah kami miliki sejak tahun 1998 pak, dan itu masih eksisting sampai sekarang. Maksudnya apa GBI Tlogosari diminta untuk meminta tanda tangan lagi? kalaupun toh dia dapat tanda tangan apakah akan terbit izin baru?” tukas Zainal dengan nada kecewa.

Di samping itu, Zainal menilai Pemerintah Kota Semarang baik itu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang ataupun Wali Kota memang proaktif dan responsif. Akan tetapi responsif yang arahnya menunda pemenuhan hak seseorang untuk beribadah.

Setidaknya ada dua alasan yang menjadi dasar penilaian Zainal. Pertama, kalau sudah dinyatakan sah dengan adanya IMB maka siapapun itu yang memiliki IMB secara hukum itu harus ada jaminan hukum. Tapi sejak 1998 hingga saat ini, pembangunan GBI Tlogosari belum terlaksana.

“Kedua, Orang yang memiliki IMB artinya dia memiliki hak dan diberikan oleh pemerintah atau negara untuk melakukan pendirian rumah ibadah. Sering kali itu yang terjadi adalah pihak gereja itu membangun malah yang menghentikan adalah aparatur sipil negara,” jawab Zainal melalui telepon suara via WhatsApp (30/6/20).

“Dikatakan proaktif ya proaktif, tapi proakif menghalang-halangi pemenuhan hak seseorang untuk beribadah atau mendirikan rumah ibadah,” tambahnya.

Hal berbeda disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah, Taslim Syahlan. Dirinya menilai, secara normatif FKUB Kota Semarang sudah melakukan tugasnya. Namun secara non normatif FKUB Kota Semarang belum dilakukan.

“Saya lihat pemkot juga proaktif untuk mencoba memfasilitasi semua pihak dalam pemasalahan ini,” ujar Taslim. Ini dibuktikan melalui beberapa audiensi yang telah diselenggarakan oleh Kesbangpol, dan Pemkot Semarang melalui Wali Kota.

Baca juga:  Perizinan Santri Ma'had Walisongo Harus Melewati Prosedur yang Jelas

Menurut salah satu anggota advokasi GBI Tlogosari, Setyawan Budi, menilai tidak semua pihak pemerintah berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan GBI Tlogosari. Menurutnya, yang berperan aktif adalah pihak Kesbangpol Kota Semarang. Sedangkan pihak FKUB Kota Semarang dinilai tidak begitu aktif.

“FKUB hanya melihat dari sisi sosialnya saja tanpa mempertimbangkan aspek legalitas yang sudah dimiliki GBI Tlogosari. FKUB bahkan cenderung menyudutkan pihak GBI Tlogosari dengan berbagai tuduhan terkait pemalsuan tanda tangan, pihak gereja eksklusif, dan ketiadaan umat dalam satu RT,” jelas pria yang kerap disapa Wawan ini Rabu, 15 Juli 2020.

Seakan menguatkan pendapat Wawan, Direktur LBH Semarang, Zainal menjelaskan jika, FKUB Kota Semarang tidak melaksanakan tugasnya sama sekali. “Saat GBI telah memenuhi pengumpulan tanda tangan tapi FKUB tidak mengeluarkan rekomendasi,” tuturnya.

Zainal menambahkan, orang yang mengisi FKUB seharusnya orang yang memiliki perspektif keberagaman, memiliki semangat untuk memenuhi hak atas bekeyakinan dan beragama. Namun, kenyataannya tidak demikian.

Harapan Kepada Pemerintah

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua FKUB Jawa Tengah, Taslim Sahlan, bahwa, FKUB memang harus membantu mencari solusi dan memberikan arahan kepada pihak yang mengalami kesulitan dalam hal pembangunan rumah ibadah.

Dirinya menambahkan, FKUB Kota Semarang harus melakukan tugas non-normatifnya dengan proaktif dalam menjelaskan bahwa rumah ibadah atau gereja tersebut memang sudah memenuhi persyaratan. Bagi pria yang masa jabatanya berakhir 2023 ini menegaskan bahwa, FKUB Kota Semarang memang harus bekerja untuk menjelaskan kepada masyarakat orang-orang di sekitar gereja.

“Tinggal peran FKUB untuk lebih intensif memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Saya sudah pernah menawarkan kepada salah satu pengurus FKUB Kota Semarang nampaknya juga belum juga dilakukan. Melakukan pendekatan-pendekatan sifatnya lebih humanis tidak formal,” kata Taslim.

Menurutnya, hal tersebut merupakan keharusan yang mesti dilakukan oleh FKUB Kota Semarang di samping memberikan rekomendasi kepada GBI Tlogosari yang menurut pandangannya telah memenuhi syarat administratif.

“Berdasarkan penjelasan dari FKUB Kota Semarang itu semua sudah memenuhi unsur yang telah disyaratkan kalau kemudian tidak mengeluarkan rekomendasi ini saya kira kurang pas. Apalagi FKUB Kota Semarang tidak sendirian, karena ada dukungan dari Pemkot dengan tim yang dibentuk. FKUB tidak sendirian,” tukasnya (28/6/20).

Saat reporter Justisia.com mencoba mengonfirmasi ketua FKUB Kota Semarang, Mustamaji, tidak merespon. Ketika dihubungi melalui WhatsApp pada 10 dan 11 Juli 2020, Mustamaji hanya membaca dan tidak membalas pesan yang telah dikirimkan.

Hal yang sama juga diungkapkan, kuasa hukum GBI Tlogosari, LBH Semarang melalui Zainal Arifin yang menilai, Pemkot Semarang mestinya hadir menyelesaikan permasalahan ini.

“Kalau solusinya sebenarnya itu satu, negara hadir melalui Wali Kota Semarang memiliki satu statemen secara politik bahwa ini adalah hak setiap warga negara dalam mendirikan rumah ibadah dan itu tidak bertentangan dengan hukum dan dia telah berizin. Oke selesai,” jelasnya.

Zainal menambahkan, negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses-proses untuk memenuhi hak mendirikan rumah ibadah ini berjalan baik dan melakukan sikap perlindungan. Alumni IAIN Walisongo ini mengklaim, yang belum dilakukan negara dalam hal ini Pemkot Semarang adalah melindungi.

“GBI itukan gak butuh apa-apa. Duit mereka sudah punya tinggal bangun, la wong sudah dibayar semua materialnya. Tukang (kontraktor) sudah clear IMB sudah ada, tanahnya juga tanah sendiri. Nggak butuh apa-apa lagi sebenarnya. Butuhnya cuma dilindungi. Dari serangan hama-hama penyakit dalam pemenuhan hak beragama,” tutupnya.

Selagi Pemerintah Kota Semarang tidak tegas dalam menyelesaikan permasalahan GBI Tlogosari, permasalahan pembangunan gereja akan terus berlarut-larut tanpa menemukan titik terang. Penyelesaian permasalahan GBI Tlogosari dapat diatasi dengan ketegasan pemerintah dalam mengambil keputusan.

Selain itu peran FKUB dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta membantu pihak yang mengalami kesulitan pendirian rumah ibadah perlu dilaksanakan, sebagaimana yang diamanatkan dalam PBM nomor 9 dan 8 2006. Hal yang sama juga perlu dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota melalui Wali Kota untuk memfasilitasi dan membantu pihak yang mengalami kesulitan pembangunan rumah ibadah sesuai PBM nomor 9 dan 8 2006.

Wahyudi mengungkapkan kepada reporter Justisia.com terkait harapannya kepada pemerintah khususnya kepada Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, dalam penyelesaian kasus ini dapat bersikap secara tegas.

“Kami berharap kepada beliau tegas dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara ini. Baik memutuskan untuk mencabut IMB, atau mengizinkan pembangunan. Kalau beliau ngambang maka tidak akan selesai pemasalahan ini,” jawabnya (18/7/20) melalui video call aplikasi WhatsApp.

Bagi pria yang menjadi Gembala Sidang sejak 1990 ini menerangkan akan melakukan gugatan jika IMB dicabut. Dan bila mengizinkan maka pemerintah juga harus mengawal pembangunan gereja.

“Tidak apa-apa bila (dari) Wali Kota (IMB) dicabut, tapi ya nanti kita gugat. Atau kalau mengizinkan, pemerintah juga harus konsekuen melindungi,” pungkasnya.

Reporter: Sidik Pramono
Penulis : Sidik Pramono

Liputan ini merupakan program beasiswa dari Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk) bekerja sama dengan Friedrich Naumann Foundation FNF Indonesia dalam Fellowship Liputan, dengan tema “Anak Muda dan Penyebaran Jurnalisme Keberagaman di Masa Pandemi Corona“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here